, ,

    Bupati Kukar masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait penerapan PPKM Level 3 Nataru
    (Foto: Endi)

    Berkaitan dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di seluruh Indonesia, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu arahan pemerintah pusat.

    "Karena itu menjadi kebijakan nasional. Maksudnya tidak lain jangan sampai ada kluster-kluster baru," ujar  Bupati Kukar Edi Damansyah kepada media ini, Senin (29/11/2021) lalu, di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.

    Ia mengatakan, Tim Satgas COVID-19 Kukar akan menyesuaikan dan melaksanakan aturan terkait PPKM Level 3 Nataru.

    "Jadi kita menyesuaikan, nanti kalau sudah ditetapkan akan kita laksanakan di Kutai Kartanegara dalam jangka waktu tertentu," Jelasnya.

    Ditanya apakah saat Nataru lampu tematik jembatan Kartanegara akan turut dimatikan untuk mengantisipasi kerumunan, Edi kembali menyatakan masih menunggu arahan secara teknis.

    "Belum ada petunjuk teknisnya yang disampaikan, nanti kita menyesuaikan karena itu kebijakan nasional," ucap orang nomor satu di Kukar ini. 

    Terkait nihilnya atau zero penderita COVID-19 di Kukar, dirinya mengapresiasi peran masyarakat serta konsistensi Tim Satgas COVID-19 Kukar dalam menerapkan pedoman prokes secara ketat dan disiplin.

    "Dilain sisi kita melakukan percepatan vaksinasi. Semoga target kita pada bulan Desember akhir atau Januari 2022 itu  sudah mencapai 70 persen vaksinasi," cetus Edi. (end)

    , ,

    Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Wabup Rendi Solihin diruang siaran radio Suara Kalpataru
    (Foto: Endi)

    Mengudara di frekuensi 107,7 Mhz, Radio Suara Kalpataru milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya diresmikan pada Selasa (30/11/2021).

    "Saya berharap radio ini nantinya bisa memberikan informasi kepada masyarakat terutama tata kelola lingkungan," ujar Bupati Kukar Edi Damansyah usai menandatangani prasasti peresmian laboratorium lingkungan dan radio Suara Kalpataru di komplek perkantoran DLHK Kukar.

    Baca Juga: Laboratorium Lingkungan DLHK Kukar dan Radio Suara Kalpataru Diresmikan

    Dia pun mengapresiasi DLHK Kukar yang telah berinisiatif membangun radio yang mengudara selama 24 jam ini.

    "Tidak lain maksudnya bagaimana memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Nanti kan juga bisa kita gunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat," katanya.

    Kepala DLHK Kukar Alfian Noor mengatakan, dalam perjalanannya, radio Suara Kalpataru telah mendapatkan ijin dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim.

    "Nama Kalpataru sendiri merupakan ikon lingkungan hidup, jadi tidak ada kaitannya dengan nama perusahaan tertentu," jelasnya.

    Ia membeberkan, radio tersebut terbentuk setelah pihaknya menghimpun komunitas lingkungan di Kukar. 

    "Radio ini 70 persen berbicara masalah lingkungan. Jadi memberikan informasi-informasi lingkungan yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara," ungkap Alfian.

    Searah perkembangan informasi dan teknologi, jangkauan radio Suara Kalpataru pun bisa diakses secara streaming dari berbagai wilayah.

    "Sekaligus radio ini untuk memberikan informasi terkait dengan progress pembangunan serta program-program dedikasi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kukar," sambungnya.

    Diharapkan pula, nantinya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (Kukar) dapat berinteraktif dalam siaran radio tersebut.

    "Radio ini juga bagian dari ajang bagi kami (DLHK) untuk memberikan laporan-laporan permasalahan lingkungan di Kukar, sehingga kami bisa sigap dan cepat menanganinya," cetus Alfian. (end)

    ,

    Bupati Kukar menandatangani prasasti peresmian lab lingkungan dan radio di kantor DLHK Kukar
    (Foto: Endi)

    Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan UPTD laboratorium lingkungan dan radio Suara Kalpataru di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Selasa (30/11/2021) pagi.

    Acara yang dihadiri unsur Forkopimda serta perwakilan dari sejumlah perusahaan ini diawali dengan penyerahan penghargaan program sekolah Adiwiyata, Kalpataru Kabupaten, serta program Kampung Iklim.

