Kebijakan otonomi daerah kedepan menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan ditengah-tengah kemajemukan di tingkat lokal, regional dan nasional. Otonomi daerah dituntut untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan, serta akuntabel.

Bupati Kukar Rita Widyasari Foto: Endi

Demikian disampaikan Bupati Kukar Rita Widyasari, saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri dalam upacara peringatan hari Otonomi Daerah (Otda) ke-19 tahun 2015 di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara, Senin (04/05) kemarin.

"Semangat hari otonomi daerah yang ke-19 dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit dalam mengembangkannya di masa yang akan datang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat." tuturnya.

Ditemui usai memimpin upacara Otda, Rita yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Juni mendatang mengungkapkan berbagai harapan, Menurutnya dengan adanya Otda harusnya setiap daerah bisa mengkreasikan dan memimpin daerahnya dengan maksimal.

"Harapan saya otonomi daerah itu jangan lagi ada pengikatan banyak hal yang dilakukan oleh pusat," jelasnya. Rita memberikan contoh seperti kebijakan pemerintah pusat yang tidak memperbolehkan pemerintah daerah mengangkat tenaga honorer, padahal menurutnya hal tersebut bisa mengurangi angka pengangguran.

Ia juga menyinggung tentang pemberian ijin tambang yang kini kewenangannya berada di tangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. "Otonomi daerah itu masih dalam tanda kutip, sekarang ini misal saya ingin melakukan penertiban tambang - tambang, itu kan agak sedikit dikurangi," ungkap Rita.

"Indonesia ini kan ribuan pulau, harusnya kapasitas daerah masing-masing ditambahkan sesuai dengan kemampuan daerah," jelasnya lagi. Perempuan yang akrab disapa Bunda ini juga kembali mengungkapkan persoalan seputar dana bagi hasil yang harusnya disesuaikan dengan besarnya sumbangan daerah ke pemerintah pusat.

"Kayak kita punya perusahaan, siapa yang punya perusahaan besar, dia juga akan mendapatkan share yang besar, begitu juga Kutai Kartanegara, karena sahamnya banyak, harusnya sharenya juga banyak, maunya saya begitu," pungkasnya. (ekn)