Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono menyebutkan, dari 258 perusahaan yang beroperasi di kabupaten ini, tidak seluruhnya terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). 

Ia mengungkapkan hal itu saat membuka sarasehan pendapatan daerah yang digagas Bapenda Kukar, di Pendopo Odah Etam, Kamis (21/11). 

“Yang sudah terdaftar 107 perusahaan dan yang belum terdaftar menjadi WP 151 perusahaan. Sebagian besar bergerak di sektor perkebunan dan sektor pertambangan,” ucapnya. 

Berdasarkan data Bapenda Kukar, dari yang belum terdaftar ini, kata Sunggono, ada beberapa perusahaan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena memiliki obyek pajak yang belum dilaporkan. 

“Oleh karenanya kita berharap kesadaran dari perusahaan-perusahaan itu untuk mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, sehingga nantinya bisa terhitung dan bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah,” imbaunya. 

Ditanya apakah ada sanksi bagi perusahaan yang belum mendaftar menjadi WP, Sunggono tak menampiknya, namun pemerintah daerah akan tetap mengedepankan langkah-langkah persuasif kepada perusahaan yang belum mendaftar sebagai WP. 

“Tapi manakala itu tidak bisa dipatuhi dan disebabkan karena kesengajaan ketidak patuhan, bisa saja dilakukan (sanksi,red),” tegasnya. (end) 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar sarasehan pendapatan daerah dengan tema "Partisipasi Pengusaha Dalam Pembangunan Melalui Pajak Daerah," Kamis (21/11) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.

Panitia Penyelenggara, Irianda, dalam laporannya menyampaikan, agenda sarasehan diisi diskusi terkait jenis-jenis pajak daerah yang menjadi kewajiban pengusaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sarasehan hasil kerjasama dengan Bank kaltim, Humpro dan Forum TJSP ini diikuti peserta yang terdiri dari perusahaan-perusahaan, baik sektor pertambangan, sektor perkebunan, maupun usaha-usaha lain di Kukar.

"Dari sarasehan ini diharapkan para pengusaha baik dari sektor tambang, perkebunan, maupun usaha lainnya dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan di Kukar dengan memenuhi kewajiban pajaknya khususnya pajak daerah, maupun pusat dan provinsi," ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono saat membuka sarasehan mengatakan, pemerintahan yang baik sebagaimana digaungkan Bupati Edi Damansyah adalah pemerintahan yang bersama masyarakat dan dunia usaha.

"Dalam defenisi itulah beliau (Bupati) selalu melibatkan pengusaha dan berharap pihak pengusaha menjadi kekuatan yang menopang pembangunan di Kutai Kartanegara," ujarnya.

Pada kesempatan itu Sunggono membeberkan jika dari 258 perusahaan yang beroperasi di Kukar, baru 107 perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP), sisanya 151 perusahaan belum menjadi WP yang sebagian besar bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

"Dari yang belum terdaftar ini ada beberapa perusahaan yang menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), karena memiliki obyek pajak yang belum dilaporkan," ungkapnya.

Karenanya, sambung Sunggono, pemerintah daerah akan melakukan langkah persuasif untuk menggugah pengusaha agar memahami hak dan kewajibannya.

Sarasehan ini menghadirkan nara sumber yaitu Kepala Bapenda Kukar, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Kepala Bapenda Provinsi Kaltim, serta Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Tenggarong. (end)

Dubes Malaysia Datuk Zainal Abidin Bakar saat memberikan cinderamata kepada Bupati Kukar (Foto: Endi)

Duta Besar (Dubes) Malaysia untuk Indonesia, Tuan Yang Terutama Datuk Zainal Abidin Bakar, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (20/11).

Didampingi sang istri Yang Berbahagia Datin Sakhiah Mohd Soom, sejumlah Menteri, Penasihat dan Setiausaha, rombongan Dubes Malaysia diterima Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekda, Pimpinan OPD dan Forkopimda, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.

Edi mengatakan, kunjungan kerja Dubes Malaysia untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten berkaitan dengan sejumlah sektor, diantaranya ekonomi dan investasi, serta potensi lain yang dimiliki Kukar.

"Seperti sawit kita harapkan ada industri hilirisasinya, termasuk sektor perikanan, kehutanan. Semoga saja dari kunjungan Duta Besar Malaysia ini bisa membawa investasi baru ke Kutai Kartanegara," harapnya.

Dengan adanya investasi baru, diharapkan masalah pengangguran di daerah ini akan dapat teratasi, sehingga memberikan peluang kerja lebih luas lagi.

