Kemensos Salurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahap 3 di Kukar

Posted by Admin Rabu, 06 September 2017 | ,

Bantuan sosial non tunai Kemensos melalui program keluarga harapan kepada penerima manfaat se-Kukar
Foto: Endi

Kementrian Sosial (Kemensos) RI menyalurkan bantuan sosial non tonai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 3 tahun 2017 di Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (05/09) kemarin.

Penyaluran bantuan dilaksanakan di Pendopo Bupati Kukar, disaksikan Direktur Perlindungan Bencana Sosial Alam (PSKBA) Kemensos RI, Adhy Karyono, Wabup Edi Damansyah, Kepala Cabang BRI Tenggarong Sumarto, Pimpinan OPD dan FKPD Kukar.

Direktur Perlindungan Bencana Sosial Alam (PSKBA) Kemensos RI, Adhy Karyono, mengatakan, PKH tahun ini mengalami peningkatan hingga 6 juta penerima manfaat.

"Tahun ini Presiden sudah menjatuhkan keputusan untuk Kemensos akan ditambah 4 juta. Jadi totalnya tahun 2018 akan ada 10 juta penerima manfaat yang akan terintegrasi dengan semua program penanggulan kemiskinan seperti KIS dan KIP," kata Adhy.

Untuk anggaran PKH, sambungnya, saat ini masih di level Rp 13 triliun dan diperkirakan nantinya akan mencapai Rp 21 triliun.

Pemerintah pusat pada tahun 2018, ujarnya, akan kembali menggulirkan program bantuan non tunai. "Ini untuk beras sejahtera dan gas elpiji, serta program untuk nelayan," jelas Adhy.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Didi Ramyadi, dalam laporannya menyebutkan, pelaksanaan PKH di kabupaten ini telah memasuki tahun kelima, terhitung sejak tahun 2013 hingga 2017.

"Tahun 2017 jumlah penerima manfaat PKH sebanyak 9.309 Kepala Keluarga (KK) dengan total bantuan sampai tahap 3 berjumlah Rp 14,004 miliar," bebernya.

Dana bantuan PKH, ungkap Didi, bersumber dari APBN pusat melalui DIPA Kemensos RI dengan besaran bantuan saat ini berjumlah Rp 1,890 juta per tahun per KK yang dibagikan dalam 4 tahap. 

"Tahap 1 sampai 3 sejumlah Rp 500 ribu, dan tahap ke-4 berjumlah Rp 390 ribu," rincinya.

PKH, lanjut Didi, merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial bersyarat, dengan sasaran yakni diberikan kepada Keluarga sangat Miskin (KSM). 

"Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari basis data terpadu dan memenuhi sedikitnya kriteria kepersertaan program tersebut," ungkapnya.

Dikatakannya lagi, saat ini PKH merupakan salah satu program bantuan sosial yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh pendamping PKH di 18 kecamatan yang ada di Kukar.

"Pendampingan tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Kemensos RI yang didukung oleh dana sharing dari APBD yang selama ini berkisar antara 3 sampai 5 persen dari total bantuan yang disalurkan Kemensos," sebut Didi.

Untuk penyaluran bantuan PKH pada 4 tahun sebelumnya dilakukan melalui kantor pos. “Namun sejak tahun 2017 di transformasi dalam bentuk non tunai yang disalurkan melalui lembaga bayar yaitu BRI sebagai mitra kerja pemerintah,” ujar Didi.

Dalam kesempatan itu, Wabup Edi Damansyah meminta pelayanan penyaluran program ini bisa dilakukan dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat PKH di Kukar.

“Ini bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan agar penyalurannya bisa bertambah baik, berkualitas, dan bermanfaat,” harapnya.

Edi menekankan kepada masyarakat penerima manfaat PKH, agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan dana yang diterima dengan sebaik-baiknya.

“Kepada tim pendamping diseluruh kecamatan agar menguatkan fungsi kontrol serta melakukan aktivitas nyata, sehingga ketepatan sasaran PKH di daerah kita berjalan dengan baik,” cetusnya. (end)

Tidak ada komentar:

Write a Comment

⬆
Top