    Edi yang didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin mengatakan, keberadaan laboratorium tersebut merupakan sarana dalam penanganan lingkungan, dimana saat ini ada sekitar 800 ijin lingkungan telah diterbitkan oleh DLHK Kukar.

    "Saya minta secepatnya UPTD laboratorium lingkungan ini ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan juga radionya. Kenapa harus BLUD, supaya mudah dikelola, jadi kalau ada pemasukan, biayanya dikelola sendiri tidak harus masuk struktur APBD," ujarnya.

    Keberadaan laboratorium ini selain untuk memberikan pelayanan kepada stakeholders dan masyarakat, sekaligus untuk menjawab berbagai terpaan isu lingkungan..

    "Misalnya sungai Tenggarong keruh, ya memang keruh, tapi kan diambil (sampel) secara keilmuan, diuji, jadi kita bisa memberikan informasi dan kepastian kepada masyarakat," kata Edi.

    Khusus radio Suara Kalpatu, dirinya berharap radio yang juga disiarkan secara streaming itu dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait tata kelola lingkungan.

    "Saya berterima kasih inisiatif Kepala DLHK membangun radio ini. Tidak lain maksudnya bagaimana memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Nanti kan juga bisa kita gunakan untuk menyerap aspirasi," sambungnya.

    Senada dengan Edi Damansyah, Kepala DLHK Kukar Alfian Noor memastikan jika keberadaan laboratorium ini untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

    "Kami memang merasa belum maksimal khususnya dalam hal target waktu. Ketika ada klaim, ada laporan, ada pengaduan, itu harus kita buktikan secara ilmiah, untuk membuktikannya kita harus libatkan laboratorium," bebernya.

    Selama ini DLHK Kukar bekerjasama dengan laboratorium milik swasta di Samarinda, sehingga pihaknya tidak bisa mendesak pelayanan yang cepat, mengingat laboratorium tersebut juga harus melayani perusahaan pertambangan batu bara maupun industri lainnya.

    "Bayangkan saja kalau 800 ijin yang kita keluarkan itu harus melakukan pemantauan setiap bulannya, itu kan berarti harus ada yang antri sampai 1 bulan untuk menunggu, karena keterkaitan dengan SDM juga," jelas Alfian.

    Ia mengungkapkan, ada 19 sungai dan 3 danau yang wajib dipantau. Ini merupakan bagian dari program dedikasi dan juga termasuk dalam program RPJMD Kukar.

    "Kita melakukan upaya pemantauan terkait dengan kualitas sungai dan danau yang ada di Kutai Kartanegara. Itu secara bertahap sudah dilakukan melalui laboratorium kita," tambahnya.

    Hadirnya laboratorium lingkungan diharapkan dapat menciptakan peluang pasar atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana studi yang dilakukan DLHK Kukar ke sejumlah daerah.

    "Kita sudah berkoordinasi dan menetapkan retribusinya melalui Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan oleh DPRD Kukar. Ini juga bagian dari untuk mendorong laboratorium kita mendapatkan PAD," tandas Alfian. (end)

    ,

    Bupati Edi Damansyah menyampaikan sejumlah pesan pada pembukaan Muskab VII KADIN Kukar
    (Foto: Endi)


    Sejumlah pesan disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah saat membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) VII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kukar, Senin (29/11/2021) di Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.

    Dalam Muskab ini, ia meminta jajaran pengurus KADIN Kukar tidak hanya fokus kepada pergantian kepengurusan dan program kerja, namun juga menguatkan kebersamaan serta kekompakan untuk perubahan kedepan.

    "Salah satu tugas fungsi pokok KADIN adalah melakukan pembinaan, fasilitasi UMKM, mengurus hal yang berkaitan dengan perdagangan dan industri. Itu harapan saya nanti kedepan," katanya kepada sejumlah awak media.

    Terkait fasilitasi dimaksud, dia menyebut jika saat ini produk UMKM harus dikawal terutama hilirisasi atau pemasarannya.

    "Saya berharap KADIN ini hadir disana (UMKM, Red) untuk nanti mencari peluang-peluang. Yang pentingnya kerja bersama, tidak ada keberhasilan kalau kerjanya sendiri-sendiri," pinta Edi.

    Orang nomor satu di Kukar ini juga menyinggung agar KADIN tidak hanya sebagai penyedia jasa atau diistilahkannya dengan sebutan "Kontraktor APBD".

