Kutai Kartanegara – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menerima kunjungan kerja Danantara Asset Management (DAM) yang dipimpin oleh Komisaris Utama DAM, Rabin Indrajad Hattari, ke Lapangan Senipah Peciko South Mahakam (SPS) pada 26 Juni 2026. Kegiatan bertujuan untuk meninjau langsung pengelolaan operasi hulu migas PHM yang menempuh berbagai upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Dewan Komisaris DAM yaitu Bambang Sugeng Rukmono (Komisaris), Haryo Baskoro Wicaksono (Komisaris Independen), Agus Sugiarto (Komisaris Independen), Wiko Migantoro (Senior Director Oil, Gas, Petrochemical), Bhimo Aryanto (Senior Director Business Performance & Asset Opt.), serta tim Dewan Komisaris DAM. Pada kesempatan ini, General Manager PHM Setyo Sapto Edi menyampaikan pemaparan mengenai profil perusahaan, kinerja operasional, dan peran strategis PHM dalam mendukung ketersediaan energi nasional. Pada kesempatan ini, Setyo juga memaparkan berbagai inisiatif PHM dalam menjaga keandalan operasi dan produksi, meningkatkan efisiensi, mengedepankan aspek keselamatan kerja di seluruh lini operasi, serta mematuhi perundang-undangan di bidang lingkungan, termasuk pada kegiatan pengeboran.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sebagai induk usaha PHM, Sunaryanto, menyampaikan bahwa perusahaan menerapkan dua strategi utama untuk menjaga keberlanjutan operasi dan produksi migas Perusahaan, yakni selective investment (investasi yang selektif) dan cost efficiency (efisiensi biaya). “Bisnis yang dikelola oleh PHI Regional 3 Kalimantan ini adalah non renewable business, ditambah dengan tantangan operasional, bisnis, dan finansial yang ada, tentu kita harus mempertimbangkan tingkat keekonomian produksi agar operasi perusahaan terus memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat,” papar Sunaryanto.

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Mery Luciawaty, menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan kerja DAM ke fasilitas operasi PHM. Menurutnya, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman terhadap pengelolaan industri hulu migas yang kompleks dan berteknologi tinggi, sekaligus menunjukkan komitmen Perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Mery juga menjelaskan, salah satu tantangan utama yang dihadapi PHM maupun anak perusahaan PHI lainnya adalah menjaga keandalan aset produksi yang telah memasuki fase mature field. Kondisi tersebut memerlukan pengelolaan aset yang berkelanjutan dalam menjalankan operasi migas hulu migas yang selamat, andal, dan patuh agar terus dapatmendukung keberlanjutan produksi migas nasional. “Tantangan utama kami adalah menjaga integritas aset karena sebagian besar fasilitas produksi sudah telah memasuki fase mature. Kami dari Subholding Upstream Pertamina terus melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk revitalisasi sumur dan fasilitas penunjang produksi guna memperpanjang usia operasi, serta meningkatkan keandalan sistem pemrosesan,” pungkas Mery.

Pada kunjungan ini, Komisaris Utama DAM, Rabin Indrajad Hatari, menyatakan bahwa pada dasarnya fungsi Dewan Komisaris adalah melaksanakan fungsi pengawasan, dalam hal ini untuk membantu Subholding Upstream Pertamina dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan operasi dan produksi migas. “Kami melihat bagaimana Pertamina sebagai holding melalui subholding upstream dapat mengelola operasi dan produksi migas yang efektif dan efisien sehingga memaksimalkan kontribusi kepada negara dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI terkait ketahanan energi nasional,” ujar Rabin. DAM memberikan berbagai masukan dan arahan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset energi nasional, menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain mengikuti sesi pemaparan, rombongan juga melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas utama di Lapangan SPS untuk melihat secara langsung proses operasi dan pengelolaan fasilitas produksi. Kegiatan ini memberikan gambaran mengenai peran penting fasilitas SPS dalam mendukung kegiatan produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja (WK) Mahakam, yang merupakan salah satu kontributor utama pasokan energi nasional.

Balikpapan – PT Pertamina Hulu Mahakam berhasil melakukan onstream Platform WPN-6 pada Proyek Sisi Nubi Area of Interest 1-3-5 (SNB AOI 1-3-5) di Lapangan Lepas Pantai Sisi Nubi, Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur. Keberhasilan onstream ini menjadi milestone penting, karena WPN-6 ini menjadi platform keempat yang berhasil berproduksi dari total enam platform yang dikembangkan pada proyek ini. Onstream Platform WPN-6 diawali dengan beroperasinya sumur NB-601 pada 5 Juni 2026 yang mencatatkan produksi gas hingga 6 MMSCFD. Selanjutnya disusul oleh sumur NB-603 pada 8 Juni 2026, dengan produksi mencapai 8 MMSCFD.

