News, Pemkab Kukar, Perikanan
 |
| Bupati Edi Damansyah serahkan bantuan untuk Kelompok Nelayan di Kelurahan Mangkurawang (Foto: Istimewa) |
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyerahkan bantuan kepada Kelompok Nelayan di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Sabtu (07/10/2023).
Edi mengatakan, bantuan yang diserahkan di lapangan Benteng Kelurahan Mangkurawang ini berupa 30 unit mesin untuk perahu ces atau ketinting dan bantuan sarana perikanan.
"Beberapa bantuan seperti mesin dan badan ces yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di sektor perikanan, bantuan pakan ikan dan bibit ikan kepada Pokdakan (Kelompok Pembudaya Ikan) yang ada di Kecamatan Tenggarong maupun Tenggarong Seberang," ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para Ketua KUB dan Pokdakan yang telah menekuni bidang usahanya dengan baik mengingat perikanan merupakan sektor andalan di Kukar.
"Kami melalui Program 25 Ribu Nelayan Produktif itu memberikan fasilitas seperti yang hari ini kami realisasikan. Harapan saya seperti ces dan badannya, kemudian bantuan alat tangkap ikan bisa dirawat dan dimanfaatkan dengan baik," kata Edi.
Melalui Program Kukar Idaman, orang nomor satu di Kabupaten ini memastikan sektor perikanan akan mendapatkan prioritas.
"Karena ini bagian dari program ketahanan pangan, yang cita-cita kita Kutai Kartanegara menjadi lumbung pangan provinsi Kalimantan Timur," imbuhnya.
Edi menambahkan, khusus untuk bantuan badan perahu mesin ces ini merupakan produksi lokal yang dihasilkan berkat pelatihan yang diberikan Pemkab melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar.
"Karena setiap tahun kan kita ada pengadaan badan ces, itu semuanya harus di produksi di Kutai Kartanegara, seperti yang kita serahkan hari ini adalah produk dari Kecamatan Muara Muntai melalui kelompok usaha yang kita latih," jelasnya.
Edi pun berpesan kepada DKP Kukar agar produksi lokal sebagaimana disampaikannya dibuatkan badan usaha seperti koperasi dan terus dibina.
"Kita berharap nanti ada galangannya, jadi tidak hanya memproduksi, mungkin nanti misalkan ada mau pemeliharaan juga bisa dilakukan di galangan-galangan, tapi dalam wadah koperasi," tandasnya. (mmbse)
Ekonomi, News, Perikanan, Pertamina Hulu Mahakam
 |
| Pada Festival Mancing Mahakam PT PHM juga menyerahkan bantuan ke nelayan Muara Pantuan (Foto: Endi) |
Festival Mancing Mahakam digelar Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (04/09/2022).
Diinisiasi oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), festival yang mengusung tema Sinergi Membangun Destinasi Wisata Pancing ini turut diramaikan dengan produk UKM hasil produksi warga setempat.
Meski harus berjibaku dengan gelombang laut serta guyuran hujan diatas kapal, namun seluruh peserta termasuk manajemen PT PHM dan unsur Forkopimcam Anggana tetap antusias hingga festival berakhir pada pukul 13.00 Wita.
Penilaian pemenang festival sendiri berdasarkan perolehan ikan terbanyak dengan hadiah menarik berupa sepeda serta bingkisan produk UKM untuk seluruh peserta.
"Tempat yang kita datangi itu cukup potensial untuk destinasi wisata pancing, karena dari pemenang pertama saja mendapatkan 24 ikan dan pemenang kedua 22 ikan," terang Kepala Communication Relation & CID PT PHM Frans Alexander A. Hukom.
Ia pun telah berdiskusi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar dan berharap Festival Mancing Mahakam dapat digelar setiap tahun di Desa Muara Pantuan yang dikenal sebagai salah satu pemukiman nelayan di wilayah Kecamatan Anggana.
"Kita harapkan nantinya ini bisa dilakukan setiap tahun, tentunya membawa dampak perekonomian buat masyarakat, karena tidak hanya wisata pancing saja, tetapi juga ada homestay disini, kemudian pendapatan UMKM kita harapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian," kata dia.
Ditambahkannya, program Nelayanku hebat sudah dimulai sejak tahun 2018 dan merupakan bagian dari program pengembangan masyarakat SKK Migas-PT PHM di Desa Muara Pantuan dan Desa Sepatin.
"Tentunya kita sudah melakukan studi social mapping dan juga diskusi untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai kegiatan pemberdayaan ekonomi di Muara Pantuan. Jadi selain wisata pancing kita juga ada pelatihan-pelatihan, kemudian membangun apartemen ikan dimana sebelumnya masyarakat memanfaatkan rumpon dari mangrove," bebernya.
Dalam rangkaian festival ini PT PHM juga memberikan bantuan kepada perwakilan nelayan sekaligus pencanangan Program Satu Nelayan Satu Mangrove.