    "Anggota KADIN memang penyedia jasa, tapi selama ini saya melihat di Kutai Kartanegara hanya baru sektor itu (Kontraktor, Red) yang dilakoni, sementara yang berkaitan dengan perdagangan dan industri belum ada kehadiran KADIN Kutai Kartanegara," ujarnya.

    Edi menambahkan, KADIN Kukar memiliki banyak tantangan kedepan, baik sumber daya manusia, maupun ketatalaksanaan dalam organisasi yang akan terus berproses.

    "Tapi yang ingin saya tegaskan, KADIN ini mitra pemerintah. Saya hanya ingin mitra ini bisa bekerja bersama-sama," tandasnya.

    Untuk diketahui, Muskab yang dihadiri Ketua KADIN Kaltim Dayang Donna Faroek ini dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan KADINDA Kukar masa bakti 2016-2021 dibawah kepemimpinan Syaiful Anwar. (end)

    ,

    Plt Asisten II Setkab Kukar Wiyono ungkap data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
    (Foto: Endi)

    Munculnya berbagai kasus kekerasan pada perempuan dan anak dewasa ini menunjukkan gejala dengan situasi dan kondisi yang semakin meningkat serta mengkhawatirkan.

    Hal itu diungkapkan oleh Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kukar Wiyono saat membuka sosialisasi pencegahan kekerasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Kamis (25/11/2021).


    Berdasarkan data simponi yang telah diolah DP3A Kukar dari berbagai sumber, sejak tahun 2017 hingga 2020 atau 4 tahun terakhir tercatat kasus kekerasan pada perempuan dalam laporan yang diterima sejumlah 155 kasus, sedangkan kasus kekerasan pada anak tercatat sejumlah 404 kasus.

    "Oleh sebab itu agar peristiwa ini dapat di antisipasi dan dilakukan pencegahan dan penanganan serta penindakan terhadap pihak-pihak yang yang terlibat, maka keberadaan lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin dibutuhkan," ujar Wiyono.

    Ia mengatakan, berbagai upaya untuk terus meningkatkan peran dengan membangun jejaring melibatkan segenap stakeholder yang ada, secara terintegrasi dan sinergis melalui kerjasama yang kolaboratif, agar proses pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih responsif, cepat, tepat serta dipercaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi harapan keadilan masyarakat, demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif di daerah.

    "Sebagaimana tujuan kta bersama untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang berperspektif gender khususnya di wilayah kabupaten kutai kartanegara ini," ucapnya. (end)

    ,

    Rumah Besar saat menjadi tempat perrhelatan pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional Kaltim
    (Foto: Endi)

    Kediaman kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura "Rumah Besar" di Tenggarong akan diusulkan sebagai cagar budaya.

    Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Thauhid Afrilian Noor usai membuka Pekan Kebudayaan Nasional Kaltim di Rumah Besar, Selasa (23/11/2021) malam lalu.

    Ia telah diminta oleh pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kaltim untuk memenuhi sejumlah persyaratan pengajuan Rumah Besar sebagai cagar budaya.

    "Asal muasal pendirian dari tahun berapa, yang mendirikan siapa, sertifikatnya atau surat-suratnya, dan peruntukannya untuk apa, foto-foto yang tempo dulu itu juga diminta," jelasnya.

    Jika syarat-syarat tersebut bisa secepatnya dipenuhi, maka pada bulan Desember mendatang dapat segera diusulkan ke BPCB Kaltim, sehingga Rumah Besar masuk dalam catatan nasional.

    "Artinya kita punya situs lagi yang bisa dijadikan tempat wisata. Kalau sudah menjadi cagar budaya akan kita ekspos, karena kalau jadi tempat wisata tidak bisa sembarangan, cor-cornya yang hancur harus diperbaiki," kata Thauhid. 

    Untuk diketahui, Rumah Besar dulunya ditempati oleh Adji Pangeran Ratoe (Menteri Kesultanan Kutai dimasa pemerintahan Sultan Adji Muhammad Parikesit) beserta keluarga besarnya.

    Bangunan tua yang terletak di Jalan Ahmad Yani ini juga menjadi tempat bernaungnya Yayasan Sangkoh Piatu atau sanggar seni budaya kesultanan Kutai. (end)

    ,

    Sosialisasi pencegahan kekerasan tindak pidana perdagangan orang di aula kantor BPKAD Kukar
    (Foto: Endi)

    Sebanyak 35 orang peserta mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (25/11/2021).

