KUTAI KARTANEGARA – Seekor orang utan yang sempat viral setelah videonya direkam operator excavator dari dalam kabin alat berat kini menjalani proses rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Long Sam, Kampung Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.

Orang utan tersebut ditemukan di wilayah Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada 14 September 2026. Penemuan itu dilakukan setelah video keberadaan orang utan tersebut viral di media sosial.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama mitra konservasi, salah satunya Conservation Action Network (CAN), kemudian melakukan penelusuran untuk memastikan keberadaan satwa tersebut.

Setelah ditemukan, orang utan langsung dievakuasi. Namun, satwa tersebut tidak langsung dilepasliarkan seperti sejumlah kasus penyelamatan orang utan lainnya karena kondisinya dinilai sangat memprihatinkan.

Pengelola CAN, Paulinus Kristanto, mengatakan orang utan tersebut mengalami malnutrisi berat dan dehidrasi parah. Berdasarkan pemeriksaan kondisi fisik, body score orang utan hanya berada pada angka 1 dari skala 5.

“Kondisinya sangat lemah. Saat tiba di PRS Long Sam, satwa ini hanya sanggup berjalan beberapa meter,” ujar Paulinus.

Kondisi fisiknya juga menunjukkan tanda-tanda kekurangan nutrisi dalam waktu cukup lama. Tulang rusuk orang utan tersebut terlihat jelas karena tubuhnya sangat kurus.

Paulinus menjelaskan, saat pertama ditemukan, orang utan tersebut dalam kondisi sangat lemas dan belum mau makan. Satwa itu hanya mau minum, yang menjadi salah satu indikasi bahwa mengalami dehidrasi cukup berat.

“Baru pada hari keempat di PRS Long Sam dia mau makan. Ini mengindikasikan dehidrasi berat dan kekurangan sumber pakan,” jelasnya.

Menurut Paulinus, kondisi tersebut menjadi alasan utama orang utan harus menjalani rehabilitasi terlebih dahulu sebelum dapat dikembalikan ke habitatnya.

Perbaikan kondisi fisik dan pemenuhan nutrisi menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi. Satwa tersebut perlu dipastikan kembali memiliki kondisi tubuh yang cukup kuat sebelum nantinya dapat dilepasliarkan.

“Saat ini masih butuh waktu untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Karena memang sangat kurus dan dehidrasi, sehingga perbaikan nutrisi menjadi kunci dalam proses rehabilitasi nantinya,” katanya.

Hingga kini, orang utan tersebut belum diberikan nama. Pihak pengelola PRS Long Sam bahkan membuka kemungkinan adanya usulan nama untuk satwa yang menjadi perhatian publik tersebut.

Sementara itu, Kepala BKSDA Kaltim M Ari Wibawanto, mengungkapkan, hasil pemeriksaan menunjukkan orang utan tersebut mengalami malnutrisi dan dehidrasi berat.

BKSDA sempat melakukan perawatan awal selama 24 jam di lokasi sebelum satwa tersebut dibawa ke fasilitas rehabilitasi milik mitra konservasi di Berau.

“Setelah kita lakukan pemeriksaan, kondisinya malnutrisi dan dehidrasi berat. Oleh karena itu, langsung kita lakukan upaya perawatan di tempat selama satu hari, 24 jam. Kemudian langsung kita bawa ke tempat rehabilitasi kami yang ada di Conservation Action Network (CAN), di Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Long Sam, Berau,” kata Ari.

Menurut Ari, penyelamatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelamatkan satwa liar yang terdampak kondisi lingkungan, khususnya kemarau panjang yang terjadi.

BKSDA menduga kondisi kekeringan yang cukup panjang dapat memengaruhi ketersediaan sumber air dan pakan bagi satwa liar di habitatnya.

“Dugaan kita karena kemarau yang cukup panjang ini kemungkinan akan memengaruhi kehidupan dari satwa yang ada, tidak hanya orang utan, tapi yang lain,” ujarnya.

Saat ini, proses pemulihan orang utan tersebut masih berlangsung di PRS Long Sam. Tim rehabilitasi terus memantau kondisi fisik dan asupan nutrisinya dengan harapan satwa tersebut segera pulih dan memenuhi syarat untuk kembali dilepasliarkan ke alam. (*)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperingati Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244 dengan melaksanakan ziarah ke makam Aji Imbut, pendiri Kota Tenggarong, serta makam para Raja Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di komplek Museum Mulawarman, Senin (28/9/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri mengatakan, kegiatan ziarah menjadi momentum untuk mengenang sejarah berdirinya Kota Tenggarong sekaligus merefleksikan nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu.

Menurutnya, 244 tahun lalu, tepatnya 28 September 1782, Aji Imbut memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dari Pemarangan ke Tepian Pandan. Keputusan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah lahirnya Kota Tenggarong.

“Tepian Pandan berkembang menjadi Tangga Arung yang bermakna rumah raja dan dalam perjalanan waktu dikenal sebagai Tenggarong. Dari tempat inilah kemudian berkembang sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan, sekaligus menjadi ruang tumbuhnya kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan peradaban masyarakat Kutai,” ujar Aulia.

Ia menegaskan, peringatan Hari Jadi Kota Tenggarong tidak semata-mata merayakan bertambahnya usia sebuah kota, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang peradaban yang telah dibangun oleh para pendahulu.

Aulia menyebut sejarah harus menjadi fondasi dalam menata masa depan Tenggarong. Menurutnya, pembangunan kota tidak perlu mempertentangkan sejarah dengan modernitas, melainkan menjadikan keduanya berjalan beriringan.

“Kita ingin Tenggarong menjadi kota modern yang tetap berakar kuat pada sejarahnya; menjadi kota yang berkembang tanpa kehilangan jati dirinya; dan menjadi kota yang maju tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Kukar berkomitmen mentransformasi Tenggarong sebagai Kota Raja yang modern, terintegrasi dan ramah bagi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang akan dikembangkan adalah konsep “Compact City”, yakni kota yang lebih terintegrasi dan efisien, mudah diakses, memiliki ruang publik berkualitas, serta mampu mendekatkan masyarakat dengan berbagai layanan dan aktivitas perkotaan.

Konsep tersebut mencakup kemudahan akses terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, ekonomi kreatif, kebudayaan hingga berbagai fasilitas perkotaan.

Namun, Aulia menekankan modernisasi tidak boleh menghilangkan karakter khas Tenggarong. Wajah modern kota harus tetap memperlihatkan identitas sejarah dan budaya yang menjadi bagian penting dari perjalanan kota.

Ia menyebut Sungai Mahakam harus tetap menjadi bagian penting dari identitas Tenggarong. Kawasan bersejarah juga perlu dirawat dan dihidupkan, sementara tradisi Kesultanan diberikan ruang untuk terus berkembang.

Selain itu, seni dan budaya diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. Ruang terbuka publik juga akan terus didorong agar semakin nyaman bagi masyarakat, sementara teknologi dimanfaatkan untuk menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih cepat, mudah dan transparan.

“Dengan demikian, pembangunan kota bukan hanya menghasilkan ruang yang tertata, tetapi juga menciptakan kehidupan kota yang berkualitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Kukar mengatakan setiap generasi memiliki tanggung jawab sejarah masing-masing. Aji Imbut, kata dia, telah membuka babak baru dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Tepian Pandan, yang kemudian dilanjutkan oleh para Sultan berikutnya melalui pembangunan dan penguatan peradaban Tenggarong.

