Tampilkan postingan dengan label Pilbup. Tampilkan semua postingan
News, Pilbup, Pilkada
KPU sosialisasikan tahapan, program dan jadwal Pilbup Kukar 2020 di Hotel Grand Elty Singgasana
(Foto: Endi)
|
KPU Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2020, di Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Jumat (27/12).
Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten I Bupati Kukar Ahmad Taufik Hidayat ini diikuti para Kepala OPD, Camat, Danramil dan Kapolsek se-Kukar. Hadir pula Bawaslu serta perwakilan KPU provinsi Kaltim.
Ketua KPU Kukar Erliyando Saputra mengatakan, tahapan Pilkada telah dimulai sejak penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah pada 1 Oktober 2019 lalu.
"Proses sosialisasi sudah kita mulai pada 1 November, tetapi belum secara masif karena memang menunggu PKPU terkait tahapan, jadwal dan program," ujarnya.
Untuk mengawal tahapan Pilbup mendatang, KPU Kukar berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada .
"Itu menjadi pegangan kita untuk mengawal tahapan-tahapan Pilkada ini yang puncaknya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020," kata Erliyando.
Disebutkannya, sosialisasi ini juga merupakan tahapan perekrutan tenaga Ad-Hoc di 18 kecamatan, masing-masing 5 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 90 orang.
"Di tingkat desa/kelurahan kita merekrut 711 orang. Di tingkatan KPPS sebanyak 11.125 orang. Jadi antara Januari sampai Maret kita melakukan proses rekrtumen," bebernya.
Pelaksanaan Pilkada membutuhkan sumber daya yang begitu besar. Diharapkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, pemerintah maupun aparat keamanan dari unsur TNI-Polri, agar proses demokrasi lebih baik dan konstitusional.
"Alhamdulillah pada Pileg dan Pilpres 2019 kemarin tingkat partisipasi masyarakat terus meningkat. Bisa dikatakan kesadaran berpolitik di Kukar sudah terbangun. Indikatornya adalah apabila calon yang disuguhkan sesuai dengan ekpektasi masyarakat," ungkap Erliyando
Diharapkan pada Pilbup nanti bisa berlangsung aman, damai dan lancar, serta menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi rakyat Kukar.
"Kita berharap Kutai Kartanegara bisa mempertahankan kondusifitas dalam pelaksanaan Pilkada. Siapa pun yang terpilih diharapkan semua pihak bisa menerima," ucapnya. (end)
News, Pilbup
| Pelantikan 54 anggota Panwascam Pilbup Kukar 2020 di Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana (Foto: Endi) |
Sebanyak 54 anggota Panwascam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2020 dilantik serta diberikan bimbingan teknis, Senin (23/12) di Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar Muhammad Rahman mengatakan, berbeda dari sebelumnya, tahun ini Panwascam dari 18 kecamatan diberikan modul atau pedoman orientasi dari Bawaslu RI.
"Sehingga nilai-nilai dasar pengawasan yang harus dimiliki Panwascam kita lebih kuat, terutama dalam penanaman nilai-nilai integritas dan kredibelitas serta profesionalisme didalam bekerja," terangnya.
Mengacu pada Pemilu 2019, Bawaslu Kukar akan fokus terhadap tahapan penyelenggaraan Pilbup dengan memetakan titik-titik kerawanan Pilkada.
"Indikator itu sudah kita susun dengan melibatkan beberapa stakeholders yang ada di kabupaten untuk menyusun indeks kerawanan, itu akan menjadi acuan didalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan," beber Rahman.
| Penandatanganan fakta integritas anggota Panwascam disaksikan Ketua Bawaslu Kukar M Rahman (Foto: Endi) |
Dari 54 anggota Panwascam yang dilantik, 50 persen merupakan wajah baru, berasal dari kecamatan Muara Jawa, Marangkayu, Kembang Janggut dan Tabang. Meski beberapa diantaranya berstatus PNS, namun Rahman menekankan pentingnya netralitas agar dapat bekerja secara profesional.
"Dia (Panwascam) sekarang sudah masuk dalam keluarga besar Bawaslu dan harus mengikuti peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Bawaslu," tegasnya.
Secara keseluruhan, jumlah anggota Panwascam berstatus PNS dimaksud tidaklah banyak dan hanya ada sekitar 10 orang.
"Kebanyakan tenaga honor, ada yang murni wiraswasta, bahkan berprofesi adovokat. Jadi yang PNS tidak mendominasi," demikian jelas Rahman. (end)