    Kegiatan yang berlangsung di lantai 3 aula BPKAD Kukar ini menghadirkan nara sumber dari Unit PPA Polres Kukar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta akademisi dan praktisi hukum.

    Dalam sambutannya, Wakil Ketua I TP PKK Kukar Yulaikah Sunggono mengatakan, TPPO adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks, dengan akar penyebab masalah yang kompleks pula, modus serta cara yang digunakan sangat beragam dan terus berkembang, serta melibatkan sindikasi sebagai pelakunya.

    "Oleh sebab itu, untuk memberantas TPPO dari hulu sampai hilir di Khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan upaya kerja bersama dan semangat betulungan (gotong royong, red) yang harmonis dan sinergis dari para pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Kelurahan/Desa serta RT," ujarnya.

    Ia melanjutkan, sinergitas kebijakan, program dan kegiatan di semua lini yang memiliki daya ungkit tinggi tersebut diperlukan untuk menghapuskan faktor penyebab TPPO yang sangat kompleks. 

    "Demikian juga disaat terjadi korban TPPO, penanganannya tidak dapat diserahkan hanya pada satu pihak saja, diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan aksi bersama sebagai sebuah tim untuk dapat melindungi atau memberikan hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku," kata Yulaikah.

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kukar Wiyono yang membuka secara resmi sosialisasi ini menegaskan, Pemkab Kukar terus berkomitmen dan sangat menyadari serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender dan mendukung tegaknya nilai-nilai keadilan hak asasi manusia.

    "Sebagaimana terwujud dalam kegiatan yang kita selenggarakan pada hari ini, melalui kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan atau tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan menginformasikan dan mengedukasi peserta sosialisasi tentang berbagai strategi dan pendekatan teoritik maupun empirik dengan metode pencegahan dan penanganannya," ucapnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Kukar ini menambahkan, kegiatan sosialisasi dimaksud diharapkan berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    "Khususnya anggota atau personil jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang terdiri dari petugas perlindungan anak dan perempuan, aktivis, relawan organisasi perempuan, tokoh masyarakat serta tokoh agama," tandas Wiyono. (end)

    , ,

    Ketua Komisi I DPD RI Fachrul Razi saat RPD membahas wacana pemindahan Ibu Kota Negara
    (Foto: Frazi Center)

    Jakarta - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dibahas oleh Komite I DPD RI bersama  Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), di ruang rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Senin (22/11/2021) kemarin.

    Dalam siaran pers yang diterima media ini, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi,  mengatakan, pembangunan dan pengelolaan IKN yang sedianya bertujuan untuk mewujudkan kota yang ideal, dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia bahkan dunia, sehingga memerlukan pertimbangan secara ekonomis, sosiologis maupun ekologis.

    Selain itu, pertimbangan aspek teknis kesiapan lahan dan kesiapan konstruksi tidak kalah pentingnya. Pada aspek ini diperlukan pembiayaan yang sangat besar serta waktu yang cukup lama.

    ”Secara teknis pembangunan Ibu Kota Negara memerlukan penataan ruang dan kewilayahan yang matang. Pemerintah perlu meninjau kembali rencana pemindahan Ibukota Negara ini, untuk mewujudkan itu semua bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Pasti ada tantangan yang dihadapi dan memerlukan sumber daya yang luar biasa besar terutama dari segi pembiayaan” kata Facrul.

    Sementara itu, Dirjen Tata Ruang-Kementerian ATR/BPN menyampaikan. saat ini Kementerian ATR/BPN masih terus menyiapkan berbagai perencanaan strategis IKN yang dibutuhkan.

    ”Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan masukan dari lembaga manapun termasuk DPD RI,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan Dirjen Karya Cipta Kementerian PUPR, fokus pembangunan IKN pada rencana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sehingga skala prioritas tersebut bisa dipertimbangkan oleh berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan dengan sebaik mungkin.

    “Ibukota Negara baru sendiri akan melewati berbagai tahapan dan rancangan pembangunan yang panjang, tetapi dalam waktu dekat ini IKN sendiri akan berfokus kepada pembangunan KIPP,” ucapnya. (**)

⬆
Top