Musibah Longsor di Sebulu, Ketua DPRD Kukar Prihatin

Ketua DPRD Kukar Salehudin, merasa prihatin atas musibah longsor yang terjadi di desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara, pada Jum'at (31/07) lalu, yang mengakibatkan sejumlah Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi. Untuk mengetahui kondisi pasca terjadinya longsor, Kader partai Golkar ini pada Sabtu (01/08), melakukan kunjungan langsung ke lokasi kejadian.

Lokasi longsor yang dikunjungi Salehudin berada di perbatasan antara desa Sebulu Ulu dan desa Sebulu Ilir. Dalam kunjungannya, Salehuddin didampingi Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kukar, Kamarrur Zaman, Camat Sebulu, Murjani, Sekcam, Kepala Desa, dan Ormas kepemudaan.

Kondisi longsor yang berada di desa Sebulu Ilir
Foto: Istimewa
"Saya atas nama lembaga dan pribadi turut prihatin dengan adanya musibah ini," tuturnya.

"Saya berharap agar camat segera mengungsikan warga yang rumahnya terkena garis retakan akibat adanya pergeseran tanah akibat kikisan air (Abrasi) yang terletak dibibir sungai, Jangan sampai memakan korban jiwa," pinta Salehudin usai mendapat penjelasan kronologis kejadian dari Camat Sebulu, Murjani. 

Berdasarkan informasi dan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, akibat abrasi sungai yang terus meluas di desa Sebulu Ulu dan Sebulu Ilir, saat ini dilaporkan sebanyak 32 KK yang terdiri dari 106 jiwa warga Kecamatan Sebulu telah meninggalkan tempat tinggal mereka yang berada dibantaran sungai Mahakam.

Pada tahun 2011 peristiwa longsor  juga pernah terjadi tak jauh dari lokasi kejadian saat ini, musibah tersebut mengakibatkan 21 rumah amblas ke dasar sungai Mahakam, serta puluhan KK yang terdiri dari ratusan jiwa harus di evakuasi. (ekn)

DPRD Kukar Akan Panggil SKPD Terkait

Terkait relokasi warga Kecamatan Sebulu yang berada di lokasi rawan bencana, Salehudin menjelaskan, meskipun relokasi sudah dilakukan dan beberapa rumah tipe 36 sudah dibangun, namun hingga saat ini persoalan tersebut belum ditangani dengan baik, warga yang direlokasi pun masih enggan menempati bangunan rumah yang telah disediakan lantaran tidak tersedianya pasokan air bersih dan listrik.

"Dewan akan segera memanggil SKPD terkait seperti dinas PU, Bappeda, PLN dan PDAM kita akan meminta penjelasan, persoalan ini harus segera kita selesaikan, Jangan sampai masyarakat kita yang terkena musibah mengalami kesulitan yang berkepanjangan," tegasnya. (ekn)





Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top