Kalapas IIA Tenggarong Agus Dwirijanto kurangi over kapasitas dengan mutasi warga binaan (Foto: Endi)

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Tenggarong hingga penghujung tahun 2021 tercatat berjumlah lebih dari 1.000 warga binaan (WB) dari kapasitas 350 orang.

"Jumlah sampai hari ini (kemarin, red) 1.216, tapi tadi ada bebas 1 orang, namun ada masuk lagi 13 orang, jadi bertambah menjadi 1.228 orang," terang Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong Agus Dwirijanto, Kamis (16/12/2021).

Menyiasati over kapasitas tersebut, warga binaan dengan perkara narkotika dan kriminal umum setiap bulannya dipindahkan ke Lapas di kota terdekat.

"Setiap bulan kita mutasikan ke Lapas Kelas IIA Samarinda atau Lapas Narkotika. Karena dengan itu akan mengurangi over kapasitas atau over krodit, harus kita pindahkan karena kalau tidak akan sangat menumpuk di Lapas Kelas IIA Tenggarong," ujarnya.

Hingga Desember 2021 ini, penghuni Lapas binaannya masih didominasi oleh pelaku tindak penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba).

"Yang paling banyak masih kasus narkotika, kemudian 126 orang kasus kejahatan perlindungan anak dan pencurian atau kriminal umum," kata Agus.

Lapas Kelas IIA Tenggarong sendiri terus melakukan pembinaan dalam bentuk kepribadian dan kemandirian. Bagi warga binaan beragama Islam, setiap harinya terkecuali Minggu dilaksanakan sholat Zuhur dan Ashar secara berjamaah.

"Alhamdulillah Tahfidz Qur'an dan pondok pesantren yang kita punya juga masih berjalan. Jadi kalau malam Jumat khusus yang pesantren kita keluarkan untuk membaca Yasin," bebernya.

Terkait pembinaan, dirinya selaku pimpinan dengan tegas mengingatkan para penghuni Lapas termasuk seluruh pegawai akan pentingnya menjalankan kewajiban beragama.

"Pentingnya menjalankan apa yang sudah menjadi pilihan kita dan kewajiban sebagai manusia beragama dalam menjalankan sesuai keyakinannya," ucap Agus. (end)

Sri Astiana (kiri), Kakanwil Kemenkumham Kaltim dan Kepala LPP Tenggarong Tri Winarsih (Foto: Endi)

Sri Astiana resmi menyerahkan jabatannya sebaga Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Tenggarong kepada Tri Winarsih, Kamis (16/12/2021) pagi tadi.

Serah terima jabatan (Sertijab) sekaligus pisah sambut keduanya berlangsung di LPP Kelas IIA Tenggarong dengan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Sofyan beserta jajaran.

Sri Astiana yang mengakhiri jabatannya tepat 3 tahun, 3 bulan dan 3 hari ini selanjutnya akan mengemban tugas sebagai Kepala LPP Kelas IIA Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dia pun menitipkan sejumlah pesan kepada penggantinya.

"Beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti yakni kerjasama dengan pemerintah daerah karena memang status LPP sudah di Tenggarong, sehingga koordinasi Kepala LPP yang baru nanti diharapkan lebih mudah dan mendapat support dari Pemkab Kukar," kata Asti sapaan akrabnya.

Ia melanjutkan, permohonan rumah dinas bagai pegawai LPP Kelas IIA Tenggarong juga harus ditindaklanjuti, sebab meski telah mendapat ijin membangun rumah dinas dimaksud, namun pihaknya belum memiliki lahan dan berharap dukungan dari Pemkab Kukar.

"Akan lebih baik juga kalau Lapas Perempuan ini ada tempat lebih luas, karena saat ini warga binaan sudah mencapai 359 orang dan mungkin bisa mencapai 500 pada saatnya nanti. Sedangkan disini kapasitasnya hanya 252 dengan sistem kasur tingkat," ujarnya.

Salah satu kenangan tidak terlupakan bagi dirinya adalah membangun Lapas di kawasan eks RSUD AM Parikesit yang kala itu masih berstatus LPP Kelas IIA Samarinda. 

"Memulai dari nol itu kenangan yang tidak terlupakan, tanpa ada apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kepada media terima kasih atas kerjasamanya selama ini, Alhamdulillah selalu memberitakan hal baik tentang Lapas Perempuan," ucap Asti.

Kepala LPP Kelas IIA Tenggarong Tri Winarsih yang sebelumnya bertugas di Ditjenpas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) sebagai Kasubdit Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, berkomitmen akan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya.

"Yang sudah baik akan kami teruskan, sedangkan yang belum kita akan pelan-pelan kerjasama dengan para pegawai di LPP Tenggarong, karena kerjasama itu penting, kalau bekerja sendiri tidak akan bisa jalan," cetusnya.

Target kedepan sambungnya, yakni upaya LPP Tenggarong untuk meraih predikat Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kemenkumham RI. Tri juga memuji kepemimpinan Sri Astiana.

"Karena Bu Asti, disini (LPP) sudah Zero Handphone, Zero Halinar atau zero dari peredaran uang. Kemudian kerjasama dengan Pemda maupun pihak ketiga sudah baik, Saya sebagai Kalapas baru hanya tinggal melanjutkan saja," tuturnya.

Terkait usulan lahan pembangunan rumah dinas sebagaimana disampaikan Kepala LPP sebelumnya, dia telah mendiskusikan hal itu dengan Sekretaris Ditjenpas di Jakarta sebelum berpindah tugas.

"Saya sudah membicarakannya bahwa disana (Tenggarong, Red) tidak ada rumah dinas untuk Kalapas dan pejabat-pejabat lain terutama KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), supaya kedepannya LPP semakin kondusif, baik dan aman," tandas Tri. (end)