Pantau Persiapan Pilkada di Kukar, Pj Gubernur Kaltim Sarankan Distribusi Logistik Lebih Awal Ke Daerah Terpencil

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik memantau langsung persiapan Pilkada serentak 2024 di Kukar
(Foto: Istimewa)

Tenggarong - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim memantau persiapan Pilkada 2024 di Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (19/11/2024).

Didampingi Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto serta Forkopimda Kukar, Akmal Malik memonitor persiapan Pilkada dengan menyambangi Kantor Bawaslu dan KPUD Setempat.

Usai meninjau gudang penyimpanan logistik, Akmal Malik menyarankan agar pendistribusian logistik Pilkada dilakukan lebih awal pada 24 November nanti terutama ke wilayah yang remote (terpencil).

Menurutnya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam pergerakan logistik, sehingga jika ada kekurangan atau kerusakan masih ada ruang untuk memperbaiki logistik tersebut.

"Kami memberikan apresiasi kepada KPUD Kutai Kartanegara dan juga Bawaslu tadi sudah memberikan paparan, bagus dan terstruktur. Jadi kita nggak usah khawatir, walaupun Kutai Kartanegara itu luas dan banyak remote areanya tetapi profesionalitas penyelenggaranya kami sangat meyakini itu bisa teratasi," ujar Akmal Malik.

Ia juga mengapresiasi jajaran Polres Kukar dan Kodim 0906/KKR yang berkomitmen untuk mendukung KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada.

"Kami optimis nanti mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada di Kutai Kartanegara bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

Akmal Malik yang memonitor persiapan Pilkada di sejumlah wilayah memastikan kondisi Kaltim secara umum berjalan lancar. Dalam kesempatan itu ia mengingatkan KPU Kukar untuk mengcover pemilih pemula yang tidak terdaftar pada hari pencoblosan, sebab dari data yang ada jumlahnya mencapai angka 2 ribu.

"Itu bukan jumlah yang sedikit, tolong koordinasi dengan Disdukcapil, Kesbangpol, dan pihak penyelenggara. Kita pastikan nanti pada saat pencoblosan ada ruang tempat khusus untuk mereka yang baru berumur 17 tahun dan sudah mempunyai hak pilih untuk bisa mendapatkan haknya," sambung dia.

Akmal Malik pun menegaskan jika tugas pemerintah adalah untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan hak pilihnya. 

"Jadi saya harap jangan sampai ada warga kita yang kehilangan hak pilihnya," tutupnya. (mmbse)

Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top