"Ada beberapa sektor yang kita dorong, dimana penyerapan tenaga kerjanya cukup besar, seperti sektor pertanian dalam arti luas yang kita kembangkan, selain memberi dorongan peningkatan ekonomi masyarakat, juga bisa membuka lapangan pekerjaan," kata Edi.

Dubes Malaysia Datuk Zainal Abidin Bakar menyebutkan, pihaknya berkeinginan untuk melihat langsung ke lapangan terkait potensi Kukar sebagaimana profil kabupaten yang disampaikan Bupati melalui presentasi.

"Apakah ada sektor-sektor yang mungkin kita bisa berinvestasi atau membangun bersama, contohnya dalam bidang sektor pertanian, industri dan pariwisata, itu yang sedang kita lihat," ujarnya.

Malaysia juga akan mendorong perusahaan-perusahaan di negaranya untuk berkunjung ke Kukar melihat peluang-peluang investasi dan perdagangan. Terlebih sebagian wilayah Kukar telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

"Kita melihat perkembangan potensi ekonomi di Kalimantan Timur. Pada saat ini memang syarikat-syarikat di Malaysia telah berinvestasi di sini terutamanya di sektor perladangan (perkebunan) kelapa sawit, tapi kita akan mengembangkannya lagi," bebernya.

Ditambahkan Datuk Zainal Abidin Bakar, dari hasil kunjungannya, Malaysia akan segera mengkaji peluang investasi tersebut dan mendorong pengusaha di negaranya untuk datang ke Kaltim khususnya Kukar.

"Harapannya dalam waktu dekat kita dapat menghantar satu misi investasi atau misi ekonomi dari pada Malaysia untuk datang ke Kalimantan Timur," cetusnya.

Sebelumnya Dubes Malaysia dan rombongan melakukan lawatan ke pemerintah Provinsi Kaltim di Samarinda. Setelah ke Kukar, utusan pemerintah negeri jiran itu akan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Kota Balikpapan. (end) 

Penyesuaian iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata pernah dilakukan pada tahun 2014. Kemudian dua tahun berikutnya pemerintah kembali mencoba menyesuaikan iuran tersebut.

"Pernah ada penyesuaian iuran sekali pada tahun 2016, tapi itu pun belum sesuai dengan yang seharusnya," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda, Oktovianus Ramba, kepada awak media Samarinda - Kukar, di rumah makan D'Penyets & D'Cendol, kawasan AW Syahranie, Senin (18/11).

Dikatakannya, setiap hari ada sekitar 680 ribu orang mengakses Fasilitas kesehatan atau Faskes Tingkat Pertama (puskesmas, dokter praktek/umum/gigi, klinik). Ini menurut Ramba membuktikan jika program BPJS sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wajib untuk dilanjutkan. 

"Sayangnya bahwa untuk memastikan kontinuitas program, iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) harus disesuaikan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perhitungan yang seharusnya," ungkapnya.

Disebutkannya lagi, penyesuaian iuran akan memberikan dampak kepada pemerintah pusat dan daerah hingga 73 persen.

"Diharapkan dengan penyesuaian iuran ini maka pembayaran ke Faskes bisa lebih lancar. Jika sudah lancar diharapkan Faskes bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada peserta BPJS. Dengan penyesuaian iuran ini, program JKN akan kontinyu memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelas Ramba.

Sebagaimana diketahui, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, mulai 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri akan disesuaikan hingga 100 persen.

Tarif baru itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), maupun Bukan Pekerja (BP).  Yakni Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. (end)

Tersangka IS pelaku pencurian komponen alat berat di Tenggarong Seberang bersama barang bukti (Foto: Polsek Tenggarong Seberang)

Berkat kerjasama polisi dan masyarakat, kasus pencurian komponen alat berat di kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 24 jam.

Pelaku berinisial IS melakukan aksi pencuriannya pada Minggu (17/11) di dua TKP yakni Desa Manunggal Jaya dan desa Karang Tunggal, kecamatan Tenggarong Seberang. 

Dalam keterangan persnya, Senin (18/11), Kapolsek Tenggarong Seberang AKP Rido Doly Kristian didampingi Kanit Reskrim IPDA Slamet membeberkan, pelaku merupakan warga kecamatan Samarinda Seberang, ditangkap saat hendak menjual hasil kejahatannya. 

“Tersangka tidak bisa mengelak atas perbuatan pencurian yang dilakukannya dan tertangkap tangan dengan barang bukti ada padanya berupa 1 buah roller eksavator dan juga 4 buah gigi Buket Eksavator milik warga desa Manunggal Jaya,” terangnya. 

