NUSANTARA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di IKN. Penandatanganan ini dilakukan setelah agenda jalan sehat bersama BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Plaza Seremoni, IKN pada Kamis (23/01/2025).

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja di IKN. Program ini menjadi langkah penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja di wilayah IKN, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah, seiring dengan terus berkembangnya proyek pembangunan ibu kota baru.

Dalam kesempatan tersebut, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan, “Pagi ini, kita melaksanakan fun walk sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman untuk perlindungan seluruh pekerja di IKN. Saat ini, sudah lebih dari 143.000 pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN. Pak Basuki juga menyampaikan bahwa jumlah pekerja ini akan terus meningkat. Penandatanganan ini menguatkan komitmen kita untuk melindungi seluruh pekerja, sehingga mereka tidak perlu khawatir karena negara hadir memberikan perlindungan,” ujar Anggoro.

Ia juga menambahkan bahwa bentuk dukungan perlindungan tenaga kerja di IKN sudah dapat dilihat dengan berdirinya rumah sakit besar, seperti Hermina dan Mayapada, yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga membuka peluang kerja sama dengan rumah sakit lain untuk mendukung pelayanan program kecelakaan kerja. Selain itu, dua kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan di IKN dan Penajam telah dilakukan groundbreaking dan segera siap beroperasi.

Baca Juga: Perwakilan Dunia Usaha Finlandia Kunjungi IKN, Jajaki Potensi Investasi Smart City

Berkaitan dengan hal tersebut, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, “Saya kira ini adalah langkah yang tepat. Dua hari lalu, Presiden Prabowo telah menyetujui program percepatan pembangunan IKN dengan menyediakan anggaran sebesar 48,8 Triliun dari APBN, belum termasuk dari investasi dan KPBU, untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif dengan target di tahun 2028 menjadi ibu kota politik. Dengan percepatan pembangunan ini, tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin banyak. Saya kira tugas BPJS Ketenagakerjaan akan semakin berat karena jumlah pekerja yang perlu dilindungi akan terus bertambah. Namun, dengan adanya perlindungan yang baik, pekerja bisa bekerja dengan lebih baik, aman, dan nyaman,” ungkap Basuki.

Lebih lanjut, Basuki juga menyampaikan bahwa dengan adanya perlindungan yang optimal bagi tenaga kerja, pembangunan IKN akan berjalan lebih lancar dan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, BPJS Ketenagakerjaan dan Otorita IKN semakin memperkuat komitmen bersama untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja di IKN, serta memastikan mereka terlindungi selama berkontribusi dalam pembangunan ibu kota negara yang baru.

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) di lingkungan Polres Kutai Kartanegara (Kukar) digelar di halaman Mako Polres Kukar, Kamis (23/01/2025) pagi.

Sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra dan dihadiri Wakapolres Kompol M.Aldy Harjasatya beserta para Kabag, Kasat, Kasie, Kapolsek jajaran, Perwira, Bintara dan Asn Polres Kukar.

Dalam kegiatan ini dibacakan Keputusan Kapolda Kaltim Kep /6 / I/ 2025/ tanggal 7 Januari 2025, serta penandatanganan naskah berita acara sertijab, berita acara penyumpahan dan fakta integritas pejabat.

Adapun jabatan yang diserahterimakan yakni Kabag Ops dari Kompol Subari kepada Kompol Roganda. 

Kemudian jabatan Kasat Reskrim dari AKP Jodi Rahman kepada AKP Ecky Widi Prawira

Samboja, Kalimantan Timur – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berkolaborasi dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (BOSF) menyerahkan dukungan program rehabilitasi orangutan dan habitatnya di Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, pada 18 Januari 2025. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata perusahaan untuk terus mendukung pelestarian satwa yang dilindungi dan habitatnya, termasuk keberlanjutan kehidupan satwa endemik Kalimantan.

Acara penyerahan dukungan program dihadiri oleh Manajer Program Reintroduksi Orangutan Samboja Lestari, drh. Agus Irwanto, General Manager PHM Setyo Sapto Edi beserta jajaran manajemen PHM lainnya. Program ini turut mendukung visi Kementerian Kehutanan untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia.

Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus) terdaftar sebagai spesies yang termasuk kelompok Sangat Terancam Punah dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN. Penyebabnya adalah perusakan habitat, degradasi, fragmentasi karena penebangan hutan, konversi lahan untuk pertanian dan pertambangan, kebakaran hutan, perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal. Pada tahun 2016, populasi orangutan diperkirakan hanya tersisa sekitar 57.350 individu (PHVA, 2016).

Dukungan PHM dalam program rehabilitasi orangutan dan habitatnya ini mencakup penanaman 400 pohon di area seluas satu hektar, perawatan dan pengamanan area selama lima tahun, serta pembiayaan kebutuhan tiga orangutan selama masa rehabilitasi. Program ini dirancang untuk mendukung rehabilitasi orangutan, baik itu yang berpeluang dilepasliarkan kembali ke alam maupun yang tidak (unreleaseable) karena alasan medis dan psikis.

Baca Juga: PHM Dukung Kementerian Kehutanan Dalam Penanaman Pohon Serentak Nasional Demi Keberlanjutan Lingkungan

Manajer Program Reintroduksi Orangutan Samboja Lestari, drh. Agus Irwanto, menyampaikan apresiasi kepada PHM atas kerja sama ini. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SKK Migas dan PHM atas kepeduliannya terhadap keberlanjutan satwa dan habitatnya,” ujar Agus. Ia menjelaskan, rehabilitasi orangutan memerlukan proses panjang hingga tujuh atau delapan tahun, termasuk pelatihan untuk kembali menjadi liar seperti memanjat pohon, membangun sarang, mencari pakan alami, serta mengenali predator. “Proses rehabilitasi ini sangat penting untuk memastikan orangutan dapat dilepasliarkan kembali ke hutan dan hidup mandiri di habitatnya,“ tambah Agus.

Sementara itu, General Manager PHM Setyo Sapto Edi dalam sambutannya menjelaskan bahwa rehabilitasi orangutan dan habitatnya ini sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial yang inovatif dan berkelanjutan sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan 15, tentang Menjaga Ekosistem Daratan. 

“Dukungan konservasi orangutan dan habitatnya merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen PHM dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati melalui Program Pengembangan Masyarakat atau Program CSR Bidang Lingkungan, yaitu dengan melakukan konservasi flora, fauna dan habitatnya di seputar wilayah operasi,” jelas Setyo. Ia mengharapkan, kerja sama rehabilitasi orangutan dan habitatnya ini dapat menyelamatkan populasi orangutan dan menambah luasan habitat yang aman bagi orangutan.

Sementara itu, Manager Communication Relations dan CID PT Pertamina Hulu Indonesia, Dony Indrawan, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terus berlanjut hingga saat ini dengan BOSF. “Kami meyakini bahwa kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan LSM menjadi faktor yang sangat pentinga dalam mendukung keberhasilan program-program TJSL atau CSR perusahaan,” ungkapnya.

Menurutnya, PHI dan seluruh anak perusahaan dan afiliasinya terus mendorong kolaborasi yang semakin baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan operasi migas perusahaan dapat terus menghasilkan energi yang selamat dan ramah lingkungan serta berdampak positif berganda yang dapat dinikmati bersama. (*)