Musda atau Musyawarah Daerah ke-IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kutai Kartanegara (Kukar), diharapkan menghasilkan kepemimpinan baru yang bisa menjadi pendamping pemerintah dalam pembinaan umat.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kukar Edi Damansyah usai membuka secara resmi kegiatan tersebut di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jum'at (11/11) malam.

"Pembinaan umat diharapkan bisa berjalan lebih meningkat lagi di Kukar, karena kita tahu persoalan sosial semakin banyak khususnya yang berkaitan dengan aliran-aliran baru," ujarnya.

Dengan adanya pembinaan umat, kata Edi, diharapkan ajaran Islam yang sebenarnya bisa benar-benar dipahami. "Ini bagian dari salah satu tugas yang diemban oleh MUI Kukar," ucap Wabup.

Pemkab Kukar, lanjutnya, berharap Musda MUI Kukar ke-IX yang digelar selama dua hari dari 11-12 November 2016, akan menghasilkan kepengurusan yang lebih baik dan tidak sampai menimbukan perpecahan. 

"Setelah selesai musyawarah jika masih terjadi perbedaan kita berharap ini bersatu kembali, sehingga kepengurusan yang baru bisa melaksanakan tugas bersama-sama pemerintah Kutai Kartanegara," ucap Edi.

Wabup juga meminta agar Ketua MUI Kukar periode lima tahun kedepan mampu melakukan penguatan organisasi, mengingat lembaga ini merupakan wadah berkumpulnya para ulama. 

"Tentunya ada manajemen organisasi, manajemen modern, saya sudah sampaikan bagaimana organisasi itu berjalan dengan sistem, ada standar pelayanannya, standar operasional prosedur dan terukur," tegasnya.

Sementara itu Ketua MUI Kukar periode 2011-2016 H Hormansyah, mengatakan, Musda ini merupakan forum berkumpulnya semua pihak yang tergabung dalam MUI, forum yang mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap kekuatan keputusan-keputusan penting dan strategis dalam waktu 5 tahun kedepan.

"Musda ini untuk memilih dan menetapkan Ketua MUI masa khidmat 2016-2021, selain itu juga untuk menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan lembaga khususnya yang berkenaan dengan program kerja dan rencana strategis," tuturnya.

Hormansyah juga menekankan jika peran ulama didalam organisasi MUI adalah untuk menekan dampak sosial semaksimal mungkin, salah satunya peran mengawal umat Islam dalam mengamankan aqidah Islamiyah.

"Ulama adalah Warasatul Anbiya' atau pewaris para nabi dan pelayan dari pada umat. Tugas ulama adalah meneruskan misi keislaman dan menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah, agar umat Islam khususnya di Kukar tumbuh dan berkembang sebagai umat yang berkualitas," tuturnya.

Dalam Musda ini selain pimpinan SKPD dan FKPD Kukar, juga hadir Ketua MUI Provinsi Kaltim, Kepala Kemenag Kukar, organisasi dan lembaga Islam, alim ulama, tokoh cendekiawan, serta para Ketua MUI kecamatan Se-Kukar. (end)