Seluruh partai politik (parpol) di Kutai Kartanegara (Kukar), sepakat menunggu hasil penghitungan serta keputusan Pemilu 2019 secara resmi dari KPU.

Hal itu terungkap dalam silaturahmi bersama komponen masyarakat yang digagas Polres Kukar, Sabtu (20/04/2019) malam, di Cafe Comunitas, Tenggarong.

"Kami menyambut postif pelaksanaan acara ini, dimana kita sudah sama-sama berjuang pada Pileg (Pemilihan Legislatif) kemarin," ujar Abdul Rasyid mewakili Partai Golkar.

Rasyid yang merupakan anggota DPRD Kukar dan kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019 ini, meminta seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas pasca Pemilu 17 April lalu. 

"Tentunya sekarang sudah waktunya kita mendinginkan situasi untuk sama-sama menjaga Kutai Kartanegara yang kita cintai ini," cetusnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar, menyatakan, TNI - Polri beserta partai politik di Kukar, sepakat menjaga situasi tetap aman damai dan sejuk pasca Pemilu di daerah ini.

"Alhamdulillah semua partai politik di Kutai Kartanegara hadir, dan kita bersama-sama mendeklarasikan untuk sama-sama menjaga kondisi kamtibmas serta sepakat menunggu hasil penghitungan dari KPU," ucapnya.

Selain parpol, silaturahmi ini juga dihadiri Plt Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, dan Wakil Ketua DPRD Kukar Rudiansyah.

Hadir pula Danramil Tenggarong Kapten Mukrianto, Ketua Bawaslu M Rahman, Ketua KPU Erlyando Saputra, serta perwakilan Kejari Kukar. (end)

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah terlibat mensukseskan Pemilu serentak 17 April 2019 di kabupaten ini.

"Pemilu di wilayah Kutai Kartanegara telah berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," ucapnya saat menggelar video conference bersama Camat Se-Kukar didampingi Forkopimda, Rabu (17/04/2019) malam, di kantor Bupati Kukar.

Atas nama pemerintah daerah, Edi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jajaran TNI-Polri, penyelenggara Pemilu, serta Camat dan jajaran Muspika.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara yang telah bersama-sama menjaga keamanan sehingga kondusifitas tetap terjaga," ucapnya.

Selaku Bupati, Edi menilai, penyelenggara Pemilu yakni KPU, PPK hingga KPPS telah bekerja luar biasa.

"Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas pengabdian kepada bangsa dan negara ini, untuk rakyat Indonesia, khususnya Kutai Kartanegara," tuturnya.

Dikatakan Edi, secara umum tahapan pelaksanaan Pemilu di 18 kecamatan berjalan dengan lancar, bahkan dari beberapa laporan yang diterimanya, tingkat partisipasi pemilih meningkat.

"Dari pantauan sementara para Camat, beserta Danramil, Kapolsek dan jajaran di kecamatan, partisipasi masyarakat pemilih meningkat, bahkan ada diatas 70 persen," ungkapnya.

Dalam video conference tersebut, juga dilaporkan rencana Pemilu susulan di TPS Berbasis Daftar Tambahan (DPTb), yakni 7 TPS di kecamatan Tabang dan 1 TPS di kecamatan Marangkayu.

"Pelaksanaan Pemilu susulan kita tunggu kepastian dari KPU, karena ini bukan ranah kami," kata Edi. (end)

Akibat keterlambatan logistik dari pusat, 1.675 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kutai Kartanegara (Kukar), akan mengikuti Pemilu susulan.

Menurut Ketua KPU Kukar Erlyando Saputra, waktu yang mepet membuat logistik Pemilu tidak terdistribusi di 8 TPS dari 19 TPS berbasis DPTb.

"Kalau kita paksakan habis waktu pemilihannya. Maka kita prioritaskan distribusi ke TPS-TPS DPTb yang memungkinkan melaksanakan Pemilu pada 17 April," terangnya tadi malam.

Pria yang akrab disapa Nando ini menjelaskan, rentang waktu Pemilu susulan sesuai mekanismenya yakni dalam waktu 10 hari.

"Karena ini Pemilu sifatnya nasional, maka kita tetap berkoordinasi dengan KPU di tingkat provinsi yang nanti diteruskan ke KPU RI, nanti ada kiat-kiat tertentu terkait pelaksanaannya," bebernya.

Disebutkannya, 8 TPS berbasis DPTb yang belum melaksanakan Pemilu berada di lokasi terjauh, yaitu tujuh TPS di kecamatan Tabang dan satu TPS di kecamatan Marangkayu tepatnya didalam perusahaan di rig WC 0 laut dalam, Selat Makassar.

"Untuk logistik sudah kita distribusikan ke PPK, tinggal menunggu keputusan kapan Pemilu susulannya itu," jelasnya.

