Kesultanan Kutai Prihatin, Tiap Erau Harus Ijin Menggunakan Museum Mulawarman

Posted by Admin Sabtu, 01 April 2017 | ,

H APHK Poeger meminta agar museum Mulawarman dikembalikan lagi ke kesultanan Kutai Kartanegara
Foto: Endi

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura melalui Kepala Bidang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Adat, H Adji Pangeran Haryo Kusumo (APHK) Poeger,  menitipkan sejumlah harapan kepada pengurus organisasi Sempekat Keroan Kutai.

Salah satunya adanya keinginan agar keraton Kutai yang kini menjadi Museum Mulawarman dikembalikan ke pihak Kesultanan, mengingat museum tersebut saat ini dikelola oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu terungkap saat pengukuhan pengurus Kerapatan Wilayah Sempekat Keroan Kutai Provinsi Kaltim di Balai Agung Panca Persada, kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kamis (30/03) lalu.

"Tolong kami dibantu untuk menarik kembali museum yang sekarang menjadi museum Mulawarman agar bisa dikelola oleh kesultanan Kutai Kartanegara," ucapnya saat menyampaikan sambutan mewakili Sultan H AM Salehoeddin II.

APHK Poeger mengatakan, didalam organisasi Sempekat Keroan Kutai terdapat pengurus inti yang menjabat sebagai anggota DPR, DPD, serta elemen lainnya yang diharapkan mampu memperjuangkan keinginan pihak kesultanan tersebut.

"Kenapa kami berbicara masalah ini, karena setiap akan melaksanakan Erau kami harus ijin dulu dengan pihak Museum Mulawarman. Sangat prihatin, kita punya tahta tapi harus minta ijin menggunakan museum, padahal Erau adalah adat kesultanan tertinggi di Kalimantan Timur," tandasnya.

APHK Poeger kembali menegaskan kepada para pengurus Wilayah Sempekat Keroan Kutai agar benar-benar memperhatikan apa yang diharapkan pihak Kesultanan. "Ini bukan kepentingan Yang Mulia Sultan HAM Salehoeddin II, tapi kepentingan masyarakat Kukar," tandasnya.

Dihadapan undangan termasuk Staf Ahli Bupati Kukar Otoy Usman, APHK Poeger meminta agar organisasi budaya ini tidak stagnan dan terus memperjuangkan serta meningkatkan eksistensi budaya masyarakat Kutai.

"Tolong ini diperhatikan, karena kami prihatin. Jangan setelah dikukuhkan lalu tidak ada lagi gerakan, tidak lagi memperhatikan budaya yang harus kita pelihara," tegasnya lagi.

Sementara Panglima Wilayah Sempekat Keroan Kutai Kaltim, H Zairin Zain, berjanji akan melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran pengurus Sempekat Pore baik di tingkat provinsi, maupun seluruh kabupaten/kota di Kaltim

"Apa yang diinginkan oleh kesultanan akan kami catat dan kami laporkan kepada Bapak Gubernur. Ini merupakan satu hal yang seharusnya kita kembalikan lagi kepada fungsi kerajaan Kutai Kartanegara " ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bappeda provinsi Kaltim itu. (end)

Tidak ada komentar:

Write a Comment

⬆
Top