Kesultanan Kutai, News, Seni - Budaya
 |
| Terkait hibah anggarau Erau 2026, Kadisdikbud Kukar sampaikan penejelasan ke sejumlah wartawan (Foto: Fairuz) |
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Festival Budaya Erau Adat Kutai 2026. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kukar dan dukungan Kementerian Pariwisata, dengan mekanisme penganggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar yang tahun ini seluruhnya disalurkan dalam bentuk hibah kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah, Kamis (20/8/2026) di Pendopo Odah Etam, mengatakan, pembiayaan Erau tahun ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Kukar dan Kementerian Pariwisata. Namun, besaran dukungan dari pemerintah pusat masih menunggu penyesuaian karena pelaksanaan Erau masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) dan saat ini masih dalam proses efisiensi.
“Terkait anggaran Erau tahun ini kita kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan Kementerian Pariwisata. Hanya saja karena Erau ini sudah masuk Karisma Event Nusantara, maka angka pastinya dari Kementerian Pariwisata itu belum ada,” ujar Heriansyah.
Menurutnya, besaran dukungan dari Kementerian Pariwisata masih perlu disesuaikan kembali. Sementara itu, Pemkab Kukar tetap mengalokasikan anggaran melalui APBD dengan besaran yang relatif sama seperti tahun sebelumnya.
“Perlu dilakukan penyesuaian kembali karena dalam proses efisiensi. Lalu dari APBD itu juga ada, nah APBD itu sama seperti tahun sebelumnya,” jelasnya.
Seluruh Anggaran Disdikbud Berbentuk Hibah
Heriansyah yang juga merupakan kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menjelaskan, terdapat perbedaan mekanisme penganggaran Erau tahun ini. Jika sebelumnya terdapat program atau kegiatan yang dikelola Disdikbud, pada 2026 anggaran tersebut seluruhnya diberikan dalam bentuk hibah kepada Kesultanan.
“Tahun ini memang berbeda, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada dalam bentuk program kegiatan, semua hibah kepada Kesultanan,” katanya.
Ia merinci, anggaran untuk pelaksanaan acara sakral Erau berada di kisaran Rp4 miliar. Sementara anggaran untuk kegiatan seremonial juga sekitar Rp4 miliar.
“Total anggaran untuk acara sakral sekitar Rp4 miliar-an, kemudian seremonialnya itu sekitar Rp4 miliar juga. Seremonial itu seperti acara pembukaan, ada ekspo, dan ada pentas budaya di depan Kedaton dan lapangan parkir Stadion Rondong Demang,” ungkapnya.
Namun, menurut Heriansyah, hibah kepada Kesultanan tidak hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan rangkaian Erau. Di dalamnya juga terdapat dukungan untuk operasional Kesultanan, termasuk pemeliharaan fasilitas Kedaton.
“Hibah itu juga di dalamnya termasuk untuk operasional Kesultanan, termasuk misalnya bagaimana memelihara Kedaton, mengecat, kemudian ada yang bocor-bocor,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Heriansyah menyebut total anggaran hibah tersebut berada di kisaran Rp15 miliar. (*)
IKN, News
NUSANTARA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyambut kunjungan Delegasi International Conference on Asia Pacific Planning Societies (ICAPPS) 2026 pada Jumat siang (21/08/2026) di Kantor Balai Kota Otorita IKN. Kunjungan ini menjadi rangkaian agenda Panel Expert Discussion yang digelar pada malam hari di Multifunction Hall Kantor Bersama Kemenko 3.
Kunjungan yang menghadirkan 28 delegasi ICAPPS 2026 dari sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik ini menjadi momentum melihat langsung progres pembangunan Kawasan Nusantara, sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai perencanaan dan pembangunan kota berkelanjutan. Basuki menyampaikan bahwa kehadiran para delegasi diharapkan dapat memberi pemahaman lebih utuh mengenai visi besar yang melandasi pembangunan IKN.
“Kami berharap kunjungan ini tidak hanya memberi kesempatan untuk melihat kemajuan pembangunan, tetapi juga mendapatkan pengetahuan lebih dalam tentang visi, prinsip, dan aspirasi di balik pembangunan ini. Sekali lagi, saya sampaikan selamat datang di Nusantara,” ujar Basuki.
Agenda Panel Expert Discussion tersebut turut membahas pengalaman perencanaan kota dari sejumlah negara, mulai dari Tokyo Metropolitan Area, Kota Sejong, hingga praktik perencanaan kota di Taiwan. Forum ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan perencanaan dan perancangan IKN sebagai kota yang dikembangkan dengan prinsip forest city, sponge city, dan smart city.
