Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kantor Cabang Samarinda, hingga 29 September 2017, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Kukar mencapai 133.090 peserta, dan PBI APBD/Jamkesda 7.423 peserta.

Data ini disampaikan Kepala Bidang Perluasan dan Kepatuhan BPJS Kantor Cabang Samarinda, Arbayah Ropika, saat sosialiasi mekanisme pendaftaran peserta peralihan PBI APBD non aktif ke segmen kepesertaan lainnya, Kamis (05/10) di ruang serba guna kantor Bupati Kukar.

“Untuk Non PBI atau bukan penerima bantuan iuran, PPU (PNS/TNI/Polri) sebanyak 52.282 dan PPU Swasta 49.041 peserta. Sedangkan PBPU peserta mandiri mencapai 76.206 orang,” rinci Arbayah didampingi Kepala BPJS Cabang Kukar, Susan Trisiana.

Sementara BP (Bukan Pekerja) pensiunan/veteran/PK sebanyak 7.090, total cakupan kepesertaan BPJS di kabupaten Kukar di penghujung September 2017 mencapai 50,57 persen.

“Meningkatnya angka cakupan kepesertaan BPJS juga karena dukungan pemerintah daerah. Jadi sebelum instruksi Ibu Bupati keluar, kita sudah menjalankan UHC (Universal Health Coverage) per-kecamatan,” bebernya.

Dalam sosialisasi yang dihadiri 18 Camat se-Kukar ini, Arbayah mengungkapkan, pihaknya telah melakukan beberapa kali uji coba mekanisme di beberapa kecamatan, salah satunya di Anggana.

“Jika mekanisme A tidak berdampak pada kenaikan peserta, maka kita ubahlah dengan mekanisme yang lain. Mekanisme inilah yang kami jalankan di kecamatan Anggana dan juga Tenggarong Seberang,” ujarnya.

Peningkatan angka peserta BPJS di Kukar, sambung Arbayah, juga karena antusiasme masyarakat sendiri untuk mendaftarkan diri sebelum sakit, yang kemudian dikategorikan sebagai Good Customer. 

“Itulah yang menyebabkan ada 1 persen sekian poin naik kepesertaan minggu sebelumnya. Ini kita lihat per minggu trend kenaikannya,” ungkapnya.

Meski demikian, angka tersebut masih dibawah cakupan 5 kabupaten/kota diantaranya Samarinda yang mencapai 79,06 persen, dan Bontang sebanyak 86,93 persen.

Terkait hal itu, Bupati Kukar Rita Widyasari yang diwakili Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Sunggono, akan terus berkoordinasi dengan BPJS di Kukar untuk menyamakan persepsi.

“Termasuk membangun kesepahaman tentang upaya-upaya meningkatkan UHC tadi, untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam BPJS ini,” ucapnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan menyeluruh kepada para Camat, agar memahami pentingnya kepesertaan BPJS secara mandiri.

“Tindak lanjutnya akan segera diadakan sosialiasi sampai ke kecamatan untuk kepesertaan BPJS mandiri ini. Target kita Insya Allah tahun 2017 sebesar 79 persen itu tercapai,” harap Sunggono. (end)