Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, mengingatkan seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di wilayahnya agar mampu bekerja dengan baik dan menjaga amanah yang diberikan warga hingga masa jabatannya berakhir.

Hal itu disampaikan Rita usai melantik 70 Kades Se-Kukar di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (27/10) lalu. “Tugas sebagai Kepala Desa bukan tugas yang mudah, kita harus mencurahkan waktu, tenaga, fikiran, dan harus memahami perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang ada,” tuturnya.

Karena itu menurutnya, setiap Kades dituntut untuk bisa beradaptasi dengan pekerjaannya sesuai dengan kewenangan, kewajiban dan hak maupun larangan yang harus dipahami sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan.

“Bekerjalah dengan baik, jujur, transparan, ikhlas, dan jadilah pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat desa dan bersikap adil,” ujar Rita.

Sebagai orang nomor satu di Kukar, Bupati juga mengingatkan agar Kades yang terpilih ikut berperan dalam pemberantasan pungli (Pungutan Liar) di pemerintahan desa. 

“Mudah-mudahan tidak ada pungli di desa Bapak masing-masing, karena ini perintah langsung dari Bapak Presiden, uang sepuluh ribu pun kita sikat, karena ini akan mengganggu dari mindset cara bekerja masyarakat kita saat ini,” tegasnya.

Rita berpesan agar setiap Kades menjaga kerukunan antar masyarakat, menghormati adat yang ada serta membina tokoh-tokoh dan menyatukan seluruh perbedaan, baik suku dan agama agar tidak terjadi konflik di wilayahnya.

Dirinya juga meminta agar potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat dikelola dengan baik, mengingat kemandirian sebuah desa seperti di wilayah pesisir, tengah dan hulu memiliki perbedaan.

“Tangkap potensi yang ada dan laporkan kepada SKPD terkait untuk dilakukan koordinasi, agar bisa dijadikan kemandirian bagi desa tersebut, baik keunggulan pariwisata atau keunggulan sumber daya alam dan sebagainya, “ pintanya.

Rita pun berharap, di masa yang akan datang, desa di kabupaten Kutai Kartanegara mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui badan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

“Sehingga dengan adanya pendapatan desa yang besar, maka pembangunan di desa tidak terlalu tergantung dengan dana dari pihak luar desa,” tambahnya. 

Untuk diketahui, Kukar merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkades serentak di 16 kecamatan pada 15 September 2016 lalu. Seluruh Kades terpilih akan bekerja dalam masa jabatan 2016-2022. (end)