Salah satu pemapar sekaligus delegasi ICAPPS 2026, Kwan Ok Lee, menyampaikan bahwa kunjungan ke Nusantara memberi kesempatan untuk melihat langsung bagaimana konsep perencanaan kota diterjemahkan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Rencana dan konsep ada di atas kertas, tapi bagaimana melakukannya adalah cerita yang berbeda. Karena kita benar-benar membutuhkan pendanaan dan komponen praktis untuk melakukan rencana. Saya pikir yang paling penting adalah kepemimpinan dan bagaimana mengembangkan visi ambisius ini,” ujar Kwan Ok Lee.
Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan penggagas desain kawasan Nusantara, pendiri Urban+, sekaligus pemenang sayembara desain Ibu Kota Nusantara tahun 2019, Sibarani Sofian. Bagi Sibarani, rancangan Nusantara merupakan terobosan yang berangkat dari gagasan kota hijau, berkelanjutan, cerdas, dan transformatif.
“Kita harus percaya diri bahwa produk yang sudah kita buat dan kita rancang ini sebetulnya adalah suatu terobosan. Dan sesuatu hal yang baik dan bagus untuk menjadi contoh untuk kota-kota yang lain, karena kita berusaha melakukan kota yang sangat hijau, sangat sustainable, smart, dan juga transformatif. Jadi, untuk teman-teman yang mendengar atau terlibat atau pengen tahu, cari tahu lebih banyak, kalau perlu datang ke sini. Karena seeing is believing,” ujar Sibarani.
Otorita IKN berharap kunjungan dan diskusi bersama delegasi ICAPPS 2026 dapat memperkuat pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik. Otorita IKN juga terus membuka ruang kolaborasi ke depan, mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran gagasan, peluang dunia usaha, hingga kerja sama lintas disiplin dalam pembangunan Nusantara.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Hukum, Kesultanan Kutai, News
 |
| Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah yang juga kerabat Kesultanan sambut baik pendampingan Kejari (Foto: Fairuz) |
TENGGARONG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) Heriansyah menyambut baik adanya sinergi antara Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar.
Hal itu disampaikannya kepada awak media usai penandatanganan kerjasama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. sekaligus peluncuran video promosi, tema, logo, serta rangkaian Erau Adat Kutai 2026, di Pendopo Odah Etam, Kamis (20/8/2026) kemarin.
Kerjasama ini untuk memperkuat sinergi dalam pendampingan program strategis pemerintah daerah dan pelaksanaan pelestarian adat budaya.
Menurut Heriansyah yang juga merupakan kerabat Kesultanan Kutai bergelar Pangeran Noto Negoro., langkah tersebut menjadi bentuk adaptasi Kesultanan terhadap perkembangan regulasi yang terus mengalami perubahan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan adat dan budaya yang juga mendapat dukungan pemerintah daerah.
“Hari ini pihak Kesultanan melakukan penandatanganan Fakta Sinergitas antara Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dengan Kejaksaan Negeri Kukar. Ini adalah langkah yang baik, langkah yang maju,” ujarnya.
Ia menilai Kesultanan perlu mengikuti perkembangan regulasi agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dalam koridor hukum sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya berpikir bahwa Kesultanan juga harus beradaptasi dengan perkembangan regulasi yang berubah begitu cepat dalam rangka kita mewujudkan hukum yang berkeadilan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat kita,” katanya.
Dalam konteks pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026, Heriansyah menjelaskan Kesultanan secara khusus meminta pendampingan Kejari Kukar agar seluruh proses kegiatan dapat berjalan dengan baik, baik dari sisi pelaksanaan maupun administrasi.
“Dalam konteks ini juga bahwa Kesultanan dalam proses pelaksanaan Erau, dengan adanya fakta sinergitas ini, meminta kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan pendampingan terhadap proses pelaksanaan Erau ini. Sukses pelaksanaannya, sukses administrasinya,” ungkapnya.
Pendampingan tersebut, lanjut Heriansyah, diharapkan dapat menjadi langkah preventif sehingga seluruh rangkaian kegiatan Erau dapat terlaksana secara tertib dan sesuai ketentuan.
“Kita berharap ini tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri menyebutkan, pendampingan dimaksud adalah Festival Budaya Erau Adat Kutai Tahun 2026, termasuk proses yang berkaitan dengan hibah Pemkab Kukar kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
“Di dalamnya salah satunya ada kegiatan Festival Budaya Adat Erau Tahun 2026. Jadi, itu nanti akan didampingi oleh teman-teman Kejaksaan Negeri Kukar sehingga proses pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang ada,” jelasnya. (*/MM)
