COVID-19, News, Pemkab
 |
| Plt Bupati Kukar Chairil Anwar mengeluarkan surat edaran perpanjangan pembatasan sosial (Foto: Endi) |
Perkembangan kasus COVID-19 belum menunjukan adanya penurunan kasus secara signifikan selama 14 hari pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19 dalam wilayah kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Berdasarkan data tanggal 14 hingga 30 September 2020, telah terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 414 kasus dari total 1.219 kasus (34 %) dengan jumlah kasus meninggal dunia sebanyak 8 kasus dari dari total 22 kasus (36 %) hingga saat ini.
Karenanya, sebagai upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan serta percepatan penanganan COVID-19 di Kukar, maka dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19 selama 14 hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020 dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Hal itu tertuang dalam surat edaran Bupati Kukar Nomor : B-2466/DINKES/065.11/09/2020 tanggal 30 September 2020 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19 yang ditanda tangani Plt Bupati Kukar Chairil Anwar.
Terdapat penegasan kembali dalam surat edaran tersebut sebagaimana disebutkan pada poin nomor 2 yakni menutup kembali semua area publik dan tempat wisata milik pemerintah yang berada di wilayah Kukar.
Sedangkan area publik milik pemerintah yang dipergunakan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta tempat wisata yang dikelola swasta sementara masih diijinkan dengan pembatasan aktivitas dan jumlah pengunjung 30 persen dari jumlah pengunjung normal dan wajib menerapkan protokol kesehatan.
Kemudian poin 3, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar, BUMD/BUMN, Perusahaan dan Organisasi Kemasyarakatan/ Keagamaan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar maksimal hanya 30 persen sesuai kapasitas ruangan dan wajib menerapkan protokol kesehatan serta physical distancing, termasuk larangan menyediakan makanan prasmanan.
Penegasan juga disampaikan pada poin 6 terkait pembatasan aktivitas dan pembatasan sosial bagi seluruh pelaku usaha milik perorangan, swasta maupun yang menggunakan area publik milik Pemerintah, dimana pasar rakyat/pasar malam dibatasi pagi pukul 06.30 - 09.00 Wita dan sore pukul 16.30 - 21.00 Wita.
Sementara restoran/rumah makan, angkringan, cafe, pedagang kaki lima (PKL), tempat hiburan/ketangkasan dan usaha sejenis dibatasi sampai pukul 22.00 Wita, dengan ketentuan pembatasan pengunjung 30 persen dan mengutamakan tidak makan/minum ditempat atau dibawa pulang (take away). (end)
DPRD, News, Pemkab
 |
| Rapat paripurna istimewa DPRD Kukar mendengarkan pidato Plt Bupati Kukar Chairil Anwar (Dok. zoom meeting) |
Rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi kota Tenggarong ke-238 digelar di ruang sidang utama DPRD Kukar, Senin (28/09/2020) pagi.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid dengan menerapkan protokol kesehatan dan hanya dihadiri undangan terbatas, sedangkan masing-masing OPD maupun instansi lainnya mengikuti secara daring.
Kepada masyarakat dan jajaran pemkab Kukar, Rasyid berharap bertambahnya usia kota Tenggarong yang dikenal dengan sebutan Kota Raja akan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada daerah.
"Saling bahu membahu dan bertekat kuat mewujudkan harapan dan cita-cita ditengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia terutama negara dan daerah yang sangat kita cintai," ucapnya.
Lanjutnya, momentum ini tidak hanya diperingati secara seremoni saja, namun harus diwarnai dengan semangat memelihara dan melestarikan budaya serta memperbaiki dan membangun kota Tenggarong secara terus menerus oleh segenap komponen masyarakat Kukar.
"Dengan bertambahnya usia kota Tenggarong, tentunya wilayah ini akan menjadi indikator dan sekaligus barometer tata kelola pembangunan yang ada di seluruh kabupaten Kutai Kartanegara," kata Rasyid.
Plt Bupati Kukar Chairil Anwar dalam pidatonya mengutip kilasan sejarah berdirinya kota Tenggarong. Dikatakannya, selama kurang lebih 7 abad kejayaan Kerajaan Kutai Kartanegara, pusat pemerintahan telah mengalami dua kali perpindahan, pertama pada tahun 1734 pada masa Pemerintahan Aji Sultan Muhammad Idris, perpindahan pusat pemerintahan dari Kutai Lama ke Pemarangan, atau di wilayah dalam Sungai Jembayan.
