Aksi damai Gerakan Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan (GRK2D), Senin (11/05), ternyata mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kukar Salehuddin S Fil. Dihadapan massa yang berkumpul, Ia menyatakan, gerakan menuntut keadilan tidak hanya dari kalangan elit politik saja, seluruh unsur yang hadir menurutnya merupakan refresentasi dari seluruh masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara.

Ketua DPRD Kukar saat menyampaikan orasinya Foto: Endi

Dikatakannya, Selama ini tidak ada kejelasan perimbangan yang adil terkait prosentase dari perimbangan keuangan yang di dapatkan lewat dana bagi hasil. “Kita minta seluruh elemen masyarakat Kutai kartanegara, baik jajaran Sekda sampai level RT harus bisa memahami dan mendukung gerakan kita ini,” tegas Salehuddin yang didampingi Bupati Kukar Rita Widyasari. 

Ia juga mengungkapkan jika DPRD Kukar sudah melakukan perjuangan dan membentuk pansus dana bagi hasil, dan pansus terkait dengan perimbangan keadilan bagi kabupaten kutai kartanegara, Dengan adanya gerakan ini, DPRD Kukar merasa ditantang dan disupport untuk memperjuangkan revisi Undang-undang No 33 Tahun 2004. 

“Inilah momentum kita untuk menyatukan persepsi secara bersama-sama agar gerakan ini betul-betul massif dan dipahami oleh seluruh elemen masyarakat,”tegasnya lagi. dikatakan Salehuddin, DPRD Kukar telah melakukan konsolidasi secara politik kepada Komisi XI DPR RI, MPR, Lembaga Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri dan ESDM. 

“Dua minggu lagi kita akan melakukan konsolidasi dengan daerah penghasil di seluruh Indonesia, kita bisa menjadi satu suara terkait bagaimana berjuang untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya” ujar Salehudin mengakhiri orasinya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan (GRK2D) yang diketuai Muhammad Suria Irfani, melakukan deklarasi di halaman Monumen Pancasila Tenggarong yang dihadiri ribuan massa dari berbagai elemen, Deklarasi ini ditandai dengan aksi tanda tangan diatas kain sebagai bentuk dukungan untuk menuntut keadilan dana bagi hasil kepada pemerintah pusat. (ekn)