“Kini giliran kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk mewariskan Tenggarong yang lebih baik kepada generasi yang akan datang,” tegasnya.

Ia kembali menekankan bahwa pembangunan Tenggarong ke depan bukan pilihan antara sejarah dan modernitas, melainkan membangun modernitas yang tetap berakar pada sejarah.

Dalam kesempatan tersebut, atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan ucapan Selamat Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244 Tahun 2026.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai,” pungkasnya. (*)

TENGGARONG – Rangkaian Erau Adat Kutai 2026 resmi berakhir setelah prosesi merebahkan Tiang Ayu dilaksanakan di eks keraton Kutai (Museum Mulawarman), Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (28/9/2026) pagi.

Prosesi yang dimulai sekitar pukul 08.00 WITA tersebut dihadiri Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI H Aji Muhammad Arifin, Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, jajaran Forkopimda, Sekda Kukar Sunggono, kerabat Kesultanan, para kepala OPD, serta sejumlah undangan lainnya.

Prosesi diawali dengan pembukaan dan pembacaan sinopsis mengenai sejarah merebahkan atau menurunkan Tiang Ayu. Selanjutnya, Sultan memberikan titah kepada kerabat Kesultanan dan tamu kehormatan untuk menghampiri dan memegang Tiang Ayu.

Tiang Ayu kemudian diturunkan sebanyak tiga kali sebagai penanda berakhirnya rangkaian Erau Adat Kutai 2026. Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan doa dan ramah tamah sebelum kegiatan berakhir sekitar pukul 08.30 WITA. 

Usai prosesi penurunan Tiang Ayu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ziarah ke makam pendiri Kota Tenggarong, Aji Imbut, serta makam para Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Ziarah tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244 Tahun 2026 yang diperingati setiap 28 September. (*)

TENGGARONG – Prosesi puncak perayaan Erau Adat Kutai 2026 digelar di Keraton Kutai Kartanegara atau Museum Mulawarman, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (27/8/2026) pagi.

Prosesi sakral tersebut diawali dengan pembacaan riwayat naga oleh kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Pangeran Mangkupati. Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan prosesi mengulur naga yang menjadi salah satu ritual utama dalam puncak perayaan Erau Adat Kutai.

Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Aji Muhammad Arifin, dalam sambutannya yang disampaikan Panitia Pelaksana Erau Adat Kutai 2026 Heriansyah bergelar Pangeran Haryo Noto Negoro, mengatakan prosesi mengulur naga dan belimbur menjadi penanda puncak rangkaian ritual Erau Adat Kutai 2026.

Menurut pria yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar ini, kedua prosesi tersebut merupakan bagian dari napak tilas munculnya Puteri Karang Melenu yang memiliki makna penting dalam tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

“Prosesi mengulur naga ialah mengarak replika naga laki dan naga bini dari Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura (Museum Mulawarman) yang berada di Kecamatan Tenggarong menuju Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana,” ujarnya.

Setelah diarak menuju Kutai Lama, tubuh replika sepasang naga tersebut kemudian dilarung ke Sungai Mahakam. Sementara bagian kepala dan ekor naga akan dibawa kembali untuk disemayamkan di Keraton Kutai.

Heri mengatakan, rangkaian sakral tersebut kemudian dilanjutkan dengan prosesi belimbur. Ritual ini merupakan bagian penting dalam tradisi Erau yang dimaknai sebagai proses penyucian Sultan Kutai Kartanegara dari berbagai pengaruh buruk.

"Prosesi belimbur diawali Sultan dengan memercikkan air tuli atau air suci yang berasal dari perairan Kutai Lama menggunakan mayang pinang. Air tersebut terlebih dahulu dipercikkan ke empat penjuru mata angin, kemudian dilanjutkan dengan memercikkan air kepada para kerabat dan orang-orang terdekat Sultan," ucapnya.

Tradisi belimbur selanjutnya dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat Kutai Kartanegara dan para pengunjung yang mengikuti rangkaian Erau.

Ritual tersebut ungkap dia. dimaknai sebagai upaya penyucian diri serta memohon perlindungan dari berbagai unsur jahat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

"Prosesi mengulur naga dan belimbur menjadi bagian dari rangkaian sakral Erau Adat Kutai yang tidak hanya menjadi warisan budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tetapi juga menjadi momentum masyarakat untuk menjaga dan melestarikan tradisi budaya Kutai," tandas Heri. (*)

TENGGARONG – Festival Budaya Erau Adat Kutai Tahun 2026 resmi dibuka melalui Opening Ceremony yang digelar di Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (20/9/2026).

Rangkaian utama Erau Adat Kutai yang berlangsung pada 20 hingga 27 September 2026 ini mengangkat tema “Raja Manunggal Bersama Rakyatnya: Raja Menjamu Rakyatnya.”

Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri, dalam sambutannya mengatakan Erau Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura merupakan warisan budaya tak benda sekaligus rangkaian ritual adat lawas di Tanah Kutai yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

Menurutnya, Erau tahun 2026 memiliki posisi penting karena Festival Budaya Erau Adat Kutai terpilih menjadi bagian dari agenda pariwisata nasional Kharisma Event Nusantara (KEN).

“Ini membuktikan bahwa kebudayaan Kutai Kartanegara tidak hanya memiliki daya tarik lokal, tetapi juga menjadi barometer kebudayaan nasional yang mampu memikat mata dunia,” ujar Aulia dalam sambutannya.

Ia menegaskan, Erau tidak boleh dipandang hanya sebagai pesta adat tahunan atau tontonan budaya. Lebih dari itu, Erau merupakan simpul warisan leluhur, fondasi identitas, serta mata rantai peradaban Kutai yang melintasi zaman.

Di dalamnya, kata Aulia, terdapat nilai penghormatan kepada leluhur, kesetiaan terhadap adat, kebersamaan masyarakat, serta prinsip harmoni antara manusia, alam dan Sang Pencipta.

“Erau adalah momen kita bersama untuk meneguhkan kembali tatanan nilai yang menjadi fondasi daerah kita,” katanya.

Aulia juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman suku, agama dan bahasa. Menurutnya, masyarakat yang hidup dan berpijak di Tanah Kutai serta menikmati kehidupan dari Sungai Mahakam dipersatukan oleh ikatan persaudaraan.

Karena itu, menjaga keharmonisan tersebut menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur.

Dalam sambutannya, Aulia menekankan bahwa pelaksanaan Erau tidak semata-mata diarahkan sebagai agenda untuk menarik wisatawan.

Pemerintah bersama masyarakat, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruh Erau, memelihara keaslian tata cara adat serta memastikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dengan perkembangan zaman.

“Kita tidak ingin generasi mendatang hanya mengenal Erau melalui teks sejarah atau dokumen foto masa lalu,” tegasnya.

Ia berharap generasi muda, khususnya anak-anak Kutai, dapat melihat, merasakan dan memahami makna filosofis Erau sehingga nantinya mampu menjadi penerus yang memegang teguh identitas budaya daerah.

Sementara itu, tema Erau 2026 “Raja Manunggal Bersama Rakyatnya, Raja Menjamu Rakyatnya” disebut mengandung filosofi kepemimpinan yang kuat.

