Sebelumnya pada Jumat (29/03/2019) lalu, Bawaslu juga mendeklarasikan Desa Pelopor Tolak Politik Uang, Politisasi Sara dan Hoax di desa Loa Duri Ilir, kecamatan Loa Janan. 

“Ini merupan salah satu gerakan yang coba kita bangun di Kutai Kartanegara, untuk menyadarkan bahwasannya Bawaslu bersama rakyat awasi Pemilu dalam rangka menuju Pemilu yang jujur dan adil,” ujar Ketua Bawaslu Kukar, M Rahman. 

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu juga mengajak warga kota Tenggarong untuk membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan menolak politik uang. 

“Kita juga membagikan brosur serta stiker untuk dipasang di rumah-rumah warga dengan tulisan Keluarga Ini Menolak Politik Uang,” bebernya.

Warga kota Tenggarong membubuhkan tanda tangan mendukung gerakan yang digagas Bawaslu Kukar Foto: Endi

Dengan pemasangan stiker tersebut, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama 11 hari jelang pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang.

“Hal itu juga bisa mencegah orang-orang yang hendak melakukan money politik datang ke rumahnya,” kata Rahman. 

Rencananya, Bawaslu Kukar juga menyiapkan sekitar 1.000 stiker lagi. “Insya Allah di setiap kecamatan akan ada pemasangan itu (stiker, red),” sebutnya. 

Meski sampai saat ini belum ada laporan terkait praktek politik uang, namun Bawaslu telah menyiapkan layanan pengaduan. 

“Silahkan kontak kami via whatsapp, twitter, instagram dan facebook. Kita selalu responsif siap sedia 24 jam jika ada laporan masyarakat berkenaan dengan money politic,” ucap Rahman. (end)