TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak menghadapi dampak kemarau yang mulai menyebabkan kekeringan di sejumlah kawasan pertanian, khususnya wilayah yang masih mengandalkan sistem pengairan tadah hujan.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, Pemkab Kukar telah membentuk tim terpadu untuk menangani persoalan tersebut. Tim melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.

"Tim ini dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan, dengan melibatkan BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan," ujar Aulia Rahman Basri.

Menurutnya, tim saat ini tengah mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan pengairan di areal persawahan yang terdampak kekeringan.

Pemkab Kukar telah mengidentifikasi sekitar 10 kecamatan yang menjadi kawasan lumbung pangan dan turut terdampak kondisi kemarau.

"Utamanya adalah kawasan pertanian yang sistem pengairannya masih mengandalkan tadah hujan. Karena itu, kami sedang berupaya mencari sumber-sumber air terdekat agar kebutuhan pengairan sawah dapat terpenuhi dengan baik," jelasnya.

Untuk memastikan kondisi terkini di lapangan, Pemkab Kukar akan menggelar koordinasi bersama jajaran kecamatan, desa, penyuluh pertanian dan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP).

"Besok pagi pukul 08.00 WITA, kami akan melaksanakan Zoom Meeting bersama seluruh camat, kepala desa, para penyuluh pertanian, serta teman-teman dari BRMP untuk memastikan kondisi yang terjadi di lapangan," katanya.

Setelah koordinasi tersebut, tim terpadu dijadwalkan turun langsung ke lapangan pada Rabu untuk memantau kondisi persawahan sekaligus mencari solusi yang paling tepat bagi petani terdampak.

Selain melakukan pemetaan sumber air, Pemkab Kukar juga tengah mengupayakan pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengoptimalkan bantuan pompa air bagi petani, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan.

Aulia menjelaskan, kebutuhan kapasitas pompa akan disesuaikan dengan luas areal persawahan yang terdampak.

"Berdasarkan hasil identifikasi sementara, apabila luas areal persawahan yang terdampak berada di bawah 20 hektare, pompa berukuran 3 inci diperkirakan masih dapat digunakan secara optimal. Namun, apabila luasnya sudah lebih dari 20 hektare, maka dibutuhkan pompa dengan kapasitas yang lebih besar," terangnya.

Pemkab Kukar, lanjut Aulia, akan berupaya mempercepat penyediaan pompa-pompa tersebut agar persoalan pengairan dapat segera ditangani.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat sekaligus mencegah dampak kekeringan meluas dan mengganggu produksi pangan di Kukar.

"Pompa-pompa tersebut akan kami upayakan untuk segera disediakan agar persoalan pengairan dapat ditangani secepat mungkin dan aktivitas pertanian masyarakat tetap berjalan," pungkasnya. (*)