Aulia menjelaskan, filosofi tersebut berakar pada nilai dalam Undang-Undang Panji Selaten yang menempatkan adat, mufakat dan kebenaran sebagai bagian penting dalam kehidupan kepemimpinan.

Menurutnya, hubungan antara raja dan rakyat bukanlah hubungan yang berjarak, melainkan hubungan yang saling menjaga, mengayomi dan menguatkan.

Makna “Raja Menjamu Rakyatnya” juga tercermin dalam tradisi Beseprah, ketika masyarakat duduk dan makan bersama tanpa memandang pangkat maupun kedudukan. Sementara tradisi Belimbur membawa pesan simbolik tentang penyucian diri, membersihkan hati, menghilangkan prasangka dan mempererat persaudaraan.

Di tengah pembukaan Erau, Bupati Kukar turut menyoroti kondisi kabut asap yang terjadi akibat musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara.

Kondisi tersebut, menurut Aulia, telah berdampak terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Ia mengajak masyarakat untuk ikut mencegah karhutla, termasuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Kepada masyarakat yang mengikuti rangkaian Erau, Aulia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi kualitas udara memburuk.

“Gunakan masker ketika kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas luar ruangan apabila kondisi asap semakin pekat, cukupkan kebutuhan air minum,” pesannya.

Ia juga meminta perhatian lebih diberikan kepada anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan masyarakat yang memiliki kerentanan kesehatan.

“Kesehatan masyarakat bagi kami adalah prioritas yang utama,” ujarnya.

Aulia turut meminta seluruh perangkat pemerintah dan panitia penyelenggara memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, kesiapsiagaan serta mengantisipasi perubahan kualitas udara selama pelaksanaan rangkaian Erau.

Ia kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa agar hujan segera turun, titik-titik api dapat dipadamkan dan kondisi udara di Kalimantan kembali membaik.

Festival Budaya Erau Adat Kutai 2026 selanjutnya akan berlangsung hingga 27 September dengan berbagai rangkaian kegiatan adat dan budaya yang melibatkan masyarakat, kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, delegasi seni dan budaya, pelaku pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM serta masyarakat luas. (*)

Balikpapan – Program CSR PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Sekolah Negeri Terapung, mendukung keberhasilan Nurul Fitriana, seorang Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 06 Anggana, Desa Sepatin, mendapatkan kesempatan mengikuti program pengembangan profesional guru di Amerika Serikat. Nurul Fitriana terpilih sebagai penerima Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers (Fulbright DAI) 2025. Cerita mengenai Nurul Fitriana ini disampaikan PHM pada kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi di Samarinda pada Rabu (09/09/2026).

Program Fulbright DAI memberikan kesempatan kepada Nurul untuk mengikuti program pengembangan profesional selama enam bulan atau satu semester di Indiana University of Pensylvania, Amerika Serikat pada Bulan Agustus 2025. Nurul mengetahui Program Fulbright DAI dari akun sosial media AMINEF (American Indonesian Exchange Foundation). Kesempatan tersebut menjadi pengalaman untuk memperluas wawasan dan kompetensi dalam bidang pendidikan.

Dalam kegiatan UKW tersebut, Head Communication Relations & CID PHM, Achmad Krisna Hadiyanto, menceritakan keberhasilan Nurul Fitriana sebagai salah satu guru binaan Program CSR Sekolah Negeri Terapung yang berkesempatan memperluas akses jejaring profesi guru dan membawa pengalaman di luar negeri untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pesisir di Kecamatan Anggana. “Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan dukungan kami terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi guru dan siswa di wilayah pesisir Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,” ujarnya.

Menurut Achmad, PHM terus berupaya untuk menjalankan program CSR di bidang pendidikan agar dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat pesisir di Kecamatan Anggana. Wilayah Desa Muara Pantuan, Sepatin, dan Tani Baru di Kecamatan Anggana dalam menghadapi tantangan geografis. “Di wilayah ini, guru dan siswa harus menggunakan perahu kecil tradisional atau ketinting untuk menuju sekolah. Keterbatasan sarana pembelajaran dan tenaga pengajar juga menjadi tantangan bagi sekolah di wilayah pesisir Delta Mahakam tersebut,” jelasnya.

Program Sekolah Negeri Terapung dikembangkan tidak hanya sebagai program dukungan sarana pendidikan, tetapi juga sebagai upaya membangun ekosistem pembelajaran. Kegiatannya mencakup pendampingan Guru Penggerak dan komunitas belajar, beasiswa, program Sarjana Pesisir, pelatihan guru dan siswa, serta PHM Mengajar. “Salah satu hasilnya terlihat dari penguatan kapasitas para guru. 

“Pada periode 2024–2025, sebanyak 39 guru mengikuti peningkatan kapasitas melalui 27 pelatihan. Pada periode yang sama, empat lulusan program Sarjana Pesisir kembali ke wilayah asalnya untuk berkontribusi di desa,” ungkapnya..

Pada periode yang sama, program CSR ini meraih 241 penghargaan yang terdiri atas 217 penghargaan siswa dan 24 penghargaan guru, mulai dari tingkat kecamatan hingga internasional.

Sementara itu, General Manager PHM Muzwir Wiratama mengatakan, melalui Program Sekolah Negeri Terapung, PHM berupaya membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya memberikan dukungan sarana dan akses, tetapi juga memperkuat kapasitas guru dan siswa. “Capaian Ibu Nurul Fitriana melalui Fulbright DAI menjadi salah satu contoh bahwa ketika guru mendapatkan ruang untuk berkembang, dampaknya tidak berhenti pada individu, tetapi dapat kembali memberikan manfaat bagi sekolah, peserta didik, dan masyarakat,” ujar Wira, panggilan karib General Manager PHM.

Menurut Wira, dukungan PHM tidak berhenti pada peningkatan kapasitas akademik. PHM juga mendukung pengembangan lingkungan sekolah, infrastruktur pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, serta pemanfaatan energi terbarukan. Pada aspek lingkungan dan infrastuktur, Sekolah Negeri Terapung mendukung pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 6,7 kWp di dua sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada generator diesel. Program tersebut diproyeksikan menurunkan emisi sebesar 7,638 ton CO₂ per tahun dan mengurangi penggunaan bahan bakar sekitar 3.600 liter per tahun.

Pendekatan Program Sekolah Negeri Terapung dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan secara lebih menyeluruh, mulai dari akses, kualitas pembelajaran, kapasitas tenaga pengajar hingga lingkungan pendukung pendidikan. “Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, kami ingin dukungan yang diberikan dapat membangun kapasitas dan membuka lebih banyak kesempatan bagi guru dan siswa untuk berkembang, termasuk menghasilkan prestasi yang dapat membawa nama wilayah pesisir hingga tingkat yang lebih luas,” pungkasnya. (*)

NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta seluruh pihak untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, khususnya di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Hal tersebut disampaikan menyusul kebakaran yang terjadi di kawasan Bukit Tengkorak dalam hampir sepekan terakhir.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna A. Safitri, mengatakan kebakaran di Bukit Tengkorak terjadi pada sejumlah titik, namun lokasi kebakaran berpindah-pindah. Otorita IKN saat ini masih melakukan pengukuran untuk mengetahui luasan area yang terdampak.