Lebih lanjut Nando mengatakan, distribusi logistik yang tidak maksimal karena keterlambatan dari konsorsium percetakan dan ekspedisinya. 

"Logistiknya baru di cetak pasca keputusan MK kemarin yang mengakomodir TPS berbasis DPTb, dimana ada 19 TPS berbasis DPTb di Kukar, dan se-Kaltim ada 78," rincinya.

Keberadaan TPS berbasis DPTb sendiri, merupakan salah satu keberpihakan KPU dalam menjaga hak pemilih.  Namun Nando menyebutkan, Pemilu susulan ini tidak hanya terjadi di Kukar.

"Sepengetahuan saya, selain di Kukar, juga di Berau, Kutai Barat dan kemudian Mahakam Ulu," demikian jelasnya. (end)

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, memantau sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tenggarong, Kukar, Rabu (17/04/2019) pagi tadi.

Didampingi Bupati Kukar, Edi Damansyah, Isran mengatakan, proses pemungutan suara pada Pilpres dan Pileg di ibu kota provinsi Kaltim maupun ibu kota kabupaten Kukar secara umum berjalan lancar.

"Harapannya supaya Pemilu serentak 17 April 2019 ini berjalan dengan baik, sangat demokratis, jujur, adil dan mendapatkan berkah dari Allah SWT," ujarnya saat memantau salah satu TPS di Kelurahan Panji.

Orang nomor satu di Kaltim juga berharap, pada Pemilu kali ini angka Golput dapat menurun, sehingga target pemilih secara nasional bisa tercapai.

"Karena pemerintah memang mematok target 77 persen. Mudah-mudahan target itu bisa tercapai, kita doakan saja," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Isran mengapresiasi warga Kukar yang telah menggunakan hak pilihnya, serta menghimbau untuk tetap menjaga kondusifitas.

"Disamping itu juga dihimbau untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban, agar kita mendapatkan hasil Pemilu yang berkualitas," cetusnya.

Dari Tenggarong, Isran selanjutnya bertolak menuju Sanggata untuk memantau pemungutan suara di ibu kota kabupaten Kutai Timur itu, dilanjutkan ke Bontang dan Balikpapan. (end)

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menggunakan hak pilihnya pada Pilpres dan Pileg Pemilu 2019 di TPS 22, Jalan Arwana Blok E, Kelurahan Timbau Tenggarong, Rabu(17/04/2019). 

10 jam jelang pencoblosan Pemilu, petugas gabungan melakukan patroli untuk memantau keamanan serta kondusifitas kota Tenggarong dan sekitarnya, Selasa (16/04/2019) pukul 21.00 Wita.

Sebelumnya, terlebih dahulu dilaksanakan apel bersama instansi terkait yang dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah, didampingi Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar serta Letkol Czi Bayu Kurniawan.

Selain patroli, Bupati Kukar bersama Kapolres dan Dandim cek kesiapan serta keamanan TPS Foto: Endi

Bupati Kukar Edi Damansyah memantau langsung persiapan H-1 Pemilu di beberapa kecamatan terhubung melalui saluran video conference, Selasa (16/04/2019) pagi tadi.

Kegiatan yang berlangsung di lantai 2 kantor Bupati Kukar ini dihadiri Sekda Kukar Sunggono, sejumlah Kepala OPD, KPU, Bawaslu, serta unsur Forkopimda yang turut menyampaikan beberapa arahan. 

"Kita ingin mendapatkan kondisi riil terhadap persiapan pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan hari Rabu besok, di seluruh wilayah Kutai Kartanegara di 18 kecamatan, 139 desa, 44 kelurahan," ujar Bupati Kukar Edi Damansyah. 

Pantauan kesiapan Pemilu di ruang video conference lantai 2 kantor Bupati Kutai Kartanegara Foto: Endi

Sejumlah titik rawan telah dipetakan oleh Bawaslu Kutai Kartanegara (Kukar), diantaranya TPS yang berdekatan dengan rumah peserta Pemilu.

"Juga peserta Pemilu yang jarang berkampanye, termasuk yang coba menggerakkan Aparatur Sipil Negara," kata Ketua Bawaslu Kukar, M Rahman, Sabtu (13/04/2019) lalu. 

Bawaslu Kukar telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan melekat, terutama di masa tenang Pemilu 14 - 16 April 2019, hingga hari H pemungutan suara.

"Pengawasan melekat ini adalah melakukan pengawasan secara langsung dengan pola-pola investigasi. Kita melakukan penyelidikan secara mendalam terkait aktivitas yang dilakukan oleh peserta Pemilu itu," bebernya.

Dikaatakannya, masa tenang Pemilu merupakan fase krusial, terkait itu, Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan anti politik uang.

"Jika menemukan pelanggaran yang dilakukan calon maupun tim sukses laporkan ke Bawaslu, kami siaga 24 jam," demikian jelas Rahman. (end)