Mantan Kasat Reskrim Polres Paser ini mengatakan, tersangka mengaku nekat melakukan aksinya karena ingin mendapatkan tambahan pemasukan uang. 

“Bersama tersangka diamankan kendaraan roda dua jenis vario yang digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil kejahatan,” bebernya. 

Kapolsek menegaskan, penyidikan terhadap tersangka telah dilakukan dan petugas menerapkan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana diatas 5 tahun penjara. 

Ia pun mengapresiasi sinergisitas kerjasama antara masyarakat dan petugas kepolisian dalam pengungkapan kasus ini. 

“Kami mengharapkan, kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian mampu mengembangkan konsep Based Community Development for Crime Prevention untuk membuat masyarakat yang peduli mencegah dan menanggulangi kejahatan di lingkungannya,” cetusnya. (end)

Tim Kementerian PPN/Bappenas RI melakukan kunjungan untuk menghimpun data aspek sosial budaya dan sosial ekonomi terkait persiapan dan percepatan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar). 

Dalam paparan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah yang dibacakan Asisten I Ahmad Taufik Hidayat dihadapan Tim Kementerian PPN/Bappenas RI, Senin (18/11) di Pendopo Odah Etam, pemkab menyampaikan respon terkait penetapan IKN. 

Pertama, peningkatan pengawasan kepemilikan dan penguasaan lahar di sekitar IKN, dengan mendorong pemerintah desa dan kelurahan agar senantiasa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. 

Kedua, menyusun mendesain arus transportasi dan distribusi ke wilayah IKN melalui jalur alternatif terdekat ke ibu kota kabupaten (Review fungsi jalan Jonggon ke Sepaku). 

“Membangun komunikasi kepada pemerintah pusat agar dapat melibatkan penduduk lokal dalam pelaksanaan pembangunan IKN, dengan melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas SDM,” beber Taufik. 

Selain itu, mendesain Kukar sebagai daerah penyangga, dengan mengoptimalkan potensi pertanian dan pariwisata dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk baru di wilayah IKN. 

"Dalam perspektif pembangunan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi baru akan memberikan pengaruh positif terhadap wilayah sekitar (eksternalitas), sehingga pembangunan IKN di wilayah Kukar secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya," demikian Taufik memaparkan. (end) 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Sosialisasi Pelayanan Pengaduan Online Masyarakat Pol PP atau Lapor Pol PP,  di Aula pertemuan kantor Camat Tenggarong Seberang,  Kamis (14/11) lalu.

Sosialisasi yang dihadiri puluhan peserta dari pelajar SMA di kecamatan Tenggarong Seberang ini dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3).

Pelaku pencurian helm yang kerap beraksi di wilayah kota Tenggarong bernama Wahab (32) diringkus Tim Alligator Satuan Reskrim Polres Kukar, Kamis (14/11) sekira pukul 09.00 Wita.

Penangkapan pria yang berdomisili di kawasan Jalam Imam Bonjol kota Samarinda ini dipimpin Kanit Opsnal IPDA Sang Made Satria Damara.

"Penangkapan tersangka berdasarkan laporan masyarakat yang selama ini merasa resah dengan sering terjadinya pencurian helm di kota Tenggarong," ujar Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar melalui Kasat Reskrim AKP Andika Dharma Sena.

Aksi pelaku yang beraksi di wilayah hukum Polres Kukar terendus setelah Tim Alligator melakukan patroli dan menemukan Wahab dengan gerak gerik yang mencurigakan 

"Kemudian dilakukan pembuntutan dan benar bahwa seseorang tersebut adalah pelaku pencurian helm yang viral di media sosial dan selama ini meresahkan masyarakat Kutai Kartanegara," ujarnya.

Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh barang bukti berupa 6 buah helm yang telah di masukan ke dalam kantongan kresek dan tas pelaku, dimana diakuinya helm-helm itu akan di jual ke Samarinda.

"Berdasarkan keterangan kepada petugas, pelaku mengaku sudah melakukan pencurian helm tersebut selama lebih dari 1 bulan di kota Tenggarong," beber Kasat.

Dari penangkapan ini, Tim Alligator kemudian melakukan pengembangan dan mendapatkan 46 buah helm dari beberapa penjual helm. Pelaku dan barang bukti selanjutnya diamankan ke Mako Polres Kukar.

"Barang bukti yang diamankan yakni 52 buah helm berbagai merk beserta 1 buah kresek kuning yang digunakan pelaku untuk menyimpan helm curiannya," jelas Kasat lagi.

Selain itu, 1 unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT 4079 Z yang digunakan pelaku untuk beraksi turut diamankan bersama 1 tas punggung warna hitam. (end)