Untuk memecah keterisoliran daerah perbatasan antara Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Kartanegara (Kukar), percepatan pembangunan infrasturktur di kedua kabupaten tersebut akan segera ditindak lanjuti.

Hal itu terungkap dalam dialog pembangunan masyarakat Muara Bengkal dan sekitarnya dengan Bupati Kutim Ismunandar - Plt Bupati Kukar Edi Damansyah di gedung PNPM, kecamatan Muara Bengkal, Kutim, Sabtu (12/01/2019) lalu.

"Ini suatu kesepakatan yang sangat baik terutama bagaimana memecahkan keterisolasian masyarakat, baik di Kutai Kartanegara maupun di Kutai Timur. Jadi nanti 3 bulan kita evaluasi kerja tim dan kita undang stakeholder yang terlibat," ujar Bupati Kutim Ismunandar.

Selain percepatan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan antara Kutim dan Kukar, dalam dialog bertemakan Membangun Odah Etam tersebut juga dibahas prioritas kebutuhan dasar masyarakat.

"Yang pasti apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki jalan disini sudah melibatkan stake holder, ini kan kita tinggal kita saja bagaimana mendorong mereka," kata Ismunandar.

Menurut Plt Bupati Kukar Edi Damansyah, kedua wilayah perbatasan merupakan lintas kabupaten, ia pun meminta perhatian dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

"Saya akan terus berdiskusi dengan Bupati Kutai Timur bagaimana kelanjutannya. Langkah pertamanya harus ada audiensi dengan Gubernur Kaltim dengan melibatkan Kukar dan Kutim, baik pemerintah kabupaten, organisasi maupun komponen masyarakatnya. Mudah-mudahan bisa konkrit," harapnya.

Edi berharap. kekuatan seluruh stake holder fokus berkontribusi menuntaskan persoalan infrastruktur diperbatasan kecamatan Muara Kaman (Kukar) dan Muara Bengkal (Kutim).

"Masyarakat Muara Kaman ini tidak bisa menikmati kualitas infrastruktur yang sesuai standar selama 20 tahun," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama yang melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Perhubungan,  Dinas Pendidikan ,  Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), (end)