TENGGARONG – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, mendorong penataan kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di wilayah perkotaan Tenggarong. Bahkan, ia mengusulkan agar Tenggarong dapat menjadi salah satu kawasan percontohan penataan kota dengan konsep terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kukar, Jumat (6/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia bersama Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri meninjau kawasan permukiman di Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan, Kelurahan Loa Ipuh, sebelum melanjutkan agenda ke Pendopo Odah Etam, Tenggarong.

Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) memaparkan rencana penataan kawasan yang selama ini telah melalui sejumlah tahapan kajian dan survei.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar, M Aidil, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan sejak 2022. Mulai dari penyusunan site plan, studi banding pada 2023, hingga konsultasi terkait lahan alternatif relokasi pada 2024.

Berdasarkan pendataan, terdapat sejumlah bangunan di kawasan yang menjadi sasaran penataan. Di antaranya, 47 unit bangunan di segmen IIA Jalan Kartini, 53 unit di Jalan Panjaitan, 55 unit di segmen III, serta 61 unit di segmen IIIB.

Pemerintah daerah juga telah melakukan survei terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Hasilnya, sekitar 91 persen responden menyatakan bersedia untuk dipindahkan dari lokasi usaha, seluruh responden menginginkan relokasi tetap berada di wilayah Tenggarong, sementara sekitar 75 hingga 90 persen memilih hunian berupa rumah tapak.

Aidil mengungkapkan, kondisi permukiman di Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan cukup beragam. Sebagian besar bangunan telah berusia lebih dari 50 tahun dan berada di kawasan yang masuk kategori kumuh. Selain itu, banyak bangunan yang ditempati penyewa dengan tarif sewa berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan.

Karena itu, penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan hunian baru, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

"Kami akan menyiapkan tempat usaha agar masyarakat yang direlokasi tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya, sehingga tetap memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga," demikian salah satu poin yang disampaikan dalam paparan tersebut.

Untuk lokasi alternatif relokasi, Pemkab Kukar telah mengidentifikasi lahan kosong seluas kurang lebih 3,8 hektare di kawasan Mangkurawang RT 19, Tenggarong.

Terdapat pula dua alternatif konsep pembangunan hunian. Alternatif pertama berupa bangunan dengan luas sekitar 150 meter persegi sebanyak 150 unit, sedangkan alternatif kedua seluas sekitar 200 meter persegi dengan kapasitas 90 unit.

Menanggapi paparan tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa persoalan perumahan harus dilihat sebagai bagian penting dari pembangunan peradaban dan pemenuhan hak asasi manusia.

Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan tempat tinggal, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan erat dengan martabat manusia. Karena itu, kebijakan perumahan harus mampu menjamin masyarakat memperoleh hunian yang layak dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian penguasaan tanah dalam pembangunan kawasan perkotaan. Menurutnya, konsep pembangunan rumah susun perlu mempertimbangkan kepemilikan bangunan tanpa harus menjadikan tanah sebagai objek kepemilikan pribadi, sehingga kawasan tetap dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Fahri menilai, tanpa pengaturan yang baik, kawasan perumahan berpotensi kembali dikuasai kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah justru semakin sulit mendapatkan hunian di kawasan perkotaan.

"Kita harus membangun sistem perumahan yang terintegrasi dan solid. Kecepatan penyediaan rumah harus mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, termasuk perpindahan masyarakat menuju kawasan perkotaan," ujarnya.

Lebih jauh, Fahri mengajak Pemkab Kukar menjadikan Tenggarong sebagai percontohan penataan kawasan perkotaan dengan cakupan perencanaan hingga 400 hektare.

Menurutnya, penataan tersebut perlu dirancang secara menyeluruh dengan memperhatikan karakteristik dan maskot Kota Tenggarong, sehingga tidak hanya menghasilkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan indah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan perkotaan akan semakin besar seiring meningkatnya urbanisasi. Berdasarkan proyeksi yang disampaikannya, pada 2045 sekitar 80 persen penduduk akan berada di kawasan perkotaan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut pemerintah untuk mulai mempersiapkan tata ruang dan sistem perumahan yang lebih terencana sejak sekarang.

Fahri berharap gagasan penataan kawasan Tenggarong dapat menjadi proyek jangka panjang yang dilanjutkan oleh kepemimpinan daerah berikutnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Irhamsyah, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan. (*)