Baca Juga: PT PHM Berhasil Selesaikan Pemasangan Jacket dan Topside Platform Offshore Manpatu Berbobot 1000 Ton

Seiring proses optimalisasi dan stabilisasi sumur & fasilitas produksi, kedua sumur tersebut diharapkan mampu mencapai produksi gas hingga 20 MMSCFD. Keberhasilan onstream Platform WPN-6 menyusul keberhasilan tiga platform sebelumnya, yaitu WPS-4 pada 4 Desember 2025, WPS-5 pada 23 Februari 2026, dan WPN-7 pada 23 Maret 2026. Hal ini menandai progres pengembangan lapangan telah berjalan konsisten dan terintegrasi sesuai dengan target yang ditetapkan dengan senantiasa menjaga aspek keselamatan dan keandalan operasi.

General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, menegaskan bahwa keberhasilan milestone proyek SNB AOI 1-3-5 ini mendukung komitmen dan langkah strategis PHM untuk mempertahankan produksi migas demi mendukung ketahanan energi nasional. “Pencapaian pada proyek ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan produksi migas dari wilayah Kalimantan, khususnya dari WK Mahakam, guna mendukung Asta Cita pemerintah terkait swasembada energi,” jelasnya.

Menurutnya, Perusahaan, dengan dukungan PT Pertamina Hulu Indonesia sebagai induk usaha, berkomitmen untuk senantiasa menjalankan proyek investasi dan kegiatan operasional hulu migas yang selamat, andal, patuh, dan bernilai tambah sesuai dengan visi Perusahaan. “Keberhasilan onstream ini sejalan dengan visi Perusahaan untuk menjadi perusahaan energi nasional terdepan, yang mendukung keberlanjutan produksi migas, untuk ketersediaan dan ketahanan energi Indonesia,” ujar Setyo.

Setyo juga menjelaskan tentang penerapan inovasi dan teknologi dalam proyek ini. ”Kami meyakini bahwa penerapan inovasi dan teknologi sebagai langkah strategis Perusahaan untuk terus berusaha mempertahankan tingkat produksi, dan menahan laju penurunan produksi alamiah lapangan-lapangan migas yang sudah mature,” jelasnya.

Pencapaian onstream Platform WPN-6 didukung oleh kesiapan seluruh tim dalam melaksanakan berbagai tahapan pengujian penting. Mulai dari pelaksanaan Emergency Shutdown (ESD) test untuk memastikan sistem keselamatan beroperasi optimal, clean up sumur, hingga leak test menggunakan nitrogen yang bertujuan memastikan fasilitas bebas kebocoran sebelum proses produksi dimulai. “Kolaborasi lintas tim serta dukungan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian proyek ini,” pungkasnya. (*)

NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat komitmennya untuk menempatkan warga lokal sebagai prioritas utama dalam ekosistem pembangunan. Langkah ini diwujudkan melalui serangkaian upaya kolaboratif guna mendongkrak kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berdaya saing.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyelenggaraan kegiatan Akademi SIAPIK (AKSI) 2026 dan Business Matching Pembiayaan UMKM 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bersama Kemenko 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Rabu (10/06/2026). Agenda strategis ini diinisiasi oleh Sekretariat Kerja Bersama KOPERBI IKN, bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Balikpapan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Program ini ditujukan bagi para pengusaha UMKM di wilayah IKN dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) guna memperkuat literasi finansial, mendorong inklusi keuangan, sekaligus memperluas akses pembiayaan ke lembaga perbankan.

Melalui Akademi SIAPIK 2026, para peserta mendapatkan edukasi komprehensif mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Selain materi tata kelola keuangan sederhana, para pelaku usaha juga dibekali pemahaman mengenai kebanksentralan, ekonomi syariah, digitalisasi sistem pembayaran, hingga pelindungan konsumen.

Tidak berhenti pada edukasi teori, kegiatan ini juga memfasilitasi sesi business matching. Lewat forum ini, para pengusaha UMKM dipertemukan langsung dengan sejumlah lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk membuka peluang akses permodalan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usaha mereka.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bank Indonesia melalui SKB KOPERBI IKN yang secara konsisten menghadirkan program peningkatan kapasitas bagi pengusaha UMKM di wilayah IKN dan sekitarnya.

“Kami mengapresiasi Bank Indonesia, OJK, serta seluruh pihak yang terus bersinergi dalam memperkuat kapasitas UMKM melalui program seperti Akademi SIAPIK. Inisiatif ini sangat penting karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat yang akan menjadi aktor utama yang akan tumbuh bersama perkembangan Nusantara,” ujar Alimuddin melalui keterangan tertulis, pada Rabu, (10/06/2026).

Menurut Alimuddin, pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, termasuk melalui penguatan pelaku usaha agar mampu menangkap berbagai peluang ekonomi yang terus berkembang.

“Kami ingin para pelaku UMKM lokal percaya diri dan terus meningkatkan kapasitas usahanya. Kehadiran IKN membuka ruang yang sangat besar untuk berkembang, baik dari sisi pasar, kemitraan, maupun akses pembiayaan. Manfaatkan kesempatan ini dengan terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan memperkuat tata kelola usaha. Otorita IKN akan terus mendukung upaya pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas, berdaya saing, dan menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi Nusantara,” tambahnya.

