TENGGARONG – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, mendorong penataan kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di wilayah perkotaan Tenggarong. Bahkan, ia mengusulkan agar Tenggarong dapat menjadi salah satu kawasan percontohan penataan kota dengan konsep terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kukar, Jumat (6/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia bersama Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri meninjau kawasan permukiman di Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan, Kelurahan Loa Ipuh, sebelum melanjutkan agenda ke Pendopo Odah Etam, Tenggarong.

Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) memaparkan rencana penataan kawasan yang selama ini telah melalui sejumlah tahapan kajian dan survei.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar, M Aidil, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan sejak 2022. Mulai dari penyusunan site plan, studi banding pada 2023, hingga konsultasi terkait lahan alternatif relokasi pada 2024.

Berdasarkan pendataan, terdapat sejumlah bangunan di kawasan yang menjadi sasaran penataan. Di antaranya, 47 unit bangunan di segmen IIA Jalan Kartini, 53 unit di Jalan Panjaitan, 55 unit di segmen III, serta 61 unit di segmen IIIB.

Pemerintah daerah juga telah melakukan survei terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Hasilnya, sekitar 91 persen responden menyatakan bersedia untuk dipindahkan dari lokasi usaha, seluruh responden menginginkan relokasi tetap berada di wilayah Tenggarong, sementara sekitar 75 hingga 90 persen memilih hunian berupa rumah tapak.

Aidil mengungkapkan, kondisi permukiman di Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan cukup beragam. Sebagian besar bangunan telah berusia lebih dari 50 tahun dan berada di kawasan yang masuk kategori kumuh. Selain itu, banyak bangunan yang ditempati penyewa dengan tarif sewa berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan.

Karena itu, penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan hunian baru, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

"Kami akan menyiapkan tempat usaha agar masyarakat yang direlokasi tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya, sehingga tetap memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga," demikian salah satu poin yang disampaikan dalam paparan tersebut.

Untuk lokasi alternatif relokasi, Pemkab Kukar telah mengidentifikasi lahan kosong seluas kurang lebih 3,8 hektare di kawasan Mangkurawang RT 19, Tenggarong.

Terdapat pula dua alternatif konsep pembangunan hunian. Alternatif pertama berupa bangunan dengan luas sekitar 150 meter persegi sebanyak 150 unit, sedangkan alternatif kedua seluas sekitar 200 meter persegi dengan kapasitas 90 unit.

Menanggapi paparan tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa persoalan perumahan harus dilihat sebagai bagian penting dari pembangunan peradaban dan pemenuhan hak asasi manusia.

Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan tempat tinggal, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan erat dengan martabat manusia. Karena itu, kebijakan perumahan harus mampu menjamin masyarakat memperoleh hunian yang layak dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian penguasaan tanah dalam pembangunan kawasan perkotaan. Menurutnya, konsep pembangunan rumah susun perlu mempertimbangkan kepemilikan bangunan tanpa harus menjadikan tanah sebagai objek kepemilikan pribadi, sehingga kawasan tetap dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Fahri menilai, tanpa pengaturan yang baik, kawasan perumahan berpotensi kembali dikuasai kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah justru semakin sulit mendapatkan hunian di kawasan perkotaan.

"Kita harus membangun sistem perumahan yang terintegrasi dan solid. Kecepatan penyediaan rumah harus mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, termasuk perpindahan masyarakat menuju kawasan perkotaan," ujarnya.

Lebih jauh, Fahri mengajak Pemkab Kukar menjadikan Tenggarong sebagai percontohan penataan kawasan perkotaan dengan cakupan perencanaan hingga 400 hektare.

Menurutnya, penataan tersebut perlu dirancang secara menyeluruh dengan memperhatikan karakteristik dan maskot Kota Tenggarong, sehingga tidak hanya menghasilkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan indah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan perkotaan akan semakin besar seiring meningkatnya urbanisasi. Berdasarkan proyeksi yang disampaikannya, pada 2045 sekitar 80 persen penduduk akan berada di kawasan perkotaan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut pemerintah untuk mulai mempersiapkan tata ruang dan sistem perumahan yang lebih terencana sejak sekarang.

Fahri berharap gagasan penataan kawasan Tenggarong dapat menjadi proyek jangka panjang yang dilanjutkan oleh kepemimpinan daerah berikutnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Irhamsyah, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan. (*)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr Aulia Rahman Basri, memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung di halaman apel Kantor Bupati Kukar, Rabu (28/10/2026) pagi tadi.

Upacara tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta pelajar dari sejumlah sekolah di Tenggarong.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kukar Aji Ali Husni AB, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar, serta Forkopimda.

Dalam upacara tersebut, Bupati Aulia Rahman Basri bertindak sebagai pembina upacara, Djonatan Aqnele Admadja dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kukar sebagai komandan upacara, dan M Ridho bertugas membacakan teks Sumpah Pemuda.