“Bukit Tengkorak ini telah terjadi kebakaran hampir seminggu terakhir. Spotnya berpindah-pindah. Saat ini kita sedang mengukur luasan area terdampaknya,” ujar Myrna di lokasi bekas kebakaran di Bukit Tengkorak, Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur pada Sabtu (05/09/2026).

Menurut Myrna, sebagian area yang terdampak kebakaran berada di dalam kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Lokasi tempat kegiatan berlangsung juga merupakan bagian dari kawasan konservasi tersebut. Karena itu, perambahan, pembukaan lahan di kawasan ini tidak diperbolehkan, terlebih apabila dilakukan dengan cara membakar.

Di lapangan, Otorita IKN juga menemukan indikasi adanya aktivitas pembukaan lahan pada area yang terbakar. Hal tersebut terlihat dari adanya bekas penebangan sejumlah pohon berukuran besar di lokasi.

“Kita melihat sendiri di sini ada bekas tebangan. Ada pohon-pohon besar yang ditebang kemudian area ini dilaporkan sebagai area terbakar. Jadi kuat dugaan bahwa setelah dilakukan penebangan, areal ini juga dilakukan pembakaran,” kata Myrna.

Myrna menegaskan, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah diatur dalam berbagai ketentuan. Otorita IKN juga telah memperkuat upaya pencegahan melalui Surat Edaran Kepala Otorita IKN tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Edaran tersebut menjadi semakin penting mengingat kondisi lingkungan saat ini menghadapi risiko kekeringan yang tinggi. Menurut Myrna, kondisi El Niño yang kuat, ditambah dengan kondisi tanah yang belum sepenuhnya pulih, membuat kawasan Tahura Bukit Soeharto semakin rentan terhadap kebakaran.

Tahura Bukit Soeharto sendiri memiliki sejarah kebakaran hutan yang cukup panjang, dengan salah satu kejadian terbesar terjadi pada 1997. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan ekosistem membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Karena itu, Otorita IKN menilai kebakaran yang terjadi di lokasi tersebut bukan semata-mata merupakan fenomena alam. Berdasarkan kondisi dan temuan di lapangan, kebakaran diduga berkaitan dengan tindakan manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.

Myrna mengatakan, kebakaran di kawasan konservasi tidak hanya berdampak terhadap tutupan vegetasi, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem dan habitat berbagai makhluk hidup yang berada di dalamnya.

“Ini adalah untuk keselamatan kita semua. Ini adalah untuk keselamatan makhluk hidup yang ada juga karena bisa dibayangkan areal ini terbakar, berapa banyak makhluk hidup yang harus kehilangan habitatnya,” katanya.

Otorita IKN saat ini juga tengah mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya, termasuk aspek penegakan hukum. Satu kasus yang berada di area tersebut telah dimasukkan dalam proses penyidikan. Tersangka pembakar lahan telah diamankan.

Myrna menegaskan, perlindungan Tahura Bukit Soeharto membutuhkan komitmen seluruh pihak. Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui imbauan atau aturan tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.

“Seluruh pihak harus betul-betul berkomitmen, tidak hanya lisan, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga di dalam tindakan untuk melindungi Tahura Bukit Soeharto,” tegas Myrna.

Otorita IKN juga membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran dan menjaga kawasan konservasi. Apabila berbagai upaya persuasi, dialog, dan imbauan yang telah dilakukan tidak diindahkan, Otorita IKN akan menempuh langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau himbauan-himbauan yang telah diberikan oleh Otorita IKN, upaya-upaya persuasi dan dialog telah dilakukan dan itu juga tidak diindahkan, maka tentu saja jalan terakhir adalah kita akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Myrna.

Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

KUKAR – Seorang karyawan PT Enggang Alam Sawita (EAS) dilaporkan tenggelam di perairan Sungai Belayan, tepatnya di sekitar bekas pelabuhan milik PT EAS, Desa Long Lalang, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 09.30 Wita.

Korban diketahui bernama Marupa (49), seorang Buruh Harian Lepas yang bekerja sebagai operator genset di PT EAS.

Berdasarkan laporan yang diterima media ini, peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama tiga orang rekan kerjanya memperbaiki pipa alkon milik PT EAS yang mengalami kerusakan selama kurang lebih tiga hari di tepi Sungai Belayan.

Setelah pekerjaan perbaikan selesai, korban kemudian berinisiatif berenang untuk menyeberangi sungai. Namun, saat berada di tengah sungai, korban dilaporkan mengalami kelelahan dan meminta pertolongan kepada rekan-rekannya.

Mendengar teriakan tersebut, salah seorang rekan kerja korban langsung turun ke sungai untuk memberikan pertolongan. Rekan korban sempat berhasil menarik korban, namun derasnya arus serta kondisi yang melelahkan membuat upaya penyelamatan tidak dapat dilanjutkan.

Korban akhirnya terlepas dari pegangan rekannya, kemudian terbawa arus Sungai Belayan dan tenggelam.

Menurut keterangan sejumlah saksi, arus Sungai Belayan saat kejadian cukup deras sehingga diduga menyebabkan korban kelelahan ketika berada di tengah sungai. Pihak keluarga juga menyebutkan bahwa korban diketahui bisa dan terbiasa berenang.

Usai menerima laporan kejadian, personel Polsek Tabang bersama Tim Emergency Response Team (ERT) PT Bayan dan masyarakat sekitar langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi korban dilaporkan tenggelam.

Pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu ketinting milik warga, perahu karet milik perusahaan serta sejumlah peralatan tradisional lainnya.

Hingga berita ini disusun, korban masih belum ditemukan dan upaya pencarian masih terus dilakukan.

Dalam peristiwa tersebut, sejumlah barang milik korban turut diamankan, di antaranya satu lembar celana pendek berbahan jeans warna hitam, satu unit telepon genggam merek Infinix warna hitam serta satu buah powerbank merek Robot warna hitam.

Pihak terkait masih melakukan pencarian dan pemantauan di sepanjang perairan Sungai Belayan guna menemukan korban. (*)

Muara Pantuan – Tim patroli keamanan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berhasil menyelamatkan enam awak kapal masyarakat setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Selasa (1/9/2026) lalu. Kapal masyarakat tersebut mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Muara Pantuan menuju Pulau Nubi, Kecamatan Anggana. Kondisi angin dan gelombang yang buruk menyebabkan kapal terhempas, kemasukan air, dan akhirnya tenggelam di sekitar area sumur migas yang dikelola PHM.

Kejadian tenggelamnya kapal masyarakat ini pertama kali diketahui oleh awak kapal TB Paramount Fortune yang melintas di perairan dangkal Delta Mahakam sekitar pukul 17.45 WITA. Mereka melihat kapal masyarakat yang tenggelam sekitar 3,2 kilometer dari daratan. Enam awak kapal terlihat melambaikan tangan sebagai tanda meminta pertolongan. Mendapat informasi tersebut, tim patroli keamanan PHM dari Fasilitas South Processing Unit (SPU) segera bergerak menggunakan armada ST Ruhen 28 menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 18.20 WITA, seluruh enam awak kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Setelah dievakuasi, keenam awak kapal mendapatkan tempat untuk beristirahat dan penanganan lebih lanjut. PHM juga mendampingi mereka untuk memastikan kondisi masing-masing warga dalam keadaan baik, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait kebutuhan dan proses kepulangan mereka agar dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga.