"Selanjutnya pada tanggal 28 September 1782 atau 238 tahun yang lalu oleh Raja Kutai Kartanegara ke-15, yakni Aji Muhammad Muslihuddin atau dikenal dengan nama Aji Imbut, memindahkan pusat pemerintahan ke Tepian Pandan, yang selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parikesit di ubah nama menjadi Tangga Arung dan hingga saat ini lebih populer dengan sebutan Tenggarong," tuturnya.
Dengan peringatan hari jadi ke-238, Chairil berharap kedepan kota Tenggarong menjadi kota warisan budaya yang eksotik dan menjadi kebanggaan bersama serta menjadi ikon pariwisata daerah yang tidak hanya pada level regional namun pada level nasional dan internasional.
"Hal ini menjadi rencana besar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan akselerasi dan transformasi pembangunan Kutai Kartanegara berbasis sumber daya alam terbarukan dan menangkap peluang pembangunan IKN di Kalimantan Timur," tandasnya. (end)
Kesultanan, News, Pemkab
 |
| Plt Bupati Kukar Chairil Anwar menyampaikan sambutan pada haul jamak para sultan Kutai (Foto: Dokpim) |
Meski ditengah pandemi COVID-19, peringatan hari jadi kota Tenggarong ke-238 tahun ini tetap berlangsung khidmat, salah satu rangkaian kegiatan yakni haul jamak para raja kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Haul dengan menerapkan protokol kesehatan ini dipimpin Habib H Abdul Qadir Al Hasni dan dilangsungkan di Rumah Besar tempat kediaman kerabat Kesultanan Kutai di kawasan Jalan Ahmad Yani, Tenggarong, Minggu (27/09/2020) pagi tadi.
Dalam haul ini, Plt Bupati Kukar Chairil Anwar menyampaikan sekilas sejarah kota Tenggarong yang didirikan oleh Sultan Aji Muhammad Muslihuddin gelar Aji Imbut (1780-1816 M) pada tanggal 28 September 1782 M silam.
Disampaikan pula oleh Chairil, jika haul jamak para Sultan dan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Kukar telah menjadi tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura jelang peringatan Hari Jadi Kota Tenggarong.
"Maka dapat dikatakan acara ini diharapkan sebagai washilah pahala kepada para Sultan yang telah berjasa membangun Kota Tenggarong dan memberi manfaat kepada masyarakat banyak," ujarnya.
Dihadapan perwakilan unsur Forkopimda, sejumlah pejabat Pemkab Kukar dan kerabat kesultanan, Chairil mengajak untuk bersama-sama memanjatkan doa atas jasa para Sultan yang telah berjasa pada masa Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura berdiri.
"Oleh karena itu, marilah kita doakan semoga para Sultan dan para pejabat yang telah berjasa dalam membangun Kota Tenggarong mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT," ucapnya.
Atas nama pemerintah daerah, Chairil berharap dihari jadi kota yang berjuluk Kota Raja ini kedepan perkembangannya dapat menjadi lebih baik lagi.
"Dan semakin sukses sebagai wilayah penyangga Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur," tandasnya. (end)
COVID-19, New Normal, News, Pemkab
 |
| Bupati Kukar didampingi Sekda dan Kabag Prokom menggelar rakor secara daring (Foto: Zoom Meeting) |
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluarkan surat edaran tentang evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19 di wilayah kabupaten Kukar.
Surat edaran Nomor: B-2373/DINKES/065.11/09/2020 yang ditandatangani Bupati Kukar Edi Damansyah itu terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 yang semakin meningkat.
Saat menggelar rapat koordinasi melalui zoom meeting, Rabu (16/09/2020) siang, Bupati Kukar yang didampingi Sekda Sunggono serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokom) Ismed, menyampaikan 9 poin dalam surat edaran tersebut.
Edi menghimbau kepada masyarakat Kukar untuk patuh dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan wajib memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak dan mencuci tangan baik di dalam maupun di luar rumah serta menghindari tempat-tempat keramaian dan berkumpul.
"Menutup kembali semua area publik dan tempat wisata milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tempat wisata yang dikelola swasta sementara masih diijinkan dengan pembatasan jumlah pengunjung 30 persen dari jumlah pengunjung normal dan wajib menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Selanjutnya, menghentikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar, BUMD/BUMN, perusahaan dan Organisasi Kemasyarakatan/ Keagamaan baik di dalam maupun luar ruangan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar (lebih dari 20 orang). Penyediaan makanan dan minuman selama pelaksanaan kegiatan disediakan dalam bentuk kotakan, tidak diijinkan menyediakan prasmanan, dan diberikan kepada peserta setelah kegiatan berakhir.
"Melarang seluruh kegiatan masyarakat yang dilaksanakan baik di dalam maupun luar ruangan yang bersifat keramaian atau mengumpulkan massa, seperti Car Free Day (CFD) resepsi pernikahan/tasmiyahan/syukuran, pengajian/tabligh akbar, ibadah kelompok do’a/rayon, event-event olahraga/budaya, konser musik dan kegiatan lomba," ucap Edi.
Kemudian membatasi ASN dan pejabat untuk melakukan perjalanan dinas ke luar wilayah Kukar dan menerima kunjungan kerja terutama dari daerah terjangkit.
"Melakukan pembatasan aktivitas dan pembatasan sosial yakni pasar rakyat/pasar malam dibatasi, pagi dari pukul 06.30 - 09.00 Wita dan sore dari pukul 16.30 - 21.00 Wita. Restoran, rumah makan, angkringan, cafe, Pedagang Kaki Lima (PKL), Tempat Hiburan/Ketangkasan dan usaha sejenis dibatasi sampai pukul 22.00 Wita," tegasnya.
Sambungnya, pembatasan pengunjung maksimal 30 persen dari kapasitas ruangan atau tempat duduk dan wajib melakukan rekayasa pengaturan ruangan/tempat duduk. Mengutamakan tidak makan/minum di tempat dan dianjurkan dibawa pulang ke rumah (take away).
Himbauan juga disampaikan kepada seluruh pengelola rumah ibadah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pelaksanaan ibadah,.
Ia menginstruksikan kepada Camat, Lurah, Kepala Desa dan Tim Penegakan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk melakukan rekayasa, razia, pembubaran massa, penutupan aktivitas dalam rangka upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 serta penegakan hukum terhadap penyebarluasan berita HOAX atau bersifat provokasi tentang COVID-19.
Ditambahkan Edi, evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19 dalam wilayah Kukar berlaku selama 14 hari kedepan. (*)
COVID-19, News, Pemkab
 |
| Bupati Kukar Edi Damansyah saat memimpin apel gelar pasukan di Kodim 0906/Tenggarong (Dok. Prokom 09) |
Penambahan kasus positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kutai Kartanegara (Kukar) secara signifikan terjadi setelah masa relaksasi. Meskipun pemerintah daerah telah berusaha untuk mengatur dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di semua tatanan sosial dan ekonomi.
Hal itu disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah saat memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Sosialisasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, di halaman Kodim 0906/Tenggarong, Kamis (03/09/2020) pagi.
"Namun karena tingkat kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan masih sangat rendah, maka terjadilah pertambahan kasus yang cukup banyak tersebut," ujarnya.
Dengan telah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kukar, maka tindak lanjut yang harus dilakukan adalah menyatukan gerak langkah seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan Perbup tersebut.
"Dengan adanya Perbup tentang Penegakan Disiplin tersebut maka Surat Edaran Bupati yang mengatur tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seharusnya dapat dijalankan secara efektif sesuai prosedur yang ditetapkan," ujarnya.
Dalam apel ini, Edi yang mengenakan pakaian khas Kutai berpesan agar semua pihak yang terlibat untuk dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinir dan terintegrasi.
"Saya tekankan bahwa langkah ini lebih mengedepankan sisi persuasif dan memprioritaskan upaya pendidikan kepada masyarakat tentang peningkatan kedisiplinan agar mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19," ucap Edi.
Selain menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, pada kesempatan itu dirinya menginstruksikan agar jajaran Pemkab Kukar dapat menjadi role model yang baik dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di kabupaten ini baik dalam lingkungan kerja maupun dalam keseharian.
"Semoga kita semua dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan mari kita berdo’a bersama agar pandemi COVID-19 segera berlalu," harap Edi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kukar, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kukar hingga 2 September 2020 sudah menembus 574 kasus, terdiri dari 566 kasus baru dan 8 kasus reinfeksi, dengan rincian 219 orang menjalani isolasi, 347 dinyatakan sembuh dan 8 orang meninggal dunia. (end)
DPRD, News, Pemkab
 |
| Bupati Edi Damansyah bersama Ketua DPRD Abdul Rasyid dan Wakil Ketua Didik Agung Eko Wahono (Foto: dokpim01/Prokom/emgee99) |
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKP) tahun anggaran 2019 melalui rapat paripurna ke-6 yang digelar DPRD Kukar, Rabu (29/04) kemarin.
Belum meredanya pandemi virus corona di Kukar, membuat jajaran pejabat Pemkab, Forkopimda dan undangan lainnya hanya diperkenankan mengikuti jalannya paripurna melalui video conference.
Edi menyampaikan paparan serta sejumlah capaian, salah satunya laporan kinerja APBD Kukar, dimana pendapatan daerah selama tahun 2019 dianggarkan Rp 4,93 trilyun dengan realisasi sebesar Rp 5,47 trilyun atau sebesar 166,49 persen.
"Dengan rincian, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar 391,64 milyar rupiah, terealisasi 552,42 milyar rupiah atau sebesar 141,05 persen," bebernya.
Sementara dana-dana lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp 99,80 milyar dengan capaian realisasi sebesar Rp 99,80 milyar atau sebesar 104,96 persen.
"Dana yang bersumber dari pendapatan trannsfer dianggarkan sebesar 4,44 trilyun rupiah terealisasi sebesar5,09 triliun rupiah atau sebesar 114,57 persen," sambung Edi.
Untuk rencana belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 4,94 triliun dengan capaian realisasi Rp 4,12 triliun atau 83,37 persen.
"Dengan perincian, belanja operasi dianggarkan 3,58 triliun rupiah terealisasi sebesar 2,97 triliun rupiah atau 82,83 persen," lanjutnya.
Sedangkan belanja modal dianggarkan sebesar Rp 1,35 triliun dan terealisasi Rp 1,15 triliun atau 85,09 persen.
"Belanja tak terduga dianggarkan sebesar 5 milyar rupiah dan terealisasi 99 juta rupiah atau presentasi 1,99 persen," ujar Edi.
Selanjutnya, pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp 562 milyar atau 100,62 persen dengan rincian penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 591, 70 milyar terealisasi Rp 591,70 milyar atau 100 persen, bersumber dari penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
"Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 29,5 milyar rupiah capaian realisasi sebesar 28,07 milyar rupiah atau 95,17 persen," jelasnya.
Pengelolaan APBD Kukar tahun 2019 tersebut sampai akhir Desember 2019 tersedia SILPA realisasi sebesar Rp 1,65 triliun. (end)
COVID-19, News, Pemkab, Sosial
 |
| Bupati Kukar menyampaikan sejumlah langkah-langkah strategis penanganan wabah COVID-19 (Foto: Endi) |
Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan wabah COVID-19 pasca penetapan siaga darurat bencana yang dimulai 19 Maret 2020 lalu.
Salah satunya dengan memberikan pembebasan dan keringanan pembayaran tagihan air bersih melalui PDAM, yang dihitung secara rasional dan proporsional.
Langkah strategis ini terkait kerentanan penurunan pendapatan masyarakat karena dampak kebijakan isolasi bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun dampak social distancing, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan ekonomi masyarakat menjadi terbatas.
Hal itu disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah saat menggelar press conference di media center penanganan COVID-19 Kukar, Rabu (01/04) siang.
"Membebaskan pembayaran (gratis) kepada pelanggan Kelompok I dan II kecuali instansi pemerintah, untuk pembayaran pemakaian air pada bulan Maret 2020 yang dibayarkan bulan April tahun 2020, begitupun untuk pemakaian bulan April yang akan dibayarkan bulan Mei tahun 2020," rincinya.
Sementara untuk pelanggan Kelompok III dan IV tetap melakukan pembayaran untuk pemakaian bulan Maret yang dibayarkan pada bulan April 2020.
"Selanjutnya memberikan keringanan pembayaran dengan mensubsidi pada 10 meter kubik pertama untuk pemakaian bulan April yang akan dibayarkan bulan Mei 2020 kecuali instansi pemerintah," kata Edi.
Berdasarkan klasifikasi pelanggan PDAM Tirta Mahakam, Kelompok I terdiri dari sosial umum, sosial khusus (1), sosial khusus (2) dan rumah tangga (A). Sedangkan Kelompok II, rumah tangga (B), intansi pemerintah, niaga kecil dan industri kecil.
Sementara untuk Kelompok III terdiri dari rumah tangga (C), rumah tangga (D) dan niaga besar (I). Untuk Kelompok IV terdiri dari niaga besar (II), niaga besar (III), niaga besar (IV), industri besar, khusus pelabuhan dan mobil tangki. (end)