"Kita mengarahkan bahwa nelayan tidak lagi menggunakan mangrove untuk aktivitas pembuatan rumpon mereka, bahkan kita mengarahkan mereka untuk melakukan penanaman mangrove, jadi tidak memotong atau merusak tetapi ikut menanam untuk melestarikan area mangrove di wilayah ini," tandas Frans. (mmbse)
lingkungan, News, Perikanan
 |
| Kepala Bidang P2TPI dan PSDI Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar, Sayid Syarief Fathillah (Foto: Endi) |
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam kurun waktu tahun 2021 telah menerima sejumlah laporan terkait penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang atau illegal fishing.
Ini diungkapkan Kepala Bidang Perizinan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (P2TPI) dan Pengendalian Sumber Daya Ikan (PSDI) DKP Kukar, Sayid Syarief Fathillah, saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Selasa (07/12/2021).
Laporan paling banyak diterima adalah penggunaan alat tangkap ikan dengan setrum accu (aki). Alat tangkap jenis ini selain mengancam populasi ikan, juga membahayakan nyawa manusia.
"Kalau di danau biasanya nelayan menggunakan sawaran, tapi sawaran itu berdasarkan Perda Kabupaten Kukar Nomor 13 Tahun 2017 diperbolehkan. Minimal mata jaringnya ada, bukaan ada minimalnya, ada jarak antara sawaran dan tidak boleh monopoli," jelasnya.
Beberapa waktu lalu DKP Kukar bersama tim gabungan dari unsur TNI-Polri dan Satpol PP selaku penegak Perda telah menindak penangkap ikan yang menggunakan setrum di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun. Mereka yang kedapatan menggunakan alat tangkap illegal itu diminta membuat surat pernyataan.
"Alhamdulillah dengan upaya itu intensitas penangkapan ikan dengan cara menyetrum di wilayah tersebut menurun. Sementara di Tenggarong sendiri terkadang pelapor tidak berani mendokumentasikan, sehingga ketika laporan kami tindaklanjuti hasilnya nihil," kata dia.
Terkait illegal fishing, komunikasi bersama perangkat kecamatan dan desa pun telah dilakukan, termasuk kerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI. Terakhir pada bulan November lalu dilaksanakan sosialisasi pelestarian ikan di Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut.
"Harapan kami khususnya kepada para Kepala Desa agar dapat menjadi ujung tombak. Sehingga selain Perda, ada Perdes yang mengatur dilingkungan itu. Jadi kami juga terbantu agar bisa dilakukan pembinaan," pintanya.
Pria bergelar doktor ini menambahkan, penggunaan alat setrum ikan banyak dilaporkan di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis dan Muara Muntai. Menurutnya, minimnya kesadaran dan pemahaman maupun dukungan masyarakat terhadap upaya pelestarian ikan turut menjadi kendala.
"Kami pernah dihadang di salah satu desa agar tidak melakukan razia, dimana nelayannya banyak menggunakan rimpa atau trawl yang dapat mengancam habitat ikan. Tapi kami harus menegakkan peraturan dan tidak pilih kasih. Kendala lainnya, kami kekurangan tenaga pengawas dan keterbatasan anggaran," tutur Syarief.
Mengenai pengawasan di kawasan pesisir, dia menyebutkan jika kewenangan itu berada di DKP Provinsi Kaltim. Sedangkan kewenangan DKP Kukar meliputi perairan darat seperti sungai, danau dan waduk.
"Tapi kami juga ada Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) di pesisir, yang aktif itu di kecamatan Muara Badak dan Marangkayu. Mereka aktif berkat dukungan TNI-AL dan Polair. Ketika razia juga ada pendampingan dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) pusat," tandasnya. (end)
Kelautan, lingkungan, News, Perikanan
 |
| Kabid P2PTI dan PSDI Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Syarief Fathillah (Foto: Istimewa) |
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluarkan himbauan terkait larangan penggunaan alat tangkap perikanan ilegal (tidak ramah lingkungan) di wilayah hulu Mahakam.
Himbauan yang disampaikan melalui surat edaran Nomor D.3/523.000/2792/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 berkaitan dengan menurunnya sumber daya perikanan di kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan dan Muara Kaman.
Kepala Bidang Perizinan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (P2TPI) dan Pengendalian Sumber Daya Ikan (PSDI) DKP Kukar, Sayid Syarief Fathillah, mengatakan, himbauan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kukar Nomor 13 Tahun 2017.
"Perda dimaksud mengatur Tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami harapkan agar pihak kecamatan dan desa menyampaikan informasi ini kepada warganya," ujarnya.
Syarief menjelaskan, jenis alat tangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah di perairan umum meliputi rimpa (trawl), begongan (dam), hampang, strum accu (aki), racun ikan, rengge (pukat), genset (generator) dan sawaran.
"Sawaran sebenarnya bisa digunakan kalau ukuran mata jaringnya 5 cm, tapi yang digunakan warga jaringnya sangat halus seperti kelambu, jangankan ikan, telurnya saja bisa nyangkut," katanya.
DKP Kukar sendiri telah melakukan sosialisasi ke desa-desa dan upaya persuasif kepada warga yang sebelumnya kedapatan menggunakan alat tangkap ikan ilegal.
"Sekarang kami sudah ada MoU dengan Polres, Kodim, Kejaksaan dan Pemkab Kukar dalam hal ini Satpol PP selaku penegak Perda untuk penindakan," demikian jelas Syarief. (end)