Alimuddin juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi antarpelaku UMKM sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi lokal di Nusantara. Menurutnya, setiap pelaku usaha perlu saling bersinergi dan mengambil peran dalam rantai nilai ekonomi yang saling mendukung.

“Kami juga mendorong para pelaku UMKM untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan sesama pelaku usaha. Bisa jadi produk yang dihasilkan oleh satu UMKM menjadi bahan baku atau bahan pendukung bagi UMKM lainnya untuk menghasilkan produk baru. Karena itu, UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Ekosistem usaha yang kuat dibangun melalui kerja sama dan kolaborasi antarpelaku usaha dalam rantai ekonomi yang saling menguatkan. UMKM lokal akan semakin tangguh, berkembang bersama, dan mampu memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tumbuh di Nusantara,” ujar Alimuddin.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Sekretariat Kerja Bersama KOPERBI IKN, Aura Pandu Wirawan, mengatakan bahwa tema kegiatan ini, ENERGI (Edukasi dan siNERGI), mencerminkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal.

“Edukasi dan sinergi menjadi dua hal yang sangat penting. Melalui kolaborasi ini, kami ingin meningkatkan kapasitas UMKM agar semakin kuat, semakin maju, dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang di kawasan IKN,” ujarnya.

Menurut Pandu, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena jumlahnya yang besar, kemampuannya menyerap tenaga kerja, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam berbagai periode krisis, sektor UMKM terbukti menjadi salah satu penopang utama perekonomian.

Karena itu, Bank Indonesia bersama Otorita IKN, OJK, pemerintah daerah, dan perbankan terus mendorong peningkatan kapabilitas UMKM melalui program pendampingan, pelatihan, perluasan akses pasar, hingga fasilitasi pembiayaan usaha.

“UMKM yang memiliki potensi berkembang akan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya. Mulai dari peningkatan kapasitas, bantuan teknis, akses pasar, hingga dukungan pembiayaan. Harapannya, pelaku usaha lokal dapat tumbuh lebih cepat dan berdaya saing,” katanya.

Dalam kegiatan AKSI 2026, peserta memperoleh edukasi mengenai penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), pengelolaan keuangan sederhana, literasi dan inklusi keuangan, kebanksentralan, ekonomi syariah, sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen.

Selain itu, peserta juga difasilitasi dalam kegiatan business matching pembiayaan yang mempertemukan UMKM dengan berbagai lembaga jasa keuangan dan perbankan, termasuk BRI, Bank Mandiri, BNI, BSI, Bank Kaltimtara dan sejumlah bank lainnya yang tergabung dalam Forum Perbankan IKN.

Pandu menjelaskan bahwa pencatatan keuangan yang baik menjadi salah satu kunci agar UMKM dapat berkembang dan memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas.

“Selama ini masih banyak pelaku usaha yang melakukan pencatatan secara manual. Melalui SIAPIK, UMKM dapat mencatat biaya, pemasukan, keuntungan, dan perkembangan usaha secara lebih terstruktur. Catatan keuangan yang baik juga akan membantu ketika mengajukan pembiayaan ke perbankan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peserta yang menunjukkan perkembangan dan potensi usaha akan memiliki kesempatan mengikuti program pembinaan lanjutan, termasuk fasilitasi akses pasar melalui berbagai kegiatan promosi dan pameran seperti Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) hingga Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

Manfaat kegiatan ini dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM. Salah satunya Reni Sayu, pelaku usaha Keripik Pisang asal Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Reni, pelatihan SIAPIK membantu pelaku usaha beralih dari pencatatan keuangan manual menuju sistem digital yang lebih tertata.

“Selama ini pencatatan keuangan saya masih manual dan kadang ada transaksi yang tidak tercatat. Bahkan modal usaha terkadang tercampur dengan kebutuhan pribadi. Melalui kegiatan ini kami belajar bagaimana mengelola keuangan usaha secara lebih baik dan modern menggunakan aplikasi digital,” ujarnya.

Reni menilai kehadiran IKN membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk di kawasan tersebut.

“Peluangnya sangat besar. IKN sekarang menjadi salah satu tujuan kunjungan masyarakat dan banyak pendatang baru yang datang ke sini. Kalau UMKM bisa masuk dan berjualan di kawasan ini, peluang berkembangnya juga semakin besar,” katanya.

Ia berharap program pendampingan dan akses pembiayaan bagi UMKM dapat terus berlanjut sehingga pelaku usaha memperoleh pembinaan yang berkesinambungan hingga mampu tumbuh mandiri secara finansial.

Melalui AKSI 2026 dan Business Matching Pembiayaan UMKM, Otorita IKN bersama Bank Indonesia dan OJK berharap semakin banyak UMKM yang mampu mengelola usahanya secara profesional, memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, serta memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tumbuh seiring perkembangan Nusantara.

Pembangunan IKN tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan pusat pemerintahan baru, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kuat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi lokal.

Humas Otorita Ibu Kota Nusantara