General Manager PHM Muzwir Wiratama mengapresiasi respons cepat dari tim patroli PHM dan bersyukur bahwa seluruh awak kapal bisa diselamatkan dalam kondisi yang baik. “Bagi kami, melihat enam saudara kita berhasil diselamatkan dan dapat segera kembali berkumpul dengan keluarganya merupakan kebahagiaan tersendiri. Sebagai warga masyarakat yang baik, PHM senantiasa berupaya untuk memastikan keberadaan perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, terlebih lagi pada saat kondisi darurat seperti ini,” ujar Wira, panggilan akrab General Manager PHM.

Menurutnya tindakan cepat demi keselamatan dan kemanusiaan itu merupakan bagian dari komitmen PHM dalam menempatkan prioritas tertinggi terhadap keamanan dan keselamatan manusia, fasilitas, dan lingkungan. “Kepedulian terhadap keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar merupakan bagian dari komitmen PHM dalam menjalankan kegiatan hulu migas yang selamat, andal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Terkait kejadian ini, PHM akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan keenam awak kapal tersebut mendapatkan pendampingan hingga proses kepulangan berjalan dengan baik. “Keselamatan dan kemanusiaan menjadi hal yang utama. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan di sekitar wilayah operasi, kami akan berupaya memberikan respons terbaik sesuai kemampuan dan prosedur yang kami miliki,” pungkasnya. (*)

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta asap akibat Karhutla di wilayah Kaltim Tahun 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.277/2026. Keputusan itu ditetapkan sebagai langkah antisipasi menyusul prediksi musim kemarau serta meningkatnya titik panas dan kejadian Karhutla di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam keputusan itu disebutkan, berdasarkan prediksi musim kemarau 2026 yang dikeluarkan Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, BMKG memprediksi awal musim kemarau di Kalimantan Timur berlangsung pada Juli hingga November 2026.

Kondisi ini diperkuat dengan meningkatnya jumlah titik panas. Berdasarkan informasi sebaran hotspot pada 21 Agustus 2026, tercatat sebanyak 911 titik panas di wilayah Kalimantan Timur.

Selain itu, jumlah kejadian Karhutla juga mengalami peningkatan. Sejak Januari hingga 10 Agustus 2026, tercatat 196 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luasan mencapai 388,8 hektare.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu dasar bagi Pemprov Kaltim untuk meningkatkan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan, Karhutla dan asap akibat Karhutla.

Dalam keputusan Gubernur, penetapan status siaga darurat harus ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah-langkah strategis penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh.

Upaya penanganan juga melibatkan seluruh unsur Pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Keputusan dimaksud juga mempertimbangkan kondisi penanganan bencana di sejumlah daerah di Kaltim. Di antaranya Kabupaten Paser yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi kering, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan status siaga darurat bencana hidrometeorologi, serta Kabupaten Mahakam Ulu yang menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan fluvial di sejumlah kecamatan.

Sejumlah daerah lainnya juga telah mengambil langkah kesiapsiagaan terhadap ancaman Karhutla dan kekeringan, termasuk Samarinda, Berau dan Kutai Barat.

Penetapan status siaga darurat tingkat provinsi ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur pada 24 Agustus 2026, yang memutuskan perlunya penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla dan asap akibat Karhutla di Kaltim Tahun 2026.

Status siaga darurat berlaku sejak ditetapkan hingga 30 November 2026. Pembiayaan yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2026, APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026, serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai langkah menyikapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, serta kekeringan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-54/SET-II/400.3.1/09/2026 tentang Pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Jenjang PAUD, SD, dan SMP Akibat Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla dan Kekeringan), tertanggal 2 September 2026.

Dalam surat edaran yang diteken Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri ini menyebutkan, seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP di Kukar diwajibkan memberlakukan PJJ mulai Kamis, 3 September 2026 hingga 8 September 2026.

Selanjutnya, pelaksanaan PJJ akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi kualitas udara. Masa PJJ juga dapat diperpanjang melalui surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain persoalan kualitas udara, PJJ juga diberlakukan secara khusus bagi satuan pendidikan di wilayah yang terdampak musim kemarau panjang hingga menyebabkan terbatasnya ketersediaan air bersih.

Untuk ketentuan khusus tersebut, satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan PJJ kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan.

Pemkab Kukar menegaskan bahwa penghentian sementara pembelajaran tatap muka tidak dimaknai sebagai libur dan tidak mengurangi hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pembelajaran.

Pelaksanaan PJJ juga tidak diwajibkan menggunakan jaringan internet. Sekolah dapat menerapkan pembelajaran secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya dengan mempertimbangkan ketersediaan listrik, jaringan internet, serta perangkat yang dimiliki peserta didik.

Bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki akses listrik atau internet, pembelajaran dapat dilakukan melalui modul cetak, lembar aktivitas, penugasan berbasis rumah, maupun pendampingan guru kunjung dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Selama masa PJJ, kegiatan pembelajaran tetap menyesuaikan jam belajar normal dan dimulai pukul 07.30 WITA sesuai jadwal masing-masing satuan pendidikan.

Beban belajar juga disederhanakan dengan menitikberatkan pada literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Satuan pendidikan tidak diperkenankan memberikan tugas yang membebani peserta didik maupun orang tua.

Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pengawasan PJJ. Sementara pendidik dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan jam kerja dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), satuan pendidikan yang menerima layanan tersebut diminta berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing terkait teknis penyalurannya.

Setelah kondisi kualitas udara membaik dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan, sekolah diwajibkan melakukan asesmen diagnostik serta program pemulihan pembelajaran bagi peserta didik yang mengalami ketertinggalan selama masa PJJ.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan proses pendidikan tetap berjalan sekaligus menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik serta tenaga pendidikan di tengah kondisi karhutla, kabut asap, dan kekeringan. (*)

TENGGARONG – Ribuan masyarakat dari berbagai elemen di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memadati Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, Rabu (2/9/2026) pagi. Mereka melaksanakan salat istisqa' dan doa bersama sebagai ikhtiar memohon kepada Allah SWT agar segera menurunkan hujan setelah kemarau panjang melanda wilayah Kukar.

Salat istisqa dan doa bersama tersebut diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari masyarakat umum, aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, hingga para pelajar.

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, pelaksanaan salat istisqa merupakan bentuk ikhtiar bersama seluruh (Kukar) masyarakat untuk memohon turunnya hujan di seluruh wilayah Kabupaten Kukar.

“Hari ini kita melaksanakan salat istisqa bersama seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Harapan kita, melalui pelaksanaan salat istisqa ini, Allah SWT segera menurunkan hujan di Kabupaten Kutai Kartanegara, di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Aulia Rahman Basri.

Tidak hanya umat Muslim yang melaksanakan salat istisqa, doa bersama juga dilakukan oleh umat beragama lainnya di sejumlah tempat di Tenggarong. Umat Kristen melaksanakan doa bersama di Taman Tanjong, umat Hindu di Pura Hindu Kelurahan Loa Ipuh, sementara umat Buddha melaksanakan doa bersama di Vihara di Kelurahan Timbau.

Doa bersama lintas agama tersebut dilaksanakan dengan tujuan yang sama, yakni memohon agar hujan segera turun sehingga kondisi kekeringan yang terjadi dapat berangsur membaik.

Bupati mengatakan, kemarau panjang telah menimbulkan berbagai dampak di sejumlah wilayah Kukar. Selain kekeringan, kondisi tersebut turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menyebabkan kesulitan mendapatkan air bersih di sejumlah titik.

“Dampaknya juga dirasakan sektor pertanian. Sawah-sawah masyarakat tidak mendapatkan pasokan air sebagaimana biasanya atau sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Aulia kembali berharap pelaksanaan salat istisqa dan doa bersama lintas agama tersebut menjadi ikhtiar bersama agar hujan segera turun dan membawa keberkahan bagi masyarakat Kukar.

Kondisi ISPU dan Kewaspadaan Asap

Terkait kondisi kualitas udara, Aulia menyampaikan bahwa Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kabupaten Kukar masih relatif baik jika dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.

“Angka ISPU saat ini berada pada kisaran 100 hingga 150,” jelasnya.

Untuk memantau kualitas udara, terdapat sejumlah alat pemantau yang terintegrasi dengan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), di antaranya berada di Muara Jawa, Senipah, Samboja, dan Wonotirto. Sementara untuk wilayah hulu, pemantauan kualitas udara juga dilakukan secara terintegrasi dengan wilayah di sekitarnya.

Menurutnya, wilayah Kukar yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat menunjukkan angka ISPU yang relatif lebih tinggi. Namun, semakin mengarah ke wilayah perkotaan, angka ISPU cenderung semakin rendah.

Meski demikian, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena angka ISPU telah berada di atas 50.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan alat pelindung diri, khususnya masker, ketika beraktivitas di luar ruangan,” katanya.

Pemantauan Karhutla Terus Dilakukan

Sementara itu, terkait mitigasi kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Kabupaten Kukar terus melakukan pemantauan dan penanganan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami karhutla.

Aulia menyebut, sebelumnya sempat terdeteksi titik api di kawasan Samboja dan Muara Jawa. Pemerintah bersama pihak terkait kemudian melakukan upaya pemadaman.

“Berdasarkan laporan terbaru yang kami terima, saat ini sudah tidak terdapat titik api di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan secara berkelanjutan. Pasalnya, Kukar juga berpotensi terdampak limpahan asap dari wilayah kabupaten/kota lainnya.

Mengenai pelaksanaan water bombing, Aulia menjelaskan bahwa kewenangan tersebut bukan berada pada pemerintah daerah. Pemkab Kukar, kata dia, hanya dapat melaporkan kondisi terkini sekaligus menyampaikan informasi dan rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau kini sudah dapat diakses, sehingga proses pemadaman telah dapat dilakukan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan penanganan karhutla di wilayah Kukar berjalan secara optimal.

“Harapan kami, hujan segera diturunkan dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (*/Fai)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul kondisi kemarau panjang yang menyebabkan meningkatnya titik panas dan luas lahan terbakar di sejumlah wilayah.

Rapat koordinasi tim penanganan Karhutla Kabupaten Kukar digelar secara tatap muka dan melalui Zoom bersama seluruh camat serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan berlangsung di Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Jalan Pahlawan, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, mulai pukul 10.30 Wita. Rapat tersebut diikuti sekitar 25 peserta secara langsung, sementara sebanyak 305 perusahaan tercatat mengikuti rapat melalui Zoom.

Rapat dihadiri Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri, Sekda Kukar Sunggono, Ketua Tim Penyuluh Mabes TNI Brigjen TNI Ario Prawisesa bersama siswa Sesko TNI, Dandim 0906/Kkr Letkol Arm Benny Budiman, Kabag Ops Polres Kukar Kompol Ecky Widi Prawira, Kalak BPBD Kukar Setianto Nugroho Aji, Kepala DPMPTSP Kukar Alfian Noor, Kepala Diskominfo Kukar Solihin, Kepala Damkarmatan Kukar Fida Hurasani, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kukar.

Dalam pemaparannya, Sekda Kukar Sunggono menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dan prakiraan BMKG, terdapat 144 titik api di wilayah Kukar dengan luas lahan terdampak kebakaran mencapai sekitar 1.304,58 hektare.

Sejumlah wilayah disebut menjadi perhatian serius, terutama Desa Sabintulung dan Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, yang terpantau memiliki hotspot cukup tinggi.

“Berdasarkan ramalan BMKG, bulan Agustus merupakan puncak kemarau,” ujar Sunggono dalam rapat tersebut.

Dampak kebakaran dan asap juga mulai dirasakan masyarakat. Berdasarkan laporan yang disampaikan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kukar mengalami peningkatan hingga sekitar 200 persen, dengan kelompok usia 5 hingga 18 tahun menjadi salah satu kelompok yang paling banyak terpapar.

Selain persoalan Karhutla, pemerintah daerah juga menyoroti ketersediaan air bersih. Sunggono meminta seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) mendata serta melaporkan ketersediaan air bersih di wilayah masing-masing.

Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian di sejumlah desa pesisir karena air tawar mulai sulit digunakan akibat tingginya kadar garam.

“Besok akan dilaksanakan salat istisqa secara serentak di Kabupaten Kukar,” kata Sunggono.

Pemkab Kukar juga menghadapi keterbatasan stok masker. Saat ini, masker yang tersedia sekitar 40.000 lembar, sehingga distribusinya akan diprioritaskan kepada masyarakat yang terdampak asap Karhutla.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Kukar Kompol Ecky Widi Prawira menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur dalam mitigasi dan penanganan Karhutla. Hingga rapat berlangsung, kepolisian telah menerima dua laporan polisi terkait Karhutla.

“Kami berharap seluruh perusahaan yang ada di Kukar dapat bersinergi dalam menangani Karhutla ini,” tegasnya.

Dari unsur TNI, Dandim 0906/Kkr Letkol Arm Benny Budiman meminta setiap posko penanganan Karhutla menyiapkan sedikitnya dua unit suplai air untuk mendukung proses pemadaman.

Ia juga meminta perusahaan turut membantu penyediaan sarana suplai air. Selain itu, penambahan personel dapat diajukan melalui koordinasi dengan Danramil di masing-masing kecamatan.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menekankan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, terutama pemerintah, aparat, masyarakat, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.

Ia mengapresiasi kolaborasi yang telah dilakukan dalam upaya pemadaman Karhutla dan meminta seluruh pihak tidak lengah menghadapi kemarau panjang.

Menurutnya, saat ini masih terdapat titik api di sejumlah wilayah Kukar. Lahan gambut menjadi salah satu sasaran utama penanganan karena api dapat bertahan di bawah permukaan dan sulit dipadamkan.

Bupati juga meminta perusahaan dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) meningkatkan patroli secara aktif di wilayah masing-masing. Masyarakat juga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran.

Perusahaan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, kata Bupati, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati turut menyoroti adanya laporan mengenai sejumlah perusahaan yang dinilai belum aktif melakukan pemadaman kebakaran di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun HGU mereka.

Karena itu, ia meminta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) segera melakukan rapat koordinasi dan melaporkan perusahaan yang aktif maupun yang tidak terlibat dalam upaya pemadaman Karhutla.

“Laporkan kepada kami mana perusahaan yang terlibat aktif dan yang tidak terlibat dalam pemadaman Karhutla,” tegasnya.

Pemkab Kukar juga telah berkoordinasi dengan BPBD untuk memastikan dukungan bahan bakar minyak (BBM) dan logistik bagi personel yang bertugas di lapangan.

Selain penanganan kebakaran, pemerintah daerah kini juga mulai mempersiapkan langkah menghadapi dampak kesehatan akibat memburuknya kualitas udara.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kukar, kondisi udara di sejumlah wilayah sudah berada dalam kondisi tidak baik. Pemerintah pun mulai mempertimbangkan pembelajaran secara daring bagi siswa sekolah sebagai salah satu langkah antisipasi apabila kondisi udara terus memburuk.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi Karhutla, sekaligus memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kukar ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah kerjanya. (*)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan mekanisme pengusulan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang kepesertaannya nonaktif. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-5/DINSOS/400.9.11/08/2026 tertanggal 27 Agustus 2026.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh camat serta kepala desa/lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Mekanisme ini disusun untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan sekaligus pemenuhan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kukar melalui program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Dalam surat edaran itu, Pemkab Kukar memprioritaskan pengusulan bagi sejumlah kelompok peserta dengan status kepesertaan JKN nonaktif. Di antaranya peserta segmen PPU selain penyelenggara negara, termasuk yang mengalami pemberhentian hubungan kerja atau kontrak kerja, peserta mandiri atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran, serta peserta nonaktif pada segmen PBI Jaminan Kesehatan.

Selain itu, pengusulan juga mencakup peserta nonaktif pada segmen PBPU dan BP Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, peserta nonaktif pada segmen PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta peserta aktif segmen mandiri yang beralih ke kelas III.

Kutai Kartanegara – PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) mencatatkan hasil positif uji produksi migas dua sumur baru, SEM-206 dan SEM-207, pada proyek pengembangan lapangan migas di Struktur Semberah, Wilayah Kerja Sanga-Sanga, Kalimantan Timur. Kedua sumur baru berhasil memproduksi gas dan kondensat di atas target awal yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dari PHSS untuk terus mendukung keberlanjutan produksi migas perusahaan yang penting bagi ketersediaan dan ketahanan energi nasional.

Sumur SEM-206 menyelesaikan tahapan uji produksi dengan mencatat produksi awal dua kali lebih tinggi dari target, yakni sebesar 5,3 juta standar kaki kubik gas per hari (mmscfd) dan 706 barel kondensat per hari (bcpd). Sementara Sumur SEM-207 menghasilkan gas sebesar 3,11 mmscfd dan kondensat sebesar 103 bcpd, empat kali lebih tinggi dari target awal. Kedua sumur tersebut mengalir secara natural melalui mekanisme open flow. Sumur SEM-206 didukung tiga lapisan reservoir dengan kondisi tekanan yang baik, sedangkan SEM-207 didukung satu lapisan reservoir dengan tekanan yang juga mendukung aliran produksi.

General Manager Zona 9 PHSS, Dadang Soewargono, mengatakan keberhasilan pengeboran dua sumur pengembangan tersebut memperkuat komitmen Perusahaan untuk terus berinvestasi dalam pengembangan lapangan migas yang sudah mature, termasuk melalui penerapan teknologi dan inovasi. “Selaras dengan visi perusahaan, kami terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan melakukan pengeboran sumur-sumur baru guna menambah cadangan, meningkatkan recovery, menahan laju penurunan produksi alamiah, dan mempertahankan tingkat produksi migas lapangan-lapangan yang sudah mature di wilayah Kalimantan,” ujar Dadang.

Menurut Dadang, pengembangan lapangan migas mature membutuhkan strategi yang tepat karena setiap sumur memiliki karakteristik dan tantangan teknis yang berbeda. Karena itu, PHSS melakukan evaluasi teknis dan pengelolaan risiko secara menyeluruh dan mendalam sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengeboran dan uji produksi. “Pada pengeboran sumur SEM-206, kami menerapkan strategi pengeboran, antara lain melalui penggunaan peralatan komplesi dan kepala sumur dengan pressure rating tinggi serta penerapan teknologi Casing While Drilling (CWD) untuk mendukung stabilitas lubang sumur dan efektivitas operasi. Sejalan strategi tersebut, sumur SEM-206 dibor lebih ke arah timur dari struktur eksisting,” jelasnya.

Perbedaan kondisi reservoir dan tantangan di lapangan menyebabkan waktu penyelesaian yang tidak sama. Pengeboran hingga uji produksi pada Sumur SEM-206 selesai dalam 45 hari, sedangkan SEM-207 hanya membutuhkan 13 hari saja. “Alhamdulillah, pengerjaan kedua sumur mencatatkan kinerja keselamatan yang baik dengan masing-masing 75.600 dan 27.216 jam kerja selamat (safe man-hours) hingga tahap uji produksi,” imbuhnya.

Dadang pun memaparkan efisiensi biaya dalam pengeboran kedua sumur dengan realisasi biaya tercatat lebih rendah dibandingkan anggaran. “Keberhasilan pengeboran, efisiensi biaya, dan kinerja keselamatan yang unggul menunjukkan bahwa tantangan di lapangan mature dapat dijawab melalui perencanaan yang matang, inovasi, teknologi, dan eksekusi yang disiplin. Kami terus mencari cara untuk mengembangkan potensi yang ada secara optimal dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keandalan operasi,” pungkasnya. (*)

Kalimantan – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melalui anak perusahaan dan afiliasinya di Regional 3 Kalimantan mengambil langkah proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar wilayah operasi Perusahaan di Kalimantan. Langkah-langkah yang ditempuh Perusahaan di antaranya pengerahan tim pemadam, peralatan pemadaman, pemantauan, edukasi masyarakat, serta koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan keselamatan pekerja, masyarakat, fasilitas operasi, dan lingkungan. Di lapangan, tim Perusahaan juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk memadamkan titik-titik api di sekitar wilayah operasi yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Menanggapi karhutla di Kalimantan, Direktur Utama PHI Muharram Jaya Panguriseng menyampaikan empati dan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak. “Upaya dan prioritas perusahaan dalam menghadapi karhutla ini semata-mata untuk memastikan perlindungan bagi pekerja, fasilitas, masyarakat, dan lingkungan,’’ jelasnya.

Pada Kamis (20/8/2026) PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Tim Emergency Intervention Team (EIT) South Processing Station (SPS) bersama Pemadam Kebakaran (Damkar) Samboja berhasil memadamkan titik api yang berada sekitar 100 meter di sebelah barat fasilitas operasi Lapangan Senipah, Peciko, dan South Mahakam.

Penanganan karhutla juga dilakukan anak perusahaan PHI, yakni PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) bersama relawan dan Dinas Kehutanan pada Jumat (21/8/2026) di wilayah Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berada di sekitar area migas Nilam Field. Tim menggunakan fire truck advancer dan vacuum truck berkapasitas 15 ribu hingga 24 ribu liter air untuk mengendalikan rambatan api di wilayah terdampak.

Sementara itu, PT Pertamina EP (PEP) Bunyu turut melakukan pemadaman titik api di Jalan Lingkar Bunyu, Kalimantan Utara, yang berjarak sekitar 14,1 kilometer dari area operasi Perusahaan. Penanganan dilakukan melalui kolaborasi Tim Fire PEP Bunyu dan Tim Damkar Kalimantan Utara.

Selain langkah pemadaman, Muharram menjelaskan bahwa Grup PHI juga memperkuat langkah pencegahan melalui Tim Community Based Security PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dengan melakukan sosialisasi dan pelibatan masyarakat mengenai bahaya karhutla di Kelurahan Lawe-Lawe, yang berjarak sekitar sembilan kilometer dari Terminal Lawe-Lawe, pada 19–23 Agustus 2026.

Langkah preventif juga dilakukan PT Pertamina EP (PEP) Tarakan melalui sosialisasi bahaya karhutla kepada relawan penanganan bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara dan BPBD Kota Tarakan di Kecamatan Tarakan Timur. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi karhutla.

Manager Communication Relations & CID PHI, Dony Indrawan, mengungkapkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak. “Tantangannya tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pencegahan dan pengendalian agar api tidak kembali meluas. Cuaca panas, dengan suhu yang mencapai 34 – 36 derajat celcius pada siang hari, meningkatkan risiko kekeringan vegetasi dan rambatan api terutama di kawasan bergambut,” jelasnya.

Menurut Dony, kondisi ini menjadi tantangan bagi personel di lapangan karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul apabila proses pembasahan dan pendinginan belum tuntas.

Ia menambahkan bahwa Grup PHI terus berkoordinasi dengan pemerintah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat dalam setiap langkah penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. “Kami mengapresiasi seluruh pihak yang terus bekerja di lapangan. Mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, pemadam kebakaran, relawan, hingga masyarakat. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat sekaligus melindungi lingkungan,” kata Dony.

PHI meyakini kolaborasi yang erat dengan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan operasi hulu migas di Kalimantan. “Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk terus mendukung keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi demi ketersediaan dan ketahanan energi Indonesia,” pungkasnya. (*)

NUSANTARA — Dalam misi antisipasi dampak El Nino, musim kering, kekeringan, dan potensi kebakaran hutan dan lahan, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI Angkatan Udara (TNI AU), BPBD, dan sejumlah instansi terkait melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

OMC merupakan upaya berbasis sains dan teknologi untuk mengoptimalkan potensi terjadinya hujan melalui penyemaian awan atau cloud seeding. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer agar bahan semai dapat diarahkan pada awan yang memiliki potensi menghasilkan hujan.

Pelaksanaan OMC sudah dan sedang berlangsung sejak Jumat (21/08/2026) hingga Senin (24/08/2026). Hingga Senin (24/08/2026) pukul 10.00 WITA, telah dilaksanakan lima sortie penerbangan menggunakan pesawat Casa 212 A-2105 dari Markas Operasi Lanud Dhomber, Balikpapan, dengan membawa sekitar 800 kilogram bahan semai berupa natrium klorida (NaCl) pada setiap sortie.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga, menjelaskan bahwa OMC dilakukan untuk menjaga ketersediaan air permukaan di wilayah IKN dan sekitarnya.

“Saat ini kita mengalami musim kering, dampak dari terjadinya El Nino. Bukan hanya di Kaltim, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dampak El Nino itu di antaranya kekeringan. Salah satu hal yang perlu kita antisipasi adalah ketersediaan air. Makanya kita mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk menambah volume air permukaan yang ada di wilayah IKN dan sekitarnya,” ujar Danis.

Kepala Stasiun Meteorologi SAMS Sepinggan/BMKG, Djoko Sumardiono, turut menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC sangat bergantung pada pertumbuhan awan potensial. Karena itu, pemantauan awan, arah dan kecepatan angin, serta waktu penyemaian menjadi dasar utama operasi.

“Terkait cuaca terkini, di Kalimantan Timur sudah hampir dua pekan ini tidak turun hujan. Untuk operasi modifikasi cuaca kali ini, perkembangan awan untuk hari ini ada di perbatasan utara Kalimantan Timur itu sangat bagus dilakukan operasi ini. Secara historis tingkat keberhasilan (OMC) ini di angka 30 persen karena ini musim kemarau yang langka awan,” jelas Djoko, pada Jumat (21/08/2026) yang lalu.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan OMC hingga Senin (24/08/2026) pukul 10.00 WITA, hujan mulai terpantau di sejumlah wilayah. Data Pos Curah Hujan Long Lebusan, wilayah Hulu WS Mahakam, mencatat hujan di Kabupaten Mahakam Ulu pada Sabtu (22/08/2026) pukul 02.00–02.30 WITA dengan curah hujan sekitar 20 milimeter. Selain itu, terdapat informasi hujan juga terjadi di daerah sekitar Kutai Kartanegara.

Di kawasan IKN, muka air pada intake Sungai Sepaku yang menjadi salah satu sumber air baku untuk kebutuhan IKN turut mengalami kenaikan. Elevasi air yang sebelumnya berada di +2,04 meter meningkat menjadi +2,05 meter atau naik sekitar 1 sentimeter pada pukul 08.20 WITA, dan diharapkan dapat terus bertambah.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, menyampaikan bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai, sehingga pencegahan dan edukasi kepada masyarakat tetap dilakukan.

“Di Agustus ini totalnya sudah 273 titik kejadian kebakaran lahan. Luas lahannya sekitar 752 hektare berdasarkan data yang masuk di kami. Penanganan tetap dilakukan, termasuk upaya preventif dan edukasi kepada masyarakat, melalui surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar tidak melakukan pembakaran lahan,” ujar Buyung, pada Sabtu (22/08/2026).

Otorita IKN bersama BMKG, TNI AU, BPBD, dan instansi terkait akan terus memantau perkembangan cuaca, potensi awan hujan, serta kondisi hidrologis di kawasan IKN dan sekitarnya. Pelaksanaan OMC selanjutnya akan disesuaikan dengan dinamika atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi kriteria penyemaian.

Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Festival Budaya Erau Adat Kutai 2026. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kukar dan dukungan Kementerian Pariwisata, dengan mekanisme penganggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar yang tahun ini seluruhnya disalurkan dalam bentuk hibah kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah, Kamis (20/8/2026) di Pendopo Odah Etam, mengatakan, pembiayaan Erau tahun ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Kukar dan Kementerian Pariwisata. Namun, besaran dukungan dari pemerintah pusat masih menunggu penyesuaian karena pelaksanaan Erau masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) dan saat ini masih dalam proses efisiensi.

“Terkait anggaran Erau tahun ini kita kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan Kementerian Pariwisata. Hanya saja karena Erau ini sudah masuk Karisma Event Nusantara, maka angka pastinya dari Kementerian Pariwisata itu belum ada,” ujar Heriansyah.

Menurutnya, besaran dukungan dari Kementerian Pariwisata masih perlu disesuaikan kembali. Sementara itu, Pemkab Kukar tetap mengalokasikan anggaran melalui APBD dengan besaran yang relatif sama seperti tahun sebelumnya.

“Perlu dilakukan penyesuaian kembali karena dalam proses efisiensi. Lalu dari APBD itu juga ada, nah APBD itu sama seperti tahun sebelumnya,” jelasnya.