Rangkaian kegiatan diawali dengan masuknya pembina upacara ke lapangan, penghormatan, dan laporan komandan upacara. Selanjutnya, peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengikuti pembacaan teks Pancasila, serta mendengarkan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928.

Pada kesempatan itu, Bupati Kukar membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) yang menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan, memperkuat karakter, serta membangun generasi muda yang patriotik, gigih, dan berempati.

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda bukan sekadar bagian dari sejarah bangsa, melainkan nilai yang harus terus hidup dalam karakter setiap generasi penerus Indonesia.

“Perbedaan janji yang menguatkan perjuangan, janji yang melahirkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Hari ini semangat itu terus hidup, bukan hanya dalam ingatan kita, tetapi dalam karakter setiap generasi penerus bangsa,” demikian pesan dalam sambutan tersebut.

Lebih lanjut, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, perkembangan teknologi, maupun kekayaan material. Kemajuan sejati harus dimulai dari kualitas manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, serta kepedulian terhadap sesama.

Sambutan itu juga mengingatkan bahwa patriotisme harus disertai kepedulian, kegigihan perlu dibarengi nurani, dan kemajuan harus tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Para pemuda Indonesia pun diajak untuk berani bermimpi, bekerja keras, serta mengembangkan kemampuan untuk memimpin sekaligus melayani masyarakat. Setiap ilmu, karya, dan pengorbanan diharapkan menjadi wujud nyata kecintaan terhadap bangsa dan negara.

“Jadilah generasi yang berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani; generasi yang mampu berdiri tegak untuk bangsanya sekaligus mengulurkan tangan kepada sesamanya,” kata Aulia.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen generasi muda dalam menjaga persatuan, meningkatkan pengabdian, dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menutup sambutan, disampaikan ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 dengan ajakan membangun generasi yang patriotik dalam pengabdian, gigih dalam perjuangan, dan berempati dalam kemanusiaan.

“Masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang akan kita temui. Masa depan adalah sesuatu yang sedang kita bangun bersama,” demikian Aulia menutup sambutan yang dibacakannya.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Kutai Kartanegara dan lagu-lagu nasional. Kehadiran unsur pemerintah, organisasi kepemudaan, dan pelajar dalam kegiatan ini mencerminkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam memperingati momentum bersejarah perjuangan pemuda Indonesia. (*)

Jakarta – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan diraihnya Penghargaan Energi Subroto 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk kategori Tata Kelola dan Kepatuhan Terbaik - Perusahaan. Penghargaan ini diberikan kepada PHM atas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), melalui penguatan pengendalian internal, tindak lanjut audit secara berkala, serta kepatuhan dalam proses pengadaan dan pembayaran.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPSDM ESDM, Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, kepada Manager SCM & Asset Management PHM, Dhanang Resnamurti, dalam malam penganugerahan Penghargaan Subroto 2026 yang digelar di The Westin Hotel Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026. Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian ESDM yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang menunjukkan kinerja dan kontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, penghargaan ini dinamai berdasarkan Prof. Subroto, yang menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada periode 1978–1988, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam pengembangan sektor energi dan pertambangan nasional.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan Penghargaan Energi Subroto bukan sekadar tradisi apresiasi tahunan, melainkan penghormatan atas dedikasi Prof. Subroto yang meletakkan fondasi pembangunan sektor energi dan pertambangan nasional. Ia mengingatkan, tata kelola sumber daya energi tidak semata mengejar nilai ekonomi dan produksi, tetapi merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

General Manager PHM, Muzwir Wiratama, menyambut baik atas penghargaan yang diterima oleh PHM tersebut sebagai bentuk pengakuan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, terhadap kinerja PHM dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan. “Penilaian mencakup penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya pelanggaran,” jelasnya.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen seluruh pekerja dalam menjaga integritas dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya integritas dan kepatuhan di seluruh lini organisasi. “Di PHM, penerapan tata kelola yang baik bukan sekadar pemenuhan terhadap ketentuan, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan, menjaga keberlanjutan operasi, dan memastikan setiap proses bisnis dijalankan secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Wira, sapaan akrab Muzwir Wiratama, menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG ini menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari upaya PHM untuk memastikan keberlanjutan operasi hulu migas yang selamat, andal, dan patuh terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam proses pengadaan dan pembayaran. “Kepatuhan dalam proses pengadaan dan pembayaran menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi, profesionalisme, serta integritas dalam hubungan bisnis dengan mitra kerja,” pungkasnya.

Penganugerahan Penghargaan Subroto menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang diperingati setiap 28 September. Melalui berbagai kategori penghargaan, Kementerian ESDM memberikan apresiasi kepada badan usaha, pemerintah daerah, dan individu yang berkontribusi dalam pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam aspek keunggulan operasional, keberlanjutan, inovasi, serta tata kelola dan kepatuhan. Penghargaan ini sekaligus mendorong peningkatan kinerja, integritas, dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan sektor energi nasional. (*)