Saat ini stok cadangan rawan pangan di Kukar sebanyak 152 ton beras, Penyediaan cadangan rawan pangan diwajibkan dalam program CPP (Cadangan Pangan Pemerintah).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kukar Hairil Anwar menyebutkan, cadangan pangan tersebut dibeli langsung lewat Bulog dan telah dibayar oleh pemerintah daerah. Jika sewaktu-waktu terjadi rawan pangan di Kukar, maka stok siap untuk di drop. 

"Misal mereka gagal panen, kebanjiran atau kebakaran secara luas, itu wajib kita drop," ujar Hairil usai Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kukar, Kamis (05/12) di Pendopo Odah Etam.

Sedangkan teknis droping, lanjutnya, Camat atau Kepala Desa setempat cukup mengirimkan data ke kantor DKP.

"Kami akan dahulukan pangannya baru secara administrasinya, jangan sampai orang kelaparan," kata Hairil lagi.

152 ton beras cadangan rawan pangan tersebut masih bisa tercukupi hingga tahun 2020 mendatang.

"Tahun depan kami tambah lagi, stok harus ada terus. Tahun 2020 nanti kami anggarkan di APBD-P," bebernya.

Bahkan kata Hairil, Bulog memberikan kemudahan agar tetap bisa mendapatkan stok beras untuk cadangan rawan pangan.

"Untungnya kita bisa utang dulu ke Bulog, setelah itu baru dibayar, mereka percaya karena memang kami anggarkan, apalagi ini memang program pemerintah pusat," sebutnya.

Hairil menambahkan, penyediaan stok cadangan pangan dirumuskan oleh pemerintah pusat berdasarkan sejumlah kriteria seperti jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan lainnya.

"Kebutuhan kita sebenarnya per tahun 350 ton, cuma kemarin kami anggarkan 152 ton saja, karena ada kenaikan harga gabah atau beras dari Rp 8.000 menjadi Rp 10.200, itu yang kami sesuaikan